Pengaruh Informasi Terupdate di Website Desa Terhadap Akuntansi Sektor Publik

Ilustrasi.

Oleh:  Fani Nabila

Akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan melakukan pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan yang ditujukan kepada suatu organisasi publik guna menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan.

Akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi, sedangkan menurut Dwi Ratmono (2015) akuntansi sektor publik adalah  proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Namun, untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik salah satunya yaitu kurang updatenya informasi pada website desa yang seharusnya memuat informasi tentang kegiatan desa dan apa saja yang dimiliki oleh desa.

BACA JUGA:  Kemerdekaan hanya Sebatas Kata

Pada era yang semakin canggih ini kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya internet, sehingga sudah banyak informasi yang bisa kita dapatkan melalui website yang tersedia. Setiap desa pasti memiliki link untuk memberikan informasi tentang apa saja yang dimiliki desa, apa yang ada di desa, dan apa yang sedang terjadi di desa, serta realisasi kegiatan desa. Link desa dikelola oleh admin desa untuk memberikan informasi terupdate sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sebagai contoh, dalam laporan keuangan yang memuat APBDes atau melaporkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain itu, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terupdate tentang kegiatan desa yang bersangkutan.

BACA JUGA:  BPK Periksa Acak 55 Berkaitan BLT, Bupati Bima Ingatkan Kades agar Taat Peraturan

Penulis adalah Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.