Jakarta, Berita11.com— Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memiliki informasi lengkap dan komplit dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai. Hal itu diungkap presiden saat menghadiri rapat kerja nasional relawan Seknas (Sekretariat Nasional) di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9/2023).
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi.
Jokowi menyinggung tahun 2024 menjadi tahun penting bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.Namun menurutnya, untuk bisa ke sana, sangat bergantung pada kepemimpinan.
“Informasi yang saya terima komplet dari intelijen. Saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS,” kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu mengungkap, informasi yang dikantongi dari intelijen lengkap, mulai dari angka, hingga survei. “Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua itu dan hanya milik presiden karena langsung, langsung ke saya,” ujarnya.
Jokowi berharap Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berkembang. Saat ini dirinya hanya memikirkan bagaimana Indonesia menjadi Negara maju setelah ia lengser di tahun 2024 mendatang.
“2024, 2023, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau terjebak dalam middle income trap. Terjebak pada jebakan negara berkembang,” katanya.
Menurutnya, kesempatan itu hanya pada pada tiga periode kepemimpinan nasional. “Saya berpikiran Negara ini harus menjadi Negara yang maju Negara makmur. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan,” katanya.
Koalisi Sipil Ingatkan Presiden soal Objek dan Target Pemantauan Intelijen
Sementara itu, koalisi yang terdiri dari Imparsial, PBHI Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute itu menilai Presiden Jokowi beserta perangkat intelijenya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantuan intelijen.
“Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan resminya, Sabtu 16 September 2023.
Julius mengatakan, intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada Presiden. Namun demikian informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara untuk masalah keamanan nasional, bukan berkaitan dengan masyarakat politik, partai politik dan sebagainya serta juga masayarakat sipil
“Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Partai politik dan masyarakat sipil adalah elemen penting dalam demokrasi sehingga tidak pantas dan tidak boleh Presiden memantau, menyadap, mengawasi kepada mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik Presiden,” ujar Julius.
Editor: Redaksi
Follow informasi Berita11.com di Google News
