Bima, Berita11.com— Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Bima dan Kota Bima menyoroti persoalan harga implementasi pembelian pemerintah (HPP) jagung Rp5.500 per kg. mereka mendesak pemerintah daerah dan Perum Bulog Bima mempedomani regulasi yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (Bapanas RI).
Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kabupaten Bima, Arif Sofiyadin mendesak pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait agar menyerap jagun dari petani sesuai HPP yang ditetapkan Bapanas RI.
Ia menjelaskan, persoalan petani dan permasalahan pendidikan menjadi atensi LMND. Pihaknya juga mendukung percepatan pembentukan perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah Kabupaten Bima maupun di Kota Bima.
“Pembentukan perguruan tinggi negeri di setiap daerah menjadi salah satu konsen LMND,” ujarnya di Kabupaten Bima, kemarin.
Sejumlah dinamika local dan masalah nasional akan disampaikan pihaknya dalam momentum hari buruh internasional (May Day) dan hari pendidikan nasional (Hardiknas) tahun 2025. Adapun sector pendidikan, menjadi atensi LMND untuk mewujukan pendidikan gratis ilmiah.
Pada bagian lain, Ketua EK LMND Kota Bima, Rahmat Ardiansyah juga mendesak pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan harga jagung beberapa waktu terakhir cenderung anjlok. Menurutnya, perhatian pemerintah daerah diperlukan masyarakat di tengah kondisi serba pasti masalah ekonomi saat ini.
“Kami mendesak agar pemerintah daerah menyiapkan solusi dari masalah harga jagung yang hari ini cenderung turun,” ujarnya.
Ia menyatakan, pihaknya juga mendesak DPRD Kabupaten Bima agar mengatensi pembentukan panitian khusus (Pansus) permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) agar tidak ada dusta dalam perekrutan tersebut.
Ia menegaskan, desakan elemen seperti OKP harus dimaknai untuk mendorong nilai-nilai kebenaran. Jangan dibenturkan bahwa seolah-olah ingin merusak masa depan calon PPPK. Karena jika proses rekrutmen sesuai mekanisme dan aturan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari terbentuknya Pansus.
“Kami mendorong ketua DPRD Kabupaten Bima agar membentuk pansus. Jangan dihalang-halangi,” desak aktivis mahasiswa asal Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima ini.
Dalam rangka May Day dan Hardiknas 2025, EK LMND Kota Bima berencana akan turun menggelar aksi unjuk rasa. Pihaknya mendesak agar pemerintah daerah memerhatikan hak-hak buruh dan standar upah.
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima, Rizky. Ia mendesak pemerintah daerah menyiapkan solusi atas permasalahan harga jagung yang terus anjlok.
Harga jagung yang stabil dan sesuai HPP sebagiamana yang ditetapkan pemerintah pusat merupakan salah satu pintu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kelompok petani. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah agar mengatensi permasalahan tersebut. “Harus ada solusi dari permasalahan ini. Harga jagung terus anjlok,” ujarnya.
Khusus isu May Day belum menjadi atensi HMI Cabang Bima, namun permasalahan local menjadi focus organisasi hijau hitam. Termasuk di antaranya terkait masalah pendidikan.
Desakan yang sama juga disampaikan Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMIN) Kota Bima, Salahuddin. Ia mendesak Wali Kota Bima atau pemerintah daerah menyiapkan solusi atas masalah harga jagung yang terus anjlok.
Desakan tersebut juga telah pihaknya sampaikan pada kegiatan silaturahmi DPC GMNI Kota Bima dengan Wali Kota Bima, H Arahman H Abidin pada Senin (28/4/2025). “Sudah ada respon dari Wali Kota Bima. Walaupun masalah harga jagung dipengaruhi mekanisme pasar. Tapi ada upaya dari Wali Kota Bima untuk mempercepat proses pengangkutan agar harga bisa stabil,” ujarnya. [B-11]
