Bima, Berita11.com— Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa-Republik Mahasiswa, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa Bima, Muhammad Guntur mengingatkan agar proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota dan kabupaten yang saat ini sedang berlangsung diajuhkan dari intervensi maupun titipan OKP dan organisasi masyarakat (Ormas) serta pihak lain.
Menurutnya, penyelenggara pemilu seharusnya adalah orang-orang yang memiliki rekam jejak (track record) baik atau memiliki integritas serta independensi, bukan titipan Ormas, OKP, terlebih titipan partai politik. Untuk itu, tim seleksi KPU harus memastikan proses rekrutmen jauh dari titipan pihak manapun. Karena penyelenggara pemilu bukan milik Ormas atau OKP tertentu.
“Tidak boleh lagi ada lagi titipan-titipan atau rekomendasi-rekomendasi. Harus yang dicari memiliki track record baik. Bukan yang titipan pihak tertentu. Rekrutmen penyelenggara pemilu harus dijauhkan dari intervensi pihak tertentu, agar penyelenggara pemilu yang dihasilkan dapat bekerja independen,” ujar Guntur di Palibelo Kabupaten Bima, belum lama ini.
Dikatakannya, jika penyelenggara pemilu merupakan hasil rekomendasi atau itervensi dari OKP atau Ormas serta pihak tertentu lain, maka dapat dipastikan penyelenggara pemilu hasil rekrutmen tidak dapat bekerja secara independen hingga menghasilkan kualitas demokrasi yang menjadi cita-cita dan tujuan public sebagai alasan untuk terilibat atau berpartisipasi dalam pemilu. Karena penyelenggara yang merupakan titipan atau rekomendasi pihak tertentu dapat dipastikan tersandra oleh kepentingan orang-orang yang merekomendasikannya.
Guntur mengatakan, munculnya sejumlah penyelenggara pemilu yang bermasalah, di antaranya terlibat kasus korupsi hingga operasi tangkap tangan di antaranya yang melibatkan oknum anggota Bawaslu, tidak terlepas dari masalah intergritas. Hal tersebut mengindikasikan pola rekrutmen masih lemah. Oleh karena itu, pihak DPR RI juga harus membuat regulasi yang memastikan rekrutmen timsel atau pansel juga bersih dari segala intervensi, sehingga dapat menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkualitas. Selain itu, pola kerjanya harus diawasi.
“Selama ini kan bukan rahasia lagi. Seolah-olah dibanggakan harus ada rekomendasi dari ormas dan OKP ini dan itu. Hal seperti itu tidak boleh terjadi karena yang dicari adalah penyelenggara yang memiliki integritas dan independensi,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, rekrutmen juga harus dipastikan jauh dari permainan, sehingga masyarakat memiliki keyakinan terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
Potensi politik uang tinggi, tapi belum pernah diungkap
Muhammad Guntur juga menilai potensi politik uang setiap pemilu cukup tinggi dan menjadi rahasia umum serta menjadi pembincaraan dari mulut ke mulut. Namun selama ini belum pernah terungkap. Untuk itu, ia meminta Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) dan jajarannya bekerja ekstra mengawasi tahapan kampanye serta tahapan lain dalam pemilu. Tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Apalagi penyelenggara pemilu didanai anggaran besar untuk bekerja maksimal.
“Selama ini bukan rahasia lagi jika money politics tinggi. Tapi belum ada selama ini yang terungkap ataupun tertangkap tangan. Ini membutuhkan kerja pengawas pemilu,” ujarnya.
Guntur mengingatkan, penyelenggara pemilu agar tidak bekerja berdasarkan order dan memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai mekanisme atau regulasi. Karena ada payung main yang telah ditetapkan. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
