Soal Masjid di Perumahan Relokasi, ini Penegasan Kepala Kemnag Kabupaten Bima

Aksi Pembongkaran Atap Masjid oleh Warga di Desa Tambe Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Kamis (13/1/2022) lalu.

Bima, Berita11.com— Kepala Kementerian Agama (Kemnag) Kabupaten Bima, Drs H Abdul Munir M.Si menegaskan, bangunan di perumahan relokasi korban banjir di Desa Tambe, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dipersoalkan warga dan anggota Ormas bukanlah masjid, karena tidak memiliki kubah.

Abdul Munir menjelaskan, yang membedakan masjid dengan rumah ibadah agama lain yakni kubahnya. “Kalau di Tambe itu bukan masjid karena tidak ada kubahnya. Wajar masyarakat di sana mempertanyakan, karena di sana tidak ada komunitas lain selain muslim, kok ada apa,” kata mantan Kepala MAN 1 Kota Bima ini saat ditemui di kantor Kemnag Kabupaten Bima, Jumat (14/1/2022) lalu.

Dikatakannya, ada peraturan Dirjen Kemnag yang menjelaskan perbedaan masjid dengan rumah ibadah umat lain. “Kalau masjid ada kubahnya, ada menaranya. Dalam peraturan Dirjen Kementerian Agama jelas,” ujar Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Bima ini.

BACA JUGA:  Islamic Relief USA Dorong BUCRACCE untuk Tangani Climate Change di Bima
Drs H Abdul Munir M.Si.

Namun demikian, Munir berharap masyarakat hidup rukun. Masyarakat diharapkan selalu menjaga situasi keamanan. “ke depannya kita harus saling menjaga supaya masyarakat itu sendiri aman. Saling koordinasi, berdialog antara masyarakat dengan pemerintah, kita pecahkan bersama dan harus dialog bersama,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Jubair S.Ag menegaskan, Pemkab Bima sudah merespon tuntutan masyarakat dan pimpinan Ormas di Kecamatan Bolo. “Sekda sendiri yang memimpin, memang setelah dilihat Sekda berbeda dari gambar awal. Ada indikasi mirip-mirip itu (rumah ibadah umat lain),” kata Jubair.

Menurutnya, sekalipun pembangunan tempat ibadah dan perumahan relokasi korban banjir di Desa Tambe Kecamatan Bolo merupakan proyek dari pemerintah pusat, maka saat masuk di wilayah Kabupaten Bima mestinya pemerintah daerah termasuk di dalamnya Bagian Kesra dilibatkan, sehingga dapat memberikan input bentuk bangunan tempat ibadah.

BACA JUGA:  Gagal dapat Izin Menikah, Pemuda 19 Tahun di Dompu Akhiri Hidup

“FKUB juga tidak tahu apa-apa. Setelah heboh datang ulama ke Pemda, bagaimana perkembangan masjid dan bentuknya kita tidak mengetahuinya, sehingga langsung turun ke lokasi pembangunan,” ujarnya.

Jubair mengimbau masyarakat agar tidak berlebihan menanggapi persoalan bangunan masjid yang dianggap mirip dengan tempat ibadah umat lain. “Kita berlebihan menanggapi, mungkin tidak terlalu jauh seperti itu, keyakinan keluarga kita di Desa Tambe, tapi paling tidak kita mengedepankan sesuatu hal itu dengan kepala dingin. Insya Allah di pemerintah daerah respeknya cepat, akan tetapi mau bagaimana lagi karena proyek dari pemerintah pusat. Intinya akan kita selesaikan,” katanya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri langsung merespon dinamika pembongkaran masjid di perumahan relokasi korban banjir dengan mengirim surat kepada Kementerian PUPR. [B-12]