Ketua Partai Ummat Berharap Bawaslu dan Jajaran Proaktif Awasi Money Politics, tak hanya Tunggu Laporan Masyarakat

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Bima, Drs Azubair H.AR, M.Si/ Arsip Berita11.com.
Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Bima, Drs Azubair H.AR, M.Si/ Arsip Berita11.com.

Bima, Berita11.com—Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kabupaten Bima, Azubair HAR berharap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajarannya agar proaktif mengawasi politik uang (money politics) yang sangat rentan terutama hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima ini, kerja proaktif Bawaslu dan jajaran diperlukan untuk memastikan pemilu berlangsung bersih atau berintegritas. Jika hanya mengandalkan laporan masyarakat dalam menangani politik uang, justru akan menimbulkan konflik sosial.

Bacaan Lainnya

“Tidak bisa juga masyarakat yang diharapkan untuk melaporkan, sehingga terjadi benturan saling melapor dan sebagainya. Harapan saya kenapa negara sampai membentuk (pengawas pemilu) Bawaslu sampai ke tingkat desa, diharapkan mereka proaktif. Jika memang tidak ada isu itu, ibarat bau kentut pasti karena ada yang kentut,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bima ini melalui layanan media sosial whatshapp, kemarin.

BACA JUGA: Eks Ketum HMI Cabang Bima sebut Proporsional Tertutup Cara Bungkam Demokrasi ala Orba

Zubair berharap, pengawas pemilu bekerja seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) sebagai unjuk tombak mendeteksi masalah dalam masyarkat dan menanganinya.

“Dibentuk hingga tingkat desa dimaksudnya agar efektif. Katakan jika itu isu. Kalau msyarakat saling lapor dianggap fitnah dan terjadi benturan sosial, masyarkat yang rasakan (dampaknya). Misalnya tim saya dengan tim partai lain itu kan nggak enak. Ketika Bawaslu mengambil peran proaktif seharusnya tidak tunggu laporan. Ada bau kentut, sudah pasti ada yang kentut,” ujarnya.

Menurut Zubair, sangat mustahil tidak ada transaksi money politics pada tahun politik. Politik uang tidak hanya disorot dari aspek agama atau urusan halal haram. “Bagi saya ini membuat masyarakat semakin tidak terdidik untuk menggunakan hak pilihnya. Bisa semakin mundur dalam hal memahami demokrasi. Kita juga bisa bicara dari aspek agama,” ujanya.

Mantan calon Wakil Bupati Bima ini juga berharap agar seluruh calon legislatif dan masyarakat memahami bahwa memilih pemimpin harus sesuai nurani, bukan karena faktor uang.

BACA JUGA: Profil Ketua PKN NTB, bukan Kaleng-kaleng, Ternyata Dulu Gabung Pasukan Elit hingga jadi Pelatih Raider TNI AD

“Kalau caleg itu sudah melanggar norma agama, norma atau aturan, maka dia akan melanggar terus, tidak akan aman. Mungkin dengan cara yang tidak diridhoi Allah,” katanya.

Ditambahkannya, seluruh caleg harus memilik cara pandang yang sama untuk mengatakan tidak terhadap cara curang melalui money politics dan berjuang mengubah cara pandang (mindset) masyarakat memilih karena atas dasar pemberian uang. Selain itu, partai politik harus memiliki upaya untuk mencegah politik uang, sebagai sebuah tanggung jawab moral.

“Masyarakat itu sendiri nggak ada yang kelaparan apalagi dengan jagung saat ini. Masa dengan Rp200 ribu apalagi Rp150 ribu, berapa lama? Setinggi-tingginya katakan paling tinggi Rp1 juta per kepala, kemudian dibagi lima tahun berarti Rp200 ribu per tahun. Kemudian Rp200 rribu dibagi 12 bulan itu hanya berapa. Jangan heran dan jangan marah ketika orang yang duduk (di kursi legislatif) itu kadang-kadang ngomong kan kita bayar,” ujarnya. [B-19]

Follow informasi Berita11.com di Google News

Pos terkait