Presiden Jokowi Garansi Pemilu 2024 tetap Digelar, Bawaslu NTB Respon Positif

Hasan Basri. Foto Ist.
Hasan Basri. Foto Ist.

Mataram, Berita11.com— Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menggaransi pemilihan umum (Pemilu) 2024 tetap dilaksanakan. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri konsolidasi nasional anggota Badab Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) se-Indonesia, di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, menanggapi positif jaminan Pemilu serentak tahun 2024 oleh Predien Jokowi.

Bacaan Lainnya

Hasan menjelaskan, sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi, pemerintah siap mendukung penuh penyelenggara Pemilu untuk mensukseskan Pemilu 2024.

BACA JUGA: Forkopimda NTB Bahas ATHG Pemilu 2024

“Pak Presiden menyatakan Pemilu dan pemilihan merupakan pesta terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia dan Presiden mengajak kita untuk melaksanakan dengan riang gembira,” urai Hasan.

Dikatakan Hasan, masalah data pemilih menjadi atensi serius Presiden, karena belum mampu terselesaikan menyeluruh. Salah satu penyebabnya karena kondisi wilayah pemilihan yang luas dan kondisi medan geografis Indonesia yang cukup sulit. Meski demikian, Presiden merasa yakin dengan kemampuan dan pemgalaman yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu akan mampu secara sistematis melakukan pengawasan terhadap semua tahapan Pemilu.

“Pak Jokowi menegaskan bahwa peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral untuk mengawal dan sukseskan Pemilu serentak ini,” jelasnya.

Peringatan Presiden Jokowi itu, kata Hasan penting untuk diingat semua Pengawas Pemilu, dengan menjaga kepercayaan. Karena penyelenggaraan Pemilu yang terpecaya akan melahirkan legitimasi yang kuat.

BACA JUGA: HBK Tuntaskan Bantuan Bedah Rumah untuk 50 Kepala Keluarga di Kabupaten Lombok Barat

“Jika dalam permainan berlangsung dengan fair (jujur) maka semua kontestan akan menerima demgan baik hasilnya,” imbuh mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram itu.

Hasan juga menyinggung pidato Presiden Jokowi yang mengingatkan perangkat pemerintah mendukung data yang dibutuhkan Bawaslu. Bahkan Presiden meminta Ketua Bawaslu Republik Indonesia melaporkan kepadanya jika ada perangkat pemerintah yang tidak koorperatif. [B-22]

Pos terkait