Kota Bima, Berita11.com – Polemik yang terjadi di Lapangan Serasuba, Kota Bima, mendapat perhatian dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kota Bima. Organisasi tersebut menegaskan bahwa kawasan Serasuba merupakan ruang terbuka publik yang harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Dalam keterangannya, GMNI Kota Bima menyebut bahwa sejak awal Serasuba berfungsi sebagai ruang publik, khususnya bagi masyarakat kecil atau kaum marhaen. Karena itu, pengelolaan kawasan tersebut dinilai harus tetap berorientasi pada kepentingan umum.
Juru Bicara GMNI Kota Bima, Sanju, mengatakan bahwa setiap kebijakan terkait aset daerah harus berpijak pada prinsip kesejahteraan rakyat, bukan semata kepentingan proyek atau estetika.
“Filosofi kami adalah Marhaenisme, yang berarti segala sesuatu harus kembali kepada kepentingan rakyat. Serasuba adalah paru-paru kota dan ruang bertemunya masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan status hukum aset tersebut. Menurutnya, ketidakjelasan status berpotensi membuka peluang alih fungsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jika statusnya tidak jelas, bagaimana kita bisa menjamin tempat ini tidak akan dialihfungsikan menjadi sesuatu yang jauh dari kebutuhan masyarakat di masa depan,” tambahnya.
GMNI Kota Bima turut mengimbau pihak eksekutif dan legislatif untuk mengesampingkan ego sektoral dan fokus menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum.
Selain itu, GMNI menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi apabila ditemukan kejanggalan yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah.
“Serasuba milik rakyat Bima. Kami menuntut kejelasan status hukum aset ini. Pembangunan tanpa landasan hukum yang kuat hanyalah pembangunan yang rapuh,” tegasnya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
