Mataram, Berita11.com— Belasan massa Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram menggelar unjuk rasa di depan kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dan kantor Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Selasa (2/4/2024) siang.
Dalam aksinya massa menyampaikan 13 pokok tuntutan, di antaranya menyorot masalah peredaran Narkoba di wilayah NTB dan meminta Pemerintah Provinsi NTB agar menstabilisasi LPG yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) serta menstabilisasi harga bahan pokok.
Koordinator massa, Nanang Sofiyan menyorot pengawalan keamanan Pemilu 2024 di NTB oleh aparat keamanan. Ia menyebut timbulnya pembakaran kotak suara, surat suarat di Kabupaten Bima dan pembakaran kantor camat di Kabupaten Dompu mengakibatkan kerugian anggaran negara dan berpotensi memicu konflik pada masa mendatang.
HMI kata dia juga menyoroti masalah peredaran Narkoba. Sebagaimana keterangan Kepala BNNP NTB yang dikutip salah satu media pada bulan Juli 2023 lalu, dari 1140 desa dan kelurahan di NTB, terdapat 69 desa dan kelurahan yang berstatus bahaya dan waspada peredaran Narkoba. “Hal tersebut menjadi salah satu tanda bahwa peredaran Narkoba di NTB masih sangat pesat,” kata Nanang dalam orasinya.
Ia juga menyorot masalah LPG yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan surat keputusan Gubernur NTB Nomor 750/444/2023, harga eceran tinggi (HET) LPG tabung gas 3 kg Rp18.000 untuk daerah yang berada dalam radius 60 km dari Depot LPG Pertamina atau SPPBE, sedangkan untuk radius lebih dari 60-120 km harga eceran tertinggi Rp18.750, sedangkan untuk radius lebih dari 120 km hanya Rp 19.500. Namun di lapangan harga jual lebih dari ketentuan tersebut.
Massa juga menyorot dan mendesak pihak terkait mengusut tuntas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di NTB. Selain itu meminta pelaku pemotongan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di seluruh perguruan tinggi di NTB agar diadili.
HMI MPO Cabang Mataram juga meminta oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat politik praktis agar diadili dan dipecat. Selain itu, meminta pihak terkait membenahi penanganan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Massa juga meminta agar pemerintah mencabut izin perusahaan tambang emas di Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, mendesak Pemprov NTB agar mengalihkan anggaran renovasi kantor Gubernur NTB untuk pembangunan rumah singgah di RSUP NTB.
Poin selanjutnya, massa meminta agar menghentikan penerapan hukum untuk melanggengkan kekuasaan, berikan peringanan biaya pendidikan serta mendesak Pemprov NTB melaksanakan pengadaan jaringan seluler yang layak di seluruh wilayah di NTB.
Saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemprov NTB (kantor Gubernur NTB), massa HMI MPO bersitegang dengan aparat kepolisian yang mengamankan aksi. Tak lama kemudian, massa membubarkan diri dengan tertib. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
