Berita11.com— Pemerintah Australia memberikan bantuan Sistem Udara Tanpa Awak (UAS) untuk Ukraina. Sistem ini memberikan kemampuan intelijen, kemampuan pengawasan, dan pengintaian di medan perang untuk Angkatan Bersenjata Ukraina saat bertempur.
Australia kini telah menjatuhkan lebih dari 1.000 sanksi sebagai tanggapan atas invasi penuh Rusia ke Ukraina. Australia juga bergabung dengan 140 negara anggota lain untuk mendukung resolusi yang menyerukan perdamaian yang adil di Ukraina dalam Sesi Khusus Darurat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melalui email yang diterima redaksi Berita11.com, Jumat (24/2/2023) lalu, mengatakan, Pemerintah Australia kembali menyerukan kepada Rusia untuk menarik pasukannya dari wilayah Ukraina dan mengakhiri perang.
“Ini adalah saat yang paling memilukan bagi rakyat Ukraina. Satu tahun setelah invasi Rusia yang tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan, dan melanggar hukum, dampak yang ditimbulkan oleh agresi Rusia tak terhitung nilainya,” kata dia.
Dikatakannya, dalam menghadapi agresi Rusia, rakyat Ukraina yang dipimpin dengan tegas oleh Presiden Zelenskyy telah menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. “Kami terus berada bersama Ukraina,” ujarnya.
Menurutnya, Australia bangga berada bersama Ukraina dalam mempertahankan rakyatnya, wilayah, dan kedaulatannya, sehingga Pemerintah Australia mengumumkan tambahan bantuan militer untuk Ukraina dan konsekuensi lebih lanjut untuk Rusia, termasuk sanksi tambahan.
Pada bagian lain di Inggris, gelombang pertama dari sekitar 200 prajurit baru Ukraina akan lulus dari pelatihan militer yang didukung oleh personel Pasukan Pertahanan Australia sebagai bagian dari Operasi Kudu, kontribusi Australia untuk program pelatihan multinasional yang dipimpin Inggris.
Pemerintah Australia telah memberlakukan sanksi keuangan dengan target lebih lanjut dan larangan perjalanan terhadap 90 orang, dan sanksi keuangan dengan target terhadap 40 entitas. Target sanksi baru ini termasuk untuk para menteri Rusia yang berwenang atas energi, sumber daya alam, industri, pendidikan, tenaga kerja, migrasi, dan kesehatan.
Anthony menjelaskan, Australia menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang dan badan-badan yang terlibat dalam kegiatan yang memiliki kepentingan ekonomi dan strategis bagi Rusia atau yang mengancam integritas teritorial atau kedaulatan Ukraina.
Sanksi itu termasuk daftar baru yang terdiri dari mereka yang mengabadikan kebohongan Kremlin untuk mengumpulkan dukungan bagi Presiden Putin dan para pelaku utama dalam industri pertahanan Rusia: Kalashnikov Concern, salah satu produsen senjata terbesar di Rusia, pengembang kapal selam, Admiralty Shipyards, perusahaan penerbangan Tupolev, perancang rudal Makeyev Rocket Design Bureau, produsen kendaraan tempur infanteri Kurganmashzavod.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles mengatakan, Australia kini telah menjatuhkan lebih dari 1.000 sanksi sebagai tanggapan atas invasi penuh Rusia ke Ukraina.
“Menanggapi permintaan, Australia menyediakan lebih banyak Sistem Udara Tanpa Awak untuk Pemerintah Ukraina; dukungan ini akan memberikan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian di medan perang kepada Angkatan Bersenjata Ukraina saat mereka terus berjuang melawan agresi Rusia yang tidak beralasan,” katanya.
Dia menjelaskan, pengumuman tersebut bertepatan dengan kelulusan pertama tentara Ukraina yang dilatih Australia sebagai bagian dari upaya pelatihan multinasional yang dipimpin Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina.
“Mereka pulang dengan keterampilan dan pengetahuan yang akan menyelamatkan banyak nyawa ketika mereka berperang melawan Rusia,” ujarnya.
Dalam siaran persnya, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan, Australia menjatuhkan sanksi tambahan, menargetkan mereka yang berada di Pemerintah Rusia yang membantu memperpanjang perang maupu mereka yang mendanai perang , serta pihak yang menyebarkan kebohongan untuk membenarkan perang.
“Sanksi Australia terhadap Rusia adalah yang terbesar. Ini mencerminkan dukungan kami terhadap rakyat Ukraina dan atas norma-norma dasar kedaulatan dan integritas teritorial,” katanya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
