Pencabutan DMO dan DPO Sawit Win-win Solution, Subisidi Migor jangan asal Populis!

Ilustrasi Minyak Goreng.

Bima, Berita11.com—  Pengamat ekonomi di Bima, Nusa Tenggara Barat, Fajrin menyebut pencabutan kebijakan wajib pasok kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) dan penetapan harga (Domestic Price Obligation/DPO) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) merupakan langkah tepat yang ditempuh pemerintah.

Keputusan tersebut dapat menjadi salah satu solusi terbaik (win-win solution) atas peliknya persoalan minyak goreng dalam negeri beberapa pekan terakhir.  

“Saya pikir mencabut DMO dan DPO itu langkah yang tepat. Penerapan DMO dan DPO itu justru berpotensi menurunkan nilai jual di petani, karena pembelian CPO ke petani akan menurun. Pengusaha juga pasti akan mengambil sikap dont move dalam kondisi seperti itu. Karena saling diam, nanti banyak perusahaan yang mengurangi membeli CPO dari petani, takutnya begitu, ” ujar akademisi STKIP Bima ini, Jumat (18/3/2022).

Menurutnya, kebijakan intensifikasi pungutan ekspor dan bea (fiskal) keluar bagi eksportir bahan baku sawit sudah sangat positivistik.

“Logikanya, kalau jual ke luar mahal, ya mending jual dalam negeri. Secara teori, surplus potensi ekspor itu diinternalisasikan ke defisit supply dalam negeri,” ujarnya.

Fajrin setuju atas penerapan pajak ekspor yang tinggi untuk mengalihkan bahan baku, sehingga pasokan minyak goreng dalam  negeri kembali stabil. Karena berlaku mekanisme pasar yang disusupi policy from the supply side.  

“Itu langkah yang tepat. Pengusaha juga nggak perlu takut jual ke dalam negeri, kan ada surplus permintaan di dalam negeri, karena kelangkaan tadi. Nah jual ke pasar domestik jauh lebih menguntungkan dari pada ke luar.  Jadi, kebijakan ini cukup win-win solution sih menurut saya,” ujarnya.

Setelah pencabutan DMO dan DPO crude palm oil (CPO), pemerintah dapat memanfaatkan margin antara kenaikan pajak sebelum dan sesudah. Setelah itu intensifikasi tersebut dijadikan subsidi minyak goreng curah.

“Tapi pemerintah juga perlu hati-hati, kebijakan subsidi itu nggak boleh asal populis. Maksudnya, harus ditentukan lebih dahulu target penerima subsidi itu, kelompok masyarakat mana, golongan pengeluaran yang mana agar tepat sasaran dan nggak bias. Kan nggak lucu juga nanti data ratio gini kita meningkat karena adanya bias penerima subsidi minyak goreng,” ujarnya.

BACA JUGA:  Doktor Dodo: Kebijakan Subsidi Minyak Goreng Curah oleh Pemerintah sudah Tepat!

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terbaru berkaitan krisis minyak goreng yang melanda seluruh wilayah Indonesia. 

Airlangga memastikan minyak goreng murah yang disubsidi oleh pemerintah sudah kembali tersedia di pasar. “Minyak goreng murah telah tersedia dan konsumen bisa membelinya di pasar-pasar tradisional,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis (17/3/2022).

Dia menjelaskan, minyak goreng premium ditujukan kepada konsumen yang siap membayar harga lebih tinggi, demi minyak goreng dengan kualitas lebih baik.  Dia juga memastikan minyak goreng premium sudah bisa dibeli masyarakat. “Konsumen yang menginginkan minyak goreng dalam paket premium dapat membeli di pasar modern,” kata Airlangga.

Diketahui, pemerintah telah menghapus kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Kebijakan pengaturan harga tersebut dianggap sebagai biang kerok hilangnya minyak goreng dari pasaran beberapa pekan terakhir. Sebagai gantinya, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk minyak goreng Rp14 ribu berbentuk curah. Sementara untuk penentuan harga minyak goreng premium atau kemasan, pemerintah tidak ikut campur.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi  mengatakan, Kemendag memberikan kesempatan Kementerian Perindustrian yang akan menjamin minyak goreng curah tersalurkan ke pabrik, kemudian pabrik memastikan distribusi hingga ke pasar.

Minyak goreng selanjutnya akan disubsidi agar harganya berada pada angka Rp14 ribu per liter atau setara dengan Rp15.500 per kilogram.

“Jadi ini targetnya yang akan kami kerjakan pada kesempatan pertama, mudah-mudahan akan menyelesaikan (persoalan) minyak goreng yang kita hadapi bersama-sama,” katanya.

Menurut dia, kenaikan harga minyak disebabkan pengaruh invasi Rusia terhadap Ukraina karena kedua negara tersebut penghasil minyak bunga matahari atau sunflower. Hal itu karena minyak bunga matahari harus disubstitusi oleh minyak crude palm oil atau CPO, sehingga menyebabkan harga internasional minyak CPO meningkat dari Rp14.600 pada awal Februari 2022 menjadi Rp18 ribu hingga saat ini.

BACA JUGA:  Pengamat Respon Positif Kebijakan Subsidi Minyak Goreng dari Pemerintah

Sebelum itu, Menteri Pedagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi menjelaskan, kebijakan wajib pasok kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) dan penetapan harga (Domestic Price Obligation/DPO) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dicabut.  Keputusan tersebut setelah HET minyak goreng kemasan tidak lagi berlaku.

“Hari ini akan keluar Permendag-nya dan dalam lima hari akan berlaku. Nggak ada lagi DMO,” kata Lutfi di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022).

Dia mengatakan, dua kebijakan pengatur ekspor CPO tersebut akan diganti dengan intensifikasi pungutan ekspor dan bea keluar bagi eksportir. Dengan begitu, pengusaha akan lebih tertarik menjual CPO ke dalam negeri.

“DMO-nya itu diganti dengan mekanisme namanya pajak. Jadi kalau pajaknya gede, orang akan jualnya di dalam negeri lebih untung daripada di luar negeri,” imbuhnya.

Pemerintah sendiri akan menaikan pungutan ekspor dan bea keluar komoditas CPO menjadi US$ 675 per metrik ton (MT) atau naik 80% dari posisi sebelumnya US$ 375 per MT. Kenaikan akan dialihkan untuk membiayai subsidi minyak goreng curah yang dipatok seharga Rp 14.000/liter melalui Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Dengan harga hari ini yang tadinya pungutan ekspor dan bea keluar jumlahnya US$ 375 per ton, sekarang ini ditambah lagi US$ 300 per ton menjadi US$ 675 per ton,” jelas Lutfi.

Menurut dia, dengan demikian, pasokan minyak goreng diharapkan kembali lancar mengalir ke pasar tradisional dan ritel modern. Itu karena HET sudah dicabut di tengah melonjaknya harga CPO di pasar global.

Lutfi menjelaskan, selama ini terhambatnya pasokan minyak goreng ke tengah masyarakat karena disparitas harga yang terlalu lebar antara harga domestik dengan Internasional saat HET diberlakukan.  “Mestinya disparitas harga tidak terlalu tinggi dan barang ada di ritel modern,” ujarnya.  [B-12]