Kementerian LHK Siapkan Sub Posko dan MPA di NTB untuk Cegah Karhutla

Tim Terpadu Kementerian LHK bersama Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah di Mataram, Senin (28/8/2023).
Tim Terpadu Kementerian LHK bersama Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah di Mataram, Senin (28/8/2023).

Mataram, Berita11.com— Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia akan membentuk sub posko SiPongi dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Tim Terpadu Kementerian LHK bertemu Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah di Mataram, Senin (28/8/2023).

Bacaan Lainnya

Ketua Tim Terpadu Kementerian LHK Jhoni Siahaan mengatakan, selain untuk mengetahui kondisi lapangan, kunjungan tim juga untuk mengaktifkan kembali koordinasi dan penanganan Karhutla sampai di level daerah titik api.

BACA JUGA: Total Aset dari 959 BUMD Rp855 Triliun, tapi 60 Persen tak Punya Pengawas Internal

“Secara umum, Karhutla di NTB turun sejak 2021. Untuk itu koordinasi penanganan kita aktifkan juga sosialisasi penanganan api untuk MPA yang akan dibentuk,” ujar Jhoni.

Dia menjelaskan, sistem monitoring SiPongi adalah sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berbasis aplikasi dan web. SiPongi berbasis data satelit NOAA dan Tera serta dibantu cahaya matahari yang menjadi informasi rujukan titik api yang berkedudukan di Bali.

“Kita koordinasi intens dengan Kadis LHK, kepala Balai Taman Nasional, BKSDA dan stakeholder lain seperti BPBD, TNI dan Polri, khusus di luar kawasan taman nasional untuk antisipasi munculnya hotspot. Begitupula dengan MPA yang akan diedukasi dari pencegahan sampai penanganan dengan melibatkan masyarakat,” ujar Jhoni.

BACA JUGA: 10 Kota RI Hadapi Ancaman Nyata Selain COVID-19, ini Biang Keroknya

Jhoni menambahkan, upaya tersebut uga sebagai antisipasi memasuki kemarau panjang tahun ini yang memiliki potensi Karhutla di Pulau Lombbok dan Pulau Sumbawa. [B-19]

Follow informasi Berita11.com di Google News

Pos terkait