Beranda blog

Wali Kota Bima Terima Anugerah Kepala Daerah Inovatif 2022 dari MPI

Wali Kota Bima saat Menerima Penghargaan KDI Tahun 2022 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/9/2022).

Kota Bima, Berita11.com— Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi menerima anugerah kepala daerah inovatif tahun 2022 dari MNC Portal Indonesia (MPI).

Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Bima di lokasi penagugerahan KDI 2022 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/9/2022).

MNC Portal Indonesia menggelar penghargaan KDI 2022 dengan tema ‘Inovasi untuk Akselerasi Kemajuan Daerah Menyongsong Era Society 5.0′ merupakan gelaran ke-9 sejak 2014 lalu.  

Tahun ini, MPI memberikan penghargaan kepada 30 kepala daerah yang dinilai telah berinovasi dalam memajukan daerah yang dipimpinnya. Rinciannya, tujuh gubernur, 16 bupati dan tujuh wali kota. Penyerahan penghargaan akan diberikan oleh Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk, Agung Firman Sampurna.

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi dinilai sebagai KDI Kategori Pelayanan Publik Terbaik, karena telah berhasil mengembangkan Pusat Layanan Publik Berbasis Teknologi dalam melakukan pelayanan pada masyarakat, khususnya pada pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang rentan akan kekerasan melalui Inovasi SIRAPP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

H Muhammad Lutfi mengungkapkan, penghargaan yang diterima, tidak lepas dari dukungan nyata organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Bima, sehingga mengantarkan Kota Bima di bawah kepemimpinan dirinya terpilih sebagai Kota Pelayanan Publik Terbaik.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh komponen OPD yang terlibat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan (SIRAPP) sebagai ruang pelaporan dan pengaduan masalah perempuan dan anak untuk memberdayakan kaum perempuan serta melindungi anak-anak kita, sehingga Kota Bima terpilih sebagai Kota Pelayan Publik terbaik,” ucap H Muhammad Lutfi di sela-sela menerima penghargaan KDI di Jawa Tengah.

Dikatakannya, apa yang menjadi harapan dirinya, mampu dijabarkan secara cerdas oleh OPD dan perangkat di bawah. Untuk itu, dia berharap agar apa yang telah dicapai dipertahankan dan semakin ditingkatkan.

“Segenap capaian ini dari dan untuk seluruh masyarakat Kota Bima. Selamat dan terima kasih,” ucapnya.

Anugerah Kepala Daerah Inovatif (KDI) adalah sebuah ajang tahunan yang digelar MPI untuk memberikan apresiasi sekaligus motivasi kepada kepala daerah agar terus berkreasi dan berinovasi dalam memajukan masyarakat dan daerah yang dipimpinnya.

Penghargaan KDI 2022 mengangkat tema “Inovasi Untuk Akselerasi Kemajuan Daerah Menyongsong Era Society 5.0” yang merupakan gelaran ke-9 sejak 2014 lalu. Beberapa kategori penilaian yang diberikan, yaitu kategori pelayanan publik, kategori pendidikan, kategori ekonomi, dan kategori pariwisata.

KDI merupakan program rutin yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia yang memberikan ruang bagi kepada kepala daerah menuju kemajuan nasional.

Percepatan pembangunan daerah adalah kunci kemajuan negara, dari daerah untuk Indonesia dan media massa mempunyai kewajiban untuk ikut mendorong lahirnya pemimpin bangsa yang mampu mensejahterakan rakyatnya.

KDI digelar pertama kali di Solo, Jawa Tengah pada 2014. Kedua, di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2015, sedangkan pada 2016 dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, lalu tahun berikutnya 2017 berlangsung di Jakarta. Pada 2018 KDI kembali dihelat di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada 2019 di Padang, Sumatera Barat, sedangkan pada 2020 dan 2021 digelar secara virtual karena masih dalam situasi pandemi. Pada 2022 ini KDI digelar di Semarang Jawa Tengah dan rencananya akan digelar di Kota Bima NTB pada 2023 mendatang.

Saat menerima pengharagaan KDI 2022, Wali Kota Bima didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Bima H Mahfud M.Pd, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda Kota Bima Iskandar Zulkarnain, S.STP, Kepala Bidang TIK Diskominfotik Kota Bima Fadil, S.STP. [B-19]

Kuliah Umum Pemikiran Geopolitik Soekarno di Unram, Hasto Dorong PT jadi Pusat Riset dan Inovasi

Doktor Ilmu Pertahanan, Hasto Kristiyanto Foto Bersama Usai Menyampaikan Kuliah Umum di Unram, Kamis (15/9/2022).

Mataram, Berita11.com— Doktor Ilmu Pertahanan, Hasto Kristiyanto menyampaikan kuliah umum di Universitas Mataram (Unram) dalam kunjungannya di Pulau Lombok, Kamis (15/9/2022). Tenaga pengajar Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengajak mahasiswa terlibat aktif berjuang membangun kepemimpinan di segala aspek.

Kuliah umum bertema “Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negeri” tersebut merupakan kuliah umum ke-14 yang disampaikan Hasto. Sebelumnya, sejumlah perguruan tinggi ternama di tanah air telah lebih dahulu menggelar kuliah umum dengan tema yang sama.

“Inti utama Geopolitik Soekarno yang harus terus diperkuat adalah bagaimana rakyat Indonesia, termasuk generasi muda, harus selalu berjuang membangun kepemimpinan di segala aspek kehidupan,” kata tokoh kelahiran Jogjakarta tersebut.

Alumnus Universitas Gadjah Mada ini menekankan, dirinya hadir di Unram bukan untuk kepentingan politik praktis.  “Pemilu masih jauh,” imbuhnya dan disambut tepuk tangan hadirin yang hadir.

Hasto tiba di Unram didampingi anggota DPR RI yang juga Ketua DPD PDIP NTB, H Rachmat Hidayat, Pandam IX Udayana Mayjen Sonny Aprianto, dan Danrem 162/WB Brigjen Sudarwo Aris Nurcahyo. Tak lama kemudian, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah juga tiba di lokasi kuliah umum yang digelar di gedung Rektorat Unram dengan dihadiri mahasiswa, para dosen, dan staf akademika perguruan tinggi terbesar di NTB ini.

Sementara dari Jakarta, Hasto didampingi Sekretaris Umum DPP PDIP, Bamusi sekaligus anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru atau karib disapa Gus Falah.

Sebelum kuliah umum dimulai, Rektor Universitas Mataram, Prof Bambang Hari Kusumo menyampaikan sambutan selamat datang. Disusul dengan sambutan Gubernur Zulkieflimansyah.

Prof Bambang dalam kesempatan tersebut memyampaikan ucapan terima kasihnya atas nama seluruh civitas akademika Unram atas keluangan waktu Hasto untuk menghadiri agenda kuliah umum di Unram.

Hasto kata Prof Bambang, hadir menyampaikan kuliah umum sebagai Dosen Unhan RI.

Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Fakultas Pertanian tersebut menekankan pentingnya mahasiswa tidak melupakan sejarah. Sebab, sejarah banyak berulang dan banyak negara yang hancur justru karena melupakan sejarah. Itu sebabnya, pemikiran Bung Karno selalu relevan dengan kondisi saat ini.

Gubernur Zulkieflimansyah mengemukakan, para mahasiswa dan seluruh civitas akademika Unram begitu beruntung dengan hadirnya Hasto dalam kuliah umum tersebut. Orang nomor satu di NTB ini memang bersahabat dengan Hasto. Pertemanan keduanya begitu terentang lama. Dimulai saat keduanya sama-sama duduk di Komisi VI DPR RI pada awal karir. Saat itu, anggota Komisi VI DPR RI memang banyak diisi oleh politisi muda dan berlatar belakang aktivis mahasiswa.

Hasto sendiri sebelumnya memang tercatat sebagai Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sementara Gubernur Zul tercatat sebagai Ketua Senat Universitas Indonesia.

“Mas Hasto adalah bintang. Adik-adik mahasiswa harus banyak belajar. Beliau ditawari menjadi menteri, tapi beliau tidak bersedia. Mudah-mudahan, ini bukan kedatangan Mas Hasto yang terakhir ke NTB,” kata Gubernur yang lalu meminta big applause untuk Hasto dari seluruh hadirin yang hadir.

Dalam kuliah umum ini, Hasto memaparkan hasil temuan risetnya yang menjadi disertasi doktoralnya di Unhan RI mengenai teori geopolitik Soekarno. Termasuk bagaimana perbedaan geopolitik Soekarno yang menjadi antitesa dari geopolitik ala barat. Geopolitik Soekarno berorientasi membebaskan bangsa di dunia dari penjajahan dan menuju perdamaian abadi, sementara geopolitik ala barat orientasinya ekspansi dan cenderung menjajah.

Ditegaskannya, pemikiran Geopolitik Soekarno didasarkan pada ideologi Pancasila. Tujuannya adalah untuk membangun tata dunia baru berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imprerialisme dan kolonialisme. Geopolitik Soekarno juga menekankan betapa pentingnya solidaritas bangsa berdasarkan koeksistensi damai (peaceful co existence) dan berorientasi pada struktur dunia yang demokratis, sederajat, dan berkeadilan.

“Kekuatan pertahanan negara dibangun untuk menjaga perdamaian dan sebagai benteng bagi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa,” kata Hasto menekankan.

Dengan segala keterbatasan pada masa memimpin Indonesia, Geopolitik Politik Soekarno telah mampu menghadirkan kepemimpinan Indonesia di tengah dunia. Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno telah melampaui cara pandang geopolitik. Misalnya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan Dasa Sila Bandung yang luar biasa.

“Bung Karno mengalahkan konspirasi kolonialisme Belanda dalam pembebasan Irian Barat. Modalnya hanya merancang Konferensi Asia Afrika,” katanya.

Untuk melakukan hal tersebut, Indonesia tak menunggu menjadi negara yang memiliki sumberdaya melimpah. Modal Bung Karno untuk menggelar Konfrensi Asia Afrika hanya ide, imajinasi geopolitik, semangat juang, dan hospitality. Memadukan intelektualitas dengan berbagai faktor sumber daya yang ada seperti demografi, teritori, politik, dan lainnya sehingga menjadikan seluruh variabel geopolitik sebagai instrument of national power.

“Hotel disediakan, makanannya disediakan khas kuliner nusantara. Semuanya ditampilkan penuh kebanggaan. Namun hasilnya adalah deklarasi Dasa Sila Bandung yang luar biasa,” urai Hasto sembari menjelaskan bagaimana para mahasiswa dan mahasiswa terlibat sangat aktif selama berlangsungnya konfrensi yang dihadiri delegasi negara-negara Asia Afrika tersebut.

Hasto pun menampilkan secara khusus foto-foto bersejarah yang memperlihatkan keterlibatan para mahasiswa Indonesia kala konferensi tersebut.

Aktualisasi di NTB

Bagaimana aktualisasi Geopolitik Soekarno untuk NTB di masa kini? Hasto menekankan bagaimana NTB merupakan provinsi yang memiliki sumber daya yang besar. Hasto menyebut potensi perkebunan jagung di NTB yang mencapai 270 ribu hektare. NTB juga merupakan daerah yang memiliki potensi sektor peternakan yang besar.

Pun di bidang kelautan dan perikanan. Potensi rumput laut NTB mencapai 25 ribu hektare. Juga potensi mutiara terbaik di dunia, dan bibit lobster, di mana Lombok Timur diakui sebagai sentra benih lobster di Indonesia yang diakui sebagai yang terbaik di dunia. NTB juga punya produksi tembakau virginia dengan kualitas nomor wahid.

Seluruh potensi yang dimiliki NTB tersebut harus dibangun dengan berdasar pemahaman geopolitik. Misalnya NTB, tidak perlu lagi mengirim benih lobster ke Vietnam. Tetapi dengan mempekerjakan orang-orang Vietnam untuk mengembangkan lobster di NTB sehingga menjadikan NTB sebagai pemain utama pasokan lobster di dunia.

“Dalam hal ini, perguruan tinggi juga bisa mengambil peran besar. Perguruan tinggi tidak boleh menjadi Menara gading. Tapi perguruan tinggi harus membumi dengan memberi kemanfaatan yang besar untuk masyarakat. Termasuk dalam hal pengolahan sumber daya yang ada di depan mata,” tandas Hasto.

Menuutnya, para mahasiswa dan sleuruh civitas akademika Unram bisa terlibat aktif. Kuncinya tentu saja dengan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperbanyak riset dan inovasi.

Selain itu, kampus juga harus bisa melakukan kaderisasi kepemimpinan mahasiswa. Perguruan tunggi harus mempersiapkan seluruh aspek kepemimpinan nasional dengan membangun kesadaran cara pandang geopolitik dalam mendayagunakan seluruh potensi instrument of national power bagi ketahanan nasional, kemajuan pembangunan, dan pertahanan negara Indonesia.

Hasto menekankan, pendidikan menjadi faktor terpenting kedua setelah variabel kepentingan nasional, jika Indonesia mau maju. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus menjadi salah satu motor penggerak kemajuan tersebut. Perguruan tinggi menjadi pelopor tindakan yang bersifat progresif revolusioner dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi melalui riset dan inovasi yang berpihak pada kemajuan daerah dan bangsa.

“Kampus bisa menjadi pusat pemikiran yang kritis dan menjadi ujung tombak pembangunan serta kemajuan bangsa Indonesia, dengan perkembangan zaman yang semakin moderen,” tandasnya.

Kepada para mahasiswa yang hadir, Hasto meminta mereka menyiapkan diri menjadi generasi muda dengan berorientasi prestasi. Menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Dan menggembleng diri dari sekarang.

“Jadilah pemimpin negarawan yang punya tradisi membaca. Tiada hari tanpa membaca buku dan berdiskusi,” katanya.

Disambut Kader

Sementara itu, Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat mengungkapkan, Hasto menggelar kunjungan dua hari di NTB. Hasto disambut kader semenjak tiba di Bandara Internasional Lombok. Puluhan kader PDIP menyemut di sana. Ada pula musik gendang beleq.

Hasto dan Gus Falah kemudian mendapat pengalungan kain tenun khas Suku Sasak, populasi utama yang mendiami Pulau Lombok. Selain memberikan kuliah umum di Unram, Hasto, kata Rachmat, melanjutkan kegiatan dengan membuka rapat kerja daerah PDIP NTB di kantor DPD PDIP NTB di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram.

Sementara pada pagi, Hasto akan mengikuti senam Sicita di Kantor DPD NTB dan kemudian meresmikan musala yang akan menjadi tempat ibadah bagi masyarakat. Sebelum betolak ke Jakarta, Hasto menutup kegiatan dengan mengunjungi Desa Sade, salah satu desa adat di Lombok Tengah. [B-19]

Lolos Vermin, Pimda PKN NTB Optimis Lolos Verfak

Ketua Pimda PKN Provinsi NTB, Taufik M Nor (Sebelah Kiri). Foto Ist.

Dompu, Berita11.com— Setelah lolos tahapan verifikasi administrasi (vermin) 11 September 2022 lalu, pimpinan daerah Partai Kebangkitan Nusantara (Pimda PKN) Provinsi NTB optimistis akan lolos verifikasi factual (verfak) partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ketua Pimda PKN Provinsi NTB, Taufik M.Nor mengatakan,  PKN telah lolos vermin dan selanjutnya menunggu hasil verfak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  “Untuk vermin telah lolos, tinggal menunggu verfak,” ujarnya kepada Berita11.com, Jumat (16/9/2022).

Dikatakannya, sebelumnya pada 23 Juli 2022 lalu, PKN melakukan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pertama di Jakarta dan dihadiri seluruh pimpinan daerah dari 34 provinsi di Indonesia.  Sebagaimana yang mengemuka dalam Rapimnas tersebut bahwa 479 dari 514 kabupaten dan kota sudah selesai menyiapkan administrasi yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran di KPU Republik Indonesia.

Khusus di Provinsi NTB, Pimda PKN NTB telah melengkapi struktur pengurus pada seluruh daerah di Bumi Gora atau 10 kota dan kabupaten serta struktur pengurus tingkat kecamatan 116.

Pimpinan Asosiasi Pengusaha Lingkar Tambang Hu’u Kabupaten Dompu ini juga optimistis bahwa PKN akan mendapat dukungan konstituen dan menjadi salah satu peserta Pemilu 2024, baik untuk pemilihan legislative maupun untuk Pilkada serentak 2024, khususnya di wilayah NTB.

Taufik mengungkapkan, optimisme tersebut melihat antusias masyarakat NTB menyambut kehadiran partai baru ini. Hal itu ditandai terbentuknya struktur pengurus tingkat provinsi serta struktur pimpinan cabang (Pimcab) pada tingkat kota dan kabupaten serta pengurus pimpinan kecamatan (Pimpcam) 116 kecamatan di Provinsi NTB.

Struktur pengurus tersebut dilengkapi pihaknya dalam kurun tiga bulan sejak menerima surat keputusan (SK) pada 7 Maret 2022 lalu.

“Semua ini tidak terlepas dari ikhtiar dan karya nyata dengan izin Allah SWT serta kerja keras seluruh pengurus Partai PKN pada semua tingkatan di wilayah pvopinsi dan kabupaten-kota se-NTB,” ujarnya.

Taufik juga berharap, melalui kehadiran PKN sebagai bakal peserta Pemilu 2024 dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan nasib masyarakat, terutama petani. Karena PKN membangkitkan kembali semangat gotong royong dan berdikari dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pada tingkat wilayah NTB semangat gotong royong masih menjadi rutinitas dalam membangun daerah, karena nilai gotong royong adalah embrio lahirnya pemikir-pemikir bangsa,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, ketua KPURI pada 9 Juni 2022 telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun tahapan Pemilu 2024, antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada 14 Desember 2022, sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (14 Desember 2022).

Sebagai informasi, Pemilu Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) UU Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD.

Ketua KPU RI pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya meliputi:

a. Pendaftaran (1 – 14 Agustus 2022).

b. Verifikasi Administrasi (2 Agustus – 11 September 2022).

c. Verifikasi Faktual (15 Oktober – 4 November 2022).

d. Penetapan (14 Desember 2022).

Berkaitan pendaftaran, KPU telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni -14 Agustus 2022.

Adapun SIPOL dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.

Proses pendaftaran partai politik adalah proses penyampaian Surat Pendaftaran dan Dokumen Persyaratan dari partai politik kepada KPU. Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022, syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, yaitu:

a. berstatus badan hukum;

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota;

d. memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan;

e. menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di tingkat provinsi yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA);

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik ke KPU; dan

i. menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selanjutnya dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh partai politik dalam proses pendaftaran, yaitu:

a. berita negara yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara RI;

b. salinan AD/ART yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);

c. keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan partai politik di tingkat pusat yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

d. keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan sesuai AD/ART;

e. surat pernyataan terkait persyaratan pendaftaran partai politik;

f. surat keterangan tentang kantor tetap pengurus partai politik di semua tingkatan;

g. bukti keanggotaan partai politik berupa KTA yang dilengkapi dengan KTP-el atau Kartu Keluarga;

h. surat keterangan tentang partai politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar dari Menteri Hukum dan HAM;

i. nama, lambang, dan tanda gambar partai politik berwarna; dan

j. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik disetiap tingkatan.

Dalam proses pendaftaran, KPU mengklasifikasi partai politik menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Partai politik yang mendaftar sesuai dengan jadwal dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen dinyatakan lengkap. Partai politik kategori ini kemudian dibuatkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar.

b. Partai politik yang mendaftar sesuai jadwal, dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap. Partai politik kategori ini diberikan waktu sampai akhir masa pendaftaran partai politik untuk melengkapi dokumennya tersebut. Jika mampu melengkapi dokumen tersebut, maka akan diterbitkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar.

c. Partai politik yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran, sehingga pemeriksaan dokumen belum selesai dilakukan hingga batas akhir pendaftaran. Terhadap partai politik ini, tidak terdapat kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan jika hasil pemeriksaanya belum lengkap.

Sebagaimana siaran pers Kementerian Hukum dan HAM, sampai Februari 2022 terdapat 75 partai politik nasional yang berstatus badan hukum. Dari jumlah tersebut hanya 32 partai politik yang aktif secara administrasi (melaporkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT), melaporkan pelaksanaan kongres atau musyawarah nasional, dan/atau melaporkan perubahan kepengurusan).

Adapun hingga 14 Agustus 2022, berdasarkan rilis KPU RI terdapat 51 partai politik yang sudah mendaftar dan mempunyai akun pada aplikasi SIPOL, yang terdiri atas 43 partai politik nasional dan 8 partai politik lokal Aceh. KPU RI juga merilis data bahwa hingga waktu penutupan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dari 43 partai politik nasional yang mempunyai akun SIPOL, terdapat 40 partai politik yang telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, di mana 24 partai politik di antaranya dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya dan akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sedangkan 16 partai politik dikembalikan berkas pendaftarannya karena dinyatakan tidak lengkap, salah satunya Partai Berkarya yang lolos sebagai peserta pada Pemilu tahun 2019. Selain itu, terdapat 3 partai politik nasional yang tidak mendaftar meskipun telah mempunyai akun SIPOL, yaitu Partai Mahasiswa Indonesia, Partai Rakyat, dan Partai Damai Sejahtera Pembaharuan. [B-19]

Layanan Maxim Kini Tersedia di Selong untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Maxim Selong.

Berita11.com— Maxim kembali menunjukkan eksistensinya di Pulau Lombok, terutama di wilayah Selong. Layanan Maxim kini mulai beroperasi dan dapat digunakan oleh masyarakat Selong mulai bulan September ini.

Maxim hadir untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan pengiriman masyarakat Selong dengan layanan yang beragam.

Selain menyediakan layanan yang beragam, Maxim juga menawarkan layanan dengan harga yang terjangkau, sehingga pengguna Maxim di Selong tak perlu khawatir akan harga layanan transportasi di Maxim. Layanan yang telah beroperasi di Maxim Selong antara lain Maxim Bike, Maxim Car, Maxim Delivery (Bike&Car), hingga Maxim Food & Shop.

Pada 5 September lalu, pemesanan pertama dari Maxim Selong dijalankan, yaitu untuk layanan Food & Shop dengan pengantaran makanan dari Brown Craft Store di daerah Kelayu ke BTN RSS Lendang Bedurik dengan tarif Rp9.200.

Head of Subdivision Maxim Selong, Roli Apriyansyah, mengatakan, masa mendatang pihakyna berharap layanan Maxim bertambah lebih banyak. Selain itu, lebih banyak juga warga Selong yang dapat menggunakan Maxim.

Kehadiran Maxim di wilayah Selong ini diharapkan dapat menjadi layanan yang utama dan andalan bagi masyarakat Selong dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Maxim hadir di Kota Selong untuk memberikan peluang dan alternatif mata pencaharian baru untuk masyarakat, juga sebagai mitra bagi pegiat UMKM lokal untuk mengembangkan dan memasarkan produk dan layanan usaha berbasis digital,” kata Roli Apriyansyah melalui siaran pers yang diterima Redaksi Berita11.com, Jumat (9/9/2022).

Roli menjelaskan, visi Maxim di masa depan  membangun integrasi dalam berbagai sektor, seperti sosial, ekonomi dan pariwisata. Oleh karena itu, pihaknya bersama manajemen juga akan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait fitur dan layanan yang tersedia dalam aplikasi Maxim untuk membangun Kota Selong dengan semangat kewirausahaan sosial.

Masyarakat Selong dapat mengunduh aplikasi Maxim melalui App Store, Play Store, atau App Gallery. Maxim memberikan promo khusus pengguna baru dapat diaktifkan dengan memasukkan kode “SELONG” pada aplikasi saat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan saldo sebesar Rp100.000 yang dapat digunakan sebagai potongan sebesar 10% dari total biaya perjalanan dan pengiriman.

Maxim mengajak masyarakat Selong untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga Maxim sebagai mitra pengemudi, silakan kunjungi situs https://taxsee.pro/id/id-ID/ dan ikuti langkah-langkah pendaftarannya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Maxim Selong, dapat menghubungi selong@taximaxim.com atau kunjungi akun instagram @maximselong.official.

Editor: Redaksi

Ragu 731.940 Jiwa Warga NTB Kategori Miskin, Rohmi Berharap Regososek 2022 Valid

Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Djalilah (Baju Kuning). Foto Ist.

Mataram, Berita11.com— Wakil Gubernur Nusa Tenggara  Barat (Wagub NTB), Sitti Rohmi Djalilah meragukan atau 731.940 jiwa warga Bumi Gora masuk dalam warga kategori miskin sebagaimana data per Maret 2022 lalu. Untuk itu, mantan pejabat PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ini berharap agar program nasional Registrasi Sosial Ekonomi (Regososek) 2022 terlaksana lebih baik.

“Saya berharap dengan kegiatan ini akan memvalidasi data kemiskinan kita dan kabupaten kota bersemangat memperbaiki data ini demi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” kata Rohmi saat menerima audiensi tim Badan Pusat Statistik (BPS) di Pendopo Wagub NTB, Kamis (8/9/2022) lalu.

Rohmi yakin, 13,68 persen atau 731.940 jiwa warga NTB yang masuk dalam kategori miskin per Maret 2022 lalu masih dipengaruhi pendataan yang tidak valid. “Kondisi ril masyarakat belum tercermin dari data kemiskinan tersebut,” katanya.

Menurutnya, secara tidak langsung registrasi sosial ekonomi juga akan berdampak pada pemutakhiran data angka kemiskinan sampai kemiskinan ekstrim di NTB.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, mengatakan, percepatan pendataan Regsosek sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

“Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Juga upaya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah,” jelas Wahyudin.

Dia mengatakan, Regsosek akan menghasilkan data terpadu, tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga data kondisi sosial ekonomi keluarga yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan dengan tersedianya data sosial ekonomi yang bersifat sektoral, sehingga menjadi data yang terintegrasi dan akurat dan menjadi basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, program unggulan NTB Satu Data yang dikelola Dinas Kominfotik NTB akan terintegrasi langsung dengan hasil pendataan Regsosek 2022. “Secara tidak langsung juga akan terjadi pemutakhiran data di NTB Satu Data secara sektoral agar dapat digunakan mengambil kebijakan strategis oleh pimpinan,” katanya. [B-22]

Polisi dan TNI Gagalkan Balap Liar Pelajar di Dompu

Bhabinkamtibmas Kelurahan Kandai Satu Dompu Menggagalkan Aksi Balap Liar oleh Sejumlah Pelajar.

Dompu, Berita11.com— Rencana tiga pelajar yang hendak melakukan aksi balap liar di jalan raya sekitar area sawah so Doro Cumpa Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu digagalkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat, Jumat (9/9/2022) pagi.

Polisi dan anggota TNI berhasil menggagalkan rencana balap liar tersebut setelah memperoleh informasi dari masyarakat. Sejumlah pelajar yang hendak melakukan balap liar tersebut diamankan Bhabinkamtibmas Kandai Satu, Bripka Heri Kuswanto bersama Babinsa Kandai Satu, Sertu Amril. Sejumlah siswa tersebut dibawa dan dibina di Mapolsek Dompu.

Kapolsek Dompu Ipda Arif Syarifuddin membenarkan peristiwa tersebut.

“Iya benar, ketiga remaja tersebut diamankan oleh Bhabinkamtibmas bersama Babinsa setelah adanya laporan warga teekait adanya aksi balap liar,” kata Ipda Arif Syarifuddin dikutip Humas Polda NTB.

Arif mengatakan, pihaknya telah kami memberikan sanksi terhadap siswa yang hendak melakukan balap liar. Para pelajar tersebut telah membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan apapun yang sifatnya melanggar hukum.

“Hal seperti ini cukup meresahkan warga dan juga berpotensi adanya korban jiwa, oleh karenanya saya berharap para orang tua bisa lebih mengontrol keseharian anak anaknya,” harapnya.

Saat pertama kali diamankan, tiga pelajar yang hendak melakukan balap liar tersebut diperiksa oleh aparat keamanan untuk memastikan tidak membawa barang-barang yang dapat membahayakan diri  dan orang lain.

“Ketiga pelajar ini terlebih dahulu dilakukan penggeledahan badan, tas dan kendaraannya, tapi tidak ditemukan barang-barang yang membahayakan dan kami juga memanggil pihak sekolah orang tuanya,” tutur Arif.

Arif menyampaikan apresiasi terhadap Bhabikamtibmas yang telah bereaksi cepat mencegah balap liar. Dia berharap setiap personil mengawasi kelurahan dan desa binaannya masing-masing.

Setelah mendapat bimbingan dan arahan, sejumlah pelajar tersebut dikembalikan ke orang tua dan pihak sekolah.

“Kepada seluruh lapisan masyarakat jika ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di sekitar masing-masing agar segera melaporkan ke Bhabinkamtibmas agar dapat cepat ditindak lanjuti.” imbau Arif. [B-22]

Amankan 495 Liter Solar Bersubsidi, Polisi Tangkap Pria di Lombok

Praya, Berita11.com—Polisi mengamankan pria berinisial AR (40 tahun), warga Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, terduga penyalahguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, IPTU Redho Rizky Pratama S.Tr.K menjelaskan, penangkapan AR setelah polisi menerima informasi awal dari masyarakat pada Rabu, 31 Agustus 2022 lalu.

“Anggota Satreskrim Polres Lombok Tengah  melakukan penyelidikan dan melihat terduga pelaku empat kali bolak -balik membeli BBM subsidi menggunakan sepeda motor,” ujar Rizky, Sabtu (10/9/2022).

Terkait kasus tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti 12 jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar, 5 jerigen ukuran 20 liter berisi BBM solar 15 liter setiap jerigen, sepeda motor, 22 jerigen ukuran 35 liter dan 5 jerigen ukuran 20 liter dalam kondisi kosong, 2 selang bening dan corong plastik berwarna merah.

Penyalagunaan BBM bersubsidi diketahui polisi setelah anggota Satreskrim Polres Lombok Tengah mengikuti terduga pelaku sampai ke rumahnya dan menemukan BBM subsidi jenis solar yang disimpan di dapur dan perkarangan rumah.

Setelah itu, pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah. Sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap AR, BBM jenis solar tersebut didapatkan dengan cara membeli dari SPBU Aik Darek.

“Jumlah BBM jenis solar sebanyak 495 liter,” ujar Rizky.

Diungkapkan Rizky, terduga pelaku dan barang bukti telah diamankan di Satuan Reskrim Polres Lombok Tengah untuk diproses sesuai ketentuan hukum.  [B-11]

Total Aset dari 959 BUMD Rp855 Triliun, tapi 60 Persen tak Punya Pengawas Internal

Alexander Marwata. Foto Suara Merdeka.

Mataram, Berita11.com—Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Alexander Marwata menyebut saat ini terdapat 959 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia. Total asset dari seluruh badan usaha tersebut Rp855 triliun. Namun ironis, 60 persen tidak memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI).

Dikatakan Alex, BUMD didirikan dengan tujuan menggerakan roda perekonomian suatu daerah. Maka dari itu, tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan BUMD yang sudah rugi.

“Apa jadinya ketika roda perusahaan itu tidak ada yang mengawasi. Direksi bekerja semau-maunya, tidak ada yang mengatur,” ujarnya saat rapat koordinasi nasional (Rakornas) pencegahan korupsi di lingkungan BUMD secara virtual, Kamis (8/9/2022) lalu.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendagri Republik Indonesia, mengatakan, perlu menyamakan persepsi bahwa Rakornas pencegahan korupsi di lingkugnan BUMD dimanfaatkan untuk berpikir mengembalikan fungsi BUMD.

“APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) bersama dengan teman-teman dari KPK dan BPKP akan melakukan pengawasan terhadap BUMD, kalau memang ditemukan kesengajaan yang terlihat merugikan keuangan Negara, maka dengan berat hati kita menyerahkan permasalahan ini pada aparat hokum,” tandasnya.

Deputi Pencegahan dan  Monitoring KPK RI yang juga Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan menyampaikan, fokus pihaknya berkaitan BUMD yaitu masalah kerugian dan ekuitas negative, di manan komisaris lebih besar dari direksi.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan, beberapa hal yang perlu dibenahi dalam penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD, pemerintah daerah perlu mengubah bentuk perusahaan daerah menjadi BUMD dengan alternatif bentuk hukumnya Perumda atau Perseroda.

“Untuk memastikan BUMD sehat, selain bisa melayani masyarakat, namun BUMD juga harus bisa menguntungkan dan meningkatkan PAD,” ujarnya.

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang juga menjadi peserta Rakornas mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu melihat ke dalam berkaitan tata kelola dan sumber daya manusia BUMD, apakah sudah dikerjakan sesuai dengan jenis usaha atau malah berbeda.

“Ini akan menjadi momentum perubahan BUMD yang baik,” katanya. [B-19]

Gandeng Mahasiswi, Dit Polairud Polda NTB Bagi Sembako kepada Warga Pesisir

Foto Bersama Direktur Dit Polairud Polda NTB dengan Masyarakat Pesisir Penerima Sembako di Kelurahan Tanjung Karang Kota Mataram, Kamis (8/9/2022) lalu.

Mataram, Berita11.com— Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Dit Polairud) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) membagikan 75 paket sembilan bahan pokok (Sembako) kepada warga pesisir, Tanjung Karang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/9/2022).

Saat membagikan paket Sembako, Dit Polairud Polda NTB menggandeng mahasiswi asal wilayah pesisir Tanjung Karang, Kota Mataram.

Direktur Ditpolairud Polda NTB, Kombes Pol Khobul Syahrin Ritonga mengatakan, dia dan anggotanya kembali menjalankan perintah Kapolda NTB untuk berbagi dengan warga.

“Kali ini kita sisir masyarakat pesisir untuk membagikan Sembako kepada warga pesisir, sesuai perintah Kapolda NTB,” jelas Khobul.

Menurut dia, salah satu kelompok warga terdampak kenaikan harga BBM, yaitu masyarakat pesisir yang kesehariannya melaut mencari ikan sebagai perkerjaan utama.

“Kita tahu bahwa yang mengalami dampak penyesuaian harga BBM ini adalah masyarakat nelayan yang ada di pesisir,” kata Khobul.

Untuk itu pihaknya terus menyisir warga pesisir yang pekerjaan utamanya menjadi nelayan. “BBM menjadi salah satu faktor pendukung mereka untuk mengais rezeki,” katanya.

Sebelumnya, Direktorat Polairud Polda NTB mebagikan sembako d itengah laut agar nelayan yang jarak rumahnya berjauhan bisa mendapatkan sembako. Hal itu juga dilakukan agar bantuan sembako tepat sasaran, yakni untuk para nelayan.

“Kita ingin bantuan sembako ini tepat sasaran, kita bagi ke mereka yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Khobul. [B-22]

Polda NTB Gelar FGD Mengantisipasi Inflasi setelah Harga BBM Naik

Suasana FGD yang Digelar Polda NTB Mengantisipasi Inflasi Pasca Naiknya Harga BBM.

Mataram, Berita11.com— Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar grup diskusi terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dalam rangka mengantisipasi inflasi daerah pasca pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

FGD juga digelar untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Nusa Tenggara Barat tetap kondusif.

FGD digelar secara hybrid dan terpusat di Gedung Sasana Dharma Polda NTB dan diikuti oleh Polres di wilayah Polda NTB melalui aplikasi zoom. FGD juga diikuti mahasiswa, organisasi kepemudaan, nelayan, tukang parker dan warga.

Saat FGD Polda NTB menghadirkan sejumlah pembicara dari Dinas Sosial, Pertamina, Pos, BPK dan perwakilan Polda NTB.

Direktur Pembinaan Masyarakat Polda NTB, Kombes Pol Dessy Ismail, mengatakan, kegiatan untuk membahas antispasi inflasi di NTB akibat dari kenaikan harga BBM.

Hal-hal yang dibahas berkaitan kebijakan pemerintah dan kondisi warga pasca penyesuaian harga BBM dan berkaitan penyaluran bantuan yang harus tepat sasaran.

“Hal yang banyak kami bahas dalam acara tersebut masalah penyaluran bantuan langsung tunai,” jelas Dessy.

Dessy berharap pihak terkait yang berhubungan langsung dengan bantuan sosial agar melakukan verifikassi data sehingga bantuan tepat sasaran.

Ketua APKLI NTB, Abdul Majid MB menyampaikan apresiasi FGD yang digelar Polda NTB. Pada saat ini, diskusi seperti yang digagas oleh Polda NTB sangat penting.

“Saya mengapresiasi acara ini bahwa Polda NTB cepat merespon terkait inflasi dampak dari kenaikan harga BBM,” jelasnya. [B-22]

Berita Terbaru

Wali Kota Bima Terima Anugerah Kepala Daerah Inovatif 2022 dari MPI

Kota Bima, Berita11.com— Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi menerima anugerah kepala daerah inovatif tahun 2022 dari MNC Portal Indonesia (MPI).

Kuliah Umum Pemikiran Geopolitik Soekarno di Unram, Hasto Dorong PT jadi Pusat Riset dan...

Mataram, Berita11.com— Doktor Ilmu Pertahanan, Hasto Kristiyanto menyampaikan kuliah umum di Universitas Mataram (Unram) dalam kunjungannya di Pulau Lombok, Kamis (15/9/2022). Tenaga...

Lolos Vermin, Pimda PKN NTB Optimis Lolos Verfak

Dompu, Berita11.com— Setelah lolos tahapan verifikasi administrasi (vermin) 11 September 2022 lalu, pimpinan daerah Partai Kebangkitan Nusantara (Pimda PKN) Provinsi NTB optimistis...

Layanan Maxim Kini Tersedia di Selong untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Berita11.com— Maxim kembali menunjukkan eksistensinya di Pulau Lombok, terutama di wilayah Selong. Layanan Maxim kini mulai beroperasi dan dapat digunakan oleh masyarakat...

Ragu 731.940 Jiwa Warga NTB Kategori Miskin, Rohmi Berharap Regososek 2022 Valid

Mataram, Berita11.com— Wakil Gubernur Nusa Tenggara  Barat (Wagub NTB), Sitti Rohmi Djalilah meragukan atau 731.940 jiwa warga Bumi Gora masuk dalam warga...

Hasilkan hingga Rp8 Juta per Malam dari Menjual Sosis dan Salome Goreng

Kerja keras tidak menghianati hasil, bukanlah sekadar pepatah sederhana pelecut semangat, karena kerja keras yang terbayar menjadi bukti bahwa segala usaha, perjuangan,...

Kisah Buruh Pelabuhan Bima yang Sukses Raih Predikat Cumlaude, Pernah jadi Pemain Liga III...

Senyum merekah sesekali terpacar dari wajah pemuda 26 tahun itu. Siang itu dia ditemani dua rekannya yang juga memakai setelan almamater merah...

Berbekal Upah Rp650 Ribu di Warung Bakso, Putra Buruh Tani ini Sukses Kuliah hingga...

Usaha dan tekad kuat selalu membuahkan hasil manis bagi mereka yang selalu optimis menatap masa depan dan melukis mimpi-mimpi agar menjadi nyata....

Pernah Raih Beasiswa Penuh, Penjual Jajan di Pinggir Jalan ini Bertekad Lanjut S2 di...

Mata gadis itu tiba-tiba sayu. Sekilas dia memandang sekeliling tembok di ruangan, memerhatikan orang-orang yang berdiri dan berlalu...

Dapat Beasiswa Full Selama Kuliah, Calon Wisudawati ini Raih Juara II Nasional Kompetisi Menulis

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari...