Bima, Berita11.com— Hingga kini Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melaksanakan distribusi (dropping) air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan.
Terhitung 08 Juni hingga 31 Agustus 2020, Pemkab Bima menetapkan status siaga darura penanganan kekeringan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bima.
Kasubid Penanganan Darurat Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Kom MM menyebutkan, hingga per 31 Agustus 2020 lalu, pihaknya melakukan distribusi air bersih untuk 10 kecamatan yang terdiri dari 38 desa. Jumlah warga terdampak yang menerima dropping air bersih 38.893 jiwa atau 7.835 kepala keluarga (KK).
Wilayah distribusi air bersih meliputi Kecamatan Donggo (6.000 jiwa), Soromandi (3.250), Bolo (1.068), Woha (7.125), Madapangga (4.350), Monta (400), Wawo (1.800), Palibelo (13.600), Belo (800), Parado (500).
Dampak kekeringan yang diukur dari jumlah warga terdampak atau penerima distribusi air bersih tersebut meningkat jika dibandingkan data 28 Januari, yang mana pada saat itu, BPBD Kabupaten Bima mendistribusikan air bersih terhadap 13 desa menggunakan mobil tangki air 5.000 liter dan mobil 1.000 liter dengan intensitas 1-3 rit per setiap desa tersebut.
Jumlah terdapampak meningkat sebagaimana pendataan dan pemetaan oleh BPBD, pada Januari hingga Juni, terdapat 4.240 kepala keluarga (KK) atau 21.168 jiwa yang tersebar pada 36 desa terdampak kekeringan di Kabupaten Bima.
Bambang menjelaskan, pola distribusi air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Bima disesuaikan kebutuhan. Jika ada permintaan dari pemerintah desa, BPBD melakukan dropping terhadap desa yang membutuhkan.
“Kita jalan drop bantuan (air bersih) berdasarkan permintaan. Karena kita harus melayani sesuai porsinya, kalau ada butuh mereka kita drop. Upaya kita menjauhkan masyarakat dari bencana, kita pemetaan untuk bor dalam. Kalau tidak mampu BTT, kita koordinasi dengan provinsi, jika masih belum juga, kita koordinasi dengan BNPB,” ujarnya belum lama ini.
“The farm is an important sector that affect economic growth. el-nino and la-nina climate anomalies have an impact on the farm such as drought. action to overcome the limiting factors on marginal land need to be done.“
Menurut Bambang, kondisi kemarau yang berdampak terhadap kekeringan, juga disababkan degradasi fungsi hutan sebagai penyimpan air. Hal itu sebagaimanan yang terjadi di Kecamatan Parado yang semula sebagai wilayah sumber mata air di Kabupaten Bima, namun kini justru mulai meminta distribusi air bersih dari pemerintah daerah karena kondisi kekeringan.
Sebagaimana diketahui lebih kurang 8.000 hektar dari total 17.000 hektar di perbukitan Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, rusak berat yang dipicu pembalakan liar seperti kegiatan perladangan.
Perihal masalahan hutan Parado yang rusak juga pernah diungkap Komandan Korem 162/ WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani M.Han setelah kunjungan Kepala BNPB Republik Indonesia, Letjen TNI Doni Monardo di Dam Pela Parado, Kabupaten Bima. Usai itu, TNI bersama gabungan aparat lain meningkatkan patroli, sebagaimana intruksi Kepala BNPB.
Sekretaris BPBD Kabupaten Bima, Indra Nurjaya mengatakan, selain menyiapkan SK Status Siaga Darurat Penanganan Kekeringan, BPBD Kabupaten Bima juga menyiapkan dua unit mobil tangki air yang melayani kebutuhan masyarakat selama kondisi darurat kekeringan. Selain armada milik BPBD, penyaluran air bersih juga menggunakan mobil tangki milik PDAM.
“Upaya penanganan untuk bencana yang biasa sering terjadi, yakni bencana hidrometeorologi kurang air dan kelebihan air atau kekerinngan dan banjir. Kita juga melibatkan TNI-Polri, di samping Dinas Sosial, di desa ada TSBB. Kalau kendala relatif, apapun itu kita tetap melakukan Tupoksi yang ada, bergerak sesuai kemampuan kita,” ujarnya.
Indra Nurjaya menyebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD juga disiagakan utnuk mengantisipasi dan menangani potensi bencana. Selain itu, BPBD Kabupaten Bima juga memaksimalkan Pusdalops untuk pelaporan dan koordinasi penanganan bencana. Demikian halnya sistem deteksi dini (early warning system) seperti alat pendeteksi gempa yang telah dipasang oleh BMKG.
Sebagaimana disampaikan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, sebelumnya, BMKG memprediksi tidak ada indikasi akan terjadi El Nino kuat di Indonesia. Hal itu sebagaimana hasil monitoring dan analisa dinamika atmosfer yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dwikorita Karnawati, menjelaskan, prediksi itu didukung juga hasil monitoring dan analisis oleh badan NOAA, NASA, serta JAMSTEC milik Jepang, sehingga pihaknya memperkirakan tahun 2020 tidak ada potensi anomali iklim yang berdampak pada curah hujan di wilayah Indonesia, akan tetapi curah hujan akan cenderung sama dengan pola iklim normal (klimatologisnya).
Dalam siaran informasi prakiraan cuaca harian wilayah Bima dan Dompu 25-27 September 2020, Kepala Stamet (BMKG) Kelas III Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Satria Topan Primadi S.Si menjelaskan, peringatan dini BMKG, di antaranya imbauan bagi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran semak, lahan, hutan dan perumahan. Selain itu, masyarkaat diharapkan bijak menggunakan air bersih untuk menghindari dampak kekeringan.
Selain itu Stamet Bima juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan di daerah dengan hari tanpa hujan >60 hari, meliputi Kilo, Hu’u, Manggelewa Kabupaten Dompu, dan beberapa kecamatan di Kabupaten Bima yaitu Kecamatan Wawo, Bolo, Madapangga, dan Parado.
BMKG juga mengingatkan, agar mewaspadai peningkatan kecematan angin permukaan yang mencapai 20-50 km/ jam di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, serta mewaspadai di perairan Selatan Bima dan Dompu serta Samudera Hindia Selatan NTB.[B-11]
