Seteluk, Berita11.com— Sejumlah warga Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat menolak rencana pembangunan bandara udara (Bandara) di desa setempat. Sejumlah warga mengaku belum siap pindah dan tidak ingin melepas lahan mereka.
Hal itu diungkapkan Syafrudin, salah satu warga Desa Kiantar, Poto Tano. Menurut dia, salah satu alasan utama dia tidak siap menerima pembangunan Bandara di desa setempat, karena masih membutuhkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Apalagi lahan miliknya merupakan tanah warisan.
“Berapapun harga yang ditawarkan oleh mereka, tetap saya tolak. Rezeki kami dari bertani, bukan dari bandara,” katanya saat ditemui di Desa Kiantar, Rabu (19/05/2021).
Menurut dia, warga lain yang memiliki lahan dalam kawasan proyek rencana pembangunan Bandara Kiantar memiliki keputusan yang sama, menolak menjual lahan mereka. Alasan lainnya, karena di lahan yang direncanakan pembangunan bandara, terdapat sejumlah makam warga.
Syafrudin mengaku tidak mengetahui ke mana sejumlah makam setempat akan dipindahkan jika kelak pembangunan Bandara dimulai. Masalahnya, karena belum ada penjelasan dari pihak manapun.
Pemilik lahan lainnya, M Yasin menyatakan tidak tertarik menjual lahan miliknya yang masuk dalam area rencanan pembangunan bandar udara.
“Sampai kapanpun kami tidak akan menjual tanah kami untuk pembangunan bandara di Desa Kiantar. Meski harga yang ditawarkan kepada kami tinggi sekalipun, kami dengan tegas menolak,” tandas Yasin.
M Yasin keberatan dengan pernyataan pihak tertentu bahwa pembebasan lahan sudah deal dengan pemilik lahan. Padahal yang terjadi sebenarnya tidak demikian.
“Kami juga sudah ketemu dengan pihak pengusaha dari PT AMNT di Kiantar yang baru tahu bahwa mereka menerima laporan bahwa kami dikira setuju menjual tanah kami, saat tahu kami menolak, mereka kaget,” ujarnya.
Yasin mengungkapkan, ada ancaman terhadap warga yang tak mau menjual lahan tidak akan menerima bantuan dari pemerintah. Dia berharap Bupati Sumbawa Barat menjadi garda terdepan membela hak dan kepentingan warga setempat.
Diketahui, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM dalam sambutannya pada acara sosialisasi hasil penilaian harga tim appraisal pada objek tanah rencana lokasi pembangunan bandar udara Sumbawa Barat pada 3 Mei 2021 lalu, menerbitkan harga tanah dengan rata-rata terendah Rp427.000.000/Ha dan harga tertinggi tanah pada angka Rp527.000.000/Ha.
Bupati Sumbawa Barat dan Wakil Bupati Sumbawa Barat yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan layanan media sosial Whatsapp tidak merespon saat ditanyakan Berita11.com.
Pada bagian lain sebagaimana ditulis Centraditanews.com, Kepala Desa Kiantar KSB, Hasbullah menyatakan, penolakan pembangunan Bandara Kiantar yang mengatasnamakan masyarakat merupakan hal keliru.
“Bahasa itu tidak pernah ada di Desa Kiantar, sedari awal sejak dilakukan sosialisasi pertama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat disimpulkan bahwa semua yang menghadiri rapat sosialisasi tersebut sangat setuju,” kata Hasbullah, Selasa (18/05/2021) lalu.
Hasbullah menglaim, dia dan tim yang telah dibentuk gencar melakukan sosialisasi pada masyarakat yang lahannya masuk dalam rencanan pembangunan landasan bandara di desa setempat. “Semuanya berperan aktif, baik dari pihak kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas dan tidak ketinggalan pihak desa dan tim yang dibentuk,” katanya.
Berkaitan kabar yang membawa-bawa nama masyarakat Desa Kiantar menolak pembangunan bandara disesali oleh pihaknya. “Karena tidak semua masyarakat menolak. Itu hanya beberapa orang dan itupun lebih pada negosiasi harga lahan, ketika harganya sudah menemui titik tengah, maka insyaAllah rencana tersebut akan jalan sesuai keinginan bersama. Saya segera menyampaikan keinginan warga tersebut pada tim, baik secara tertulis maupun secara lisan,” katanya.
Penegasan yang sama disampaikan salah satu tokoh masyarakat Desa Kiantar, Indermawan. Pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah daerah KSB membangun badara di Desa Kiantar.
Menurut dia, sosialisasi dan pertemuan sudah dilakukan beberapa kali. Pada pertemuan awal yang dihadiri Bupati Sumbawa Barat, menghasilkan keputusan bahwa masyarakat setuju bandara dibangun di Desa Kiantar. [B-14]
