Hingga per 6 Maret 2022, warga yang pernah terpapar Covid-19 di Nusa Tenggara Barat mencapai 35.546 orang. Sebanyak 1.656 merupakan kasus aktif atau masih diisolasi. Secara akumulatif Covid-19 telah menjadi penyebab tercabutnya nyawa 974 warga di Bumi Gora, yang salah satu ikonnya dikenal Pulau Seribu Masjid. Dari 1.656 orang warga yang termonitor aktif sebagai penderita Covid-19, hanya 28 orang di antaranya yang menjalani karantina terpusat, walaupun pada sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan asrama haji dan Wisma Nusantara sebagai tempat isolasi terpusat. Secara nasional, kasus Covid-19 harian di Indonesia per 6 Maret 2022 dilaporkan bertambah 24. 867 kasus dan secara akumulatif jumlah kasus Corona Virus di Indonesia sejak Maret 2020 lalu berjumlah 5.748.725 kasus. Sebanyak 475.951 di antaranya adalah kasus aktif. Secara nasional, Provinsi NTB berada pada urutan ke-18 sebagai penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia per 6 Maret 2022.
Pemerintah Provinsi NTB boleh saja mengklaim kasus Covid-19 di Bumi Gora masih terkendali dan cenderung melandai atau turun level II dari sebelumnya level III yang dilabeli oleh Pemerintah Indonesia, karena pertimbangan level assessment seperti angka tracing mencapai 21 di atas standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), hanya pada level 15 maupun atas dasar positive rate kasus Covid-19 serta tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) hanya 19,25 persen. Namun beberapa hal sejatinya menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menggenjot kasus ini agar kian melandai. Sejak tahun lalu dan beberapa hari mendatang, NTB menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Ibarat gadis cantik yang baru tumbuh dewasa, ada jutaan mata yang akan memandangnya. Sebuah ajang internasional akan digelar di Lombok Tengah, tepatnya di Sirkuit Mandalika NTB di tengah kasus Covid-19 di NTB masih belum terkendali sepenuhnya. Bahkan hingga manyandang level III.
Pada sisi lain, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Pemprov NTB menyiapkan tiket Moto GP Mandalika Sirkuit yang akan ditunggangi Marquest CS pada 18-20 Maret 2022 hingga 100.000 tiket. Ingar bingar event internasional ini kemudian mendapatkan reaksi beragam dari berbagai kalangan, di tengah perhelatan yang dimaksudkan untuk menambah pundi-pundi rupiah untuk menggairahkan sektor pariwisata, masih terdapat beberapa “pekerjaan rumah” yang harus dituntaskan pemerintah, khususnya memberikan jaminan keamanan kesehatan bagi masyarakat berkaitan penularan Covid-19 yang dapat diciptakan dari cluster MotoGP.
Di luar klaim Pemprov NTB, Covid-19 di Bumi Gora bukanlah kasus yang selalu melandai. Pada pertengahan Juli 2021, kasus paparan Corona Virus di daerah ini bahkan pernah melonjak hingga 16.660 kasus. Sebanyak 633 warga NTB meninggal dunia. Kasus tertinggi tercatat di jantung ibukota Nusa Tenggara Barat. Kasus Covid-19 di Kota Mataram pada pertengahan tahun tersebut tercatat hingga 4.603 orang dan sebanyak 171 orang di antaranya meninggal dunia karena ganasnya virus ini.
Beberapa pekan lalu publik di Nusa Tenggara Barat kemudian dihentak kontroversial Gubernur NTB yang hadir di tengah berjibun-jibun warga saat menutup kompetisi sepak bola Gubernur Cup di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Nurani dan kesadaran publik terusik, orang nomor satu di Nusa Tenggara Barat yang sejatinya menjadi panutan dalam mencegah penularan Covid-19, justru hadir di tengah-tengah kerumunan massa saat wilayah Timur di NTB itu tengah menyandang predikat daerah penyebaran Covid-19 level III dari pemerintah pusat. Kasus itu pun kemudian sempat berlanjut ke meja aparat penegak hukum. Kehadiran pejabat publik di tengah kerumuman atau di tengah massa bukan yang pertama kali yang mengusik publik. Beberapa kasus serupa juga terjadi di Pulau Sumbawa, termasuk di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Namun publik selalu disuguhkan penanganan yang jomplang. Tentu hal ini menjadi persoalan yang kontras di tengah klaim pemerintah daerah yang mengaku berkomitmen mencegah penularan Covid-19.
Selain masalah kepatuhan protokol kesehatan (prokes), progress vaksinasi khususnya tahap 2 di Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya menunjukan level yang lebih baik. Vaksinasi tahap 2 beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat khususnya di wilayah Timur Bumi Gora ini justru masih di bawah target nasional yang harus mencapai 80 persen. Bahkan vaksinasi level pertama seperti di Kabupaten Bima baru-baru ini tercapai 80 persen. Untuk mengurus vaksinasi tahap 2 yang terlampau rendah di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, para pejabat utama (PJU) Polda NTB selevel perwira menengah harus berjibaku di tengah masyarakat di daerah tersebut.
Soal capaian-capaian vaksinasi ini pula diakui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr H Lalu Hamzi Fikri. Beberapa resistensi yang dihadapi pemerintah dalam menggenjot vaksinasi termasuk problem tingkat kepercayaan masyarakat awam bahwa pandemik sebagai desain global. Beberapa alasan lain juga menyertai di tengah masyarakat NTB menolak vaksinasi Covid-19, seperti penyakit berat (comorbidity) dan hak asasi. Hal ini tentu mengisyaratkan pentingnya pemerintah konsisten mencegah penularan Covid-19, termasuk menghindari kondisi pejabat publik berkerumun di tengah massa dan memberi contoh tidak baik kepada masyarakat. Meminjam istilah popular, pejabat politik yang baik tentu harus menjadi guru terbaik bagi rakyat yang dipimpinnya. Memberi contoh-contoh nyata tentulah penting di tengah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap segala instrumen pemerintah terus diuji.
Walaupun pada level global dan nasional kasus Covid-19 dapat diklaim oleh pemerintah masih dalam taraf terkendali. Perbedaan pola penyebaran varian Omicron yang begitu massif dibandingkan varian Delta, menyebabkan publik di NTB belum dapat tersenyum lebar. Beberapa histori kasus ini yang pernah membengkak, sejatinya menjadi early warning bagi pemerintah daerah bersama stake holder lain. Beberapa daerah di NTB termasuk di jatung ibu kotanya seperti di Kota Mataram masih menghadapi problem khusus dalam mendorong capaian vaksinasi lanjut usia, sebagaimana yang diakui Sekda Kota Mataram, Lalu Martawang. Beberapa agenda keagaman beberapa hari mendatang dapat menciptakan pro-kontra di tengah masyarakat, jika sikap pemerintah terhadap penegakan protokol kesehatan dan komitmen mencegah Covid-19 masih jomplang. Tentu saja publik berharap terdapat formula dari pemerintah daerah dalam memutus mata rantai penyakit ini, tanpa mengusik kenyaman-kenyaman publik.
Secara global dan nasional maupun WHO belum dapat memprediksi hingga kapan pandemik berakhir dan menjadi endemik. Namun upaya-upaya terbaik harus terus dikencangkan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Semoga (*)
