Bima, Berita11.com— Terdapat enam kawasan prioritas pengembangan pariwisata di Kabupaten Bima yaitu Kawasan SALAWA (Sape, Lambu, Wawo), Kawasan Sangiang Api, Kawasan Lewa Mori, Kawasan Tanjung Langgudu, Kawasan Lingkar Tambora dan Kawasan Donggo dan sekitar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs HM Taufik HAK M.Si menyebut, pengembangan kawasan prioritas difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu dalam memajukan kebudayaan Bima, mengangkat citra Bima sebagai destinasi kelas dunia serta menjaga kelestarian lingkungan wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.
Hal itu disampaikan Taufik saat rapat koordinasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama unsur pentahelix melalui kelompok kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Hotel Marina Inn Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 21-22 Juni 2021.
“Pengembangan keenam kawasan tersebut tertuang di dalam rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bima,” kata Taufik.
Bima sendiri adalah satu dari 11 kabupaten kawasan koordinatif BPOLBF yang meliputi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sape dan Kecamatna Lambu. Kedua kecamatan di Kabupaten Bima tersebut merupakan kawasan penyangga dan transisi Cagar Biosfer Komodo yang ada di pesisir timur Sumbawa NTB selain Kabupaten Manggarai Barat di pesisir barat Flores.
Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata BOPLBF Neysa Amelia menjelaskan, peran utama BPOLBF sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi otoritatif dan koordinatif di kawasan Labuan Bajo dan 11 kabupaten lain di Bima, Flores, Lembata, dan Alor bisa terlaksana jika sinergitas lintas instansi dan lembaga berjalan dengan baik.
“Koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan menjadi komitmen BPOLBF, sehingga sinergitas dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Flores dan Bima terlaksana seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai destinasi pariwisata super prioritas,” ujar Neysa.
Neysa menjelaskan, sebagai akselerator pembangunan dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, BPOLBF tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan unsur pentahelix yaitu akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media sangatlah dibutuhkan.
“Sehingga diharapkan melalui sinergitas ini, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Bima yang berkelanjutan dan berdaya saing mampu diwujudkan melalui sistem perencanaan, serta monitoring yang baik,” ujarnya.
Kawasan Cagar Biosfer Komodo ditetapkan UNESCO pada tahun 1977 yang juga meliputi Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1980 dan menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Sebagai kawasan intinya seluas 173.300 hektar. [B-19]
