Bima, Berita11.com— Koordinator Isu Korupsi Kolusi dan Nepotisme Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia (BEM PTMI), Mumus Adi Putra menyoroti pelaksanaan proyek jembatan penghubung Desa Kore dan Desa Sandue Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat yang dikerjakan PT Bima Agregat Mandiri.
Masalahnya, pelaksanaan proyek jembatan tersebut melenceng dari waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Malah dikebut pada triwulan akhir tahun 2023, sehingga berpotensi mengabaikan kualitas bangunan.
Menurut Mumus, penyelesaian proyek jembatan yang terkatung-katung berpotensi menimbulkan gesekan atau konflik horizontal antarmasyarakat, karena saat ini mobilisasi warga di Desa Kore Kecamatan Sanggar dan desa sekitar yang melaksanakan kegiatan bertani di ladang cukup tinggi.
Sampai saat ini, warga yang melintasi lokasi jalan alternatif sekitar jembatan yang sedang dibangun harus bersabar menunggu giliran kerana jalan alternatif tidak memadai untuk masyarakat melintas, sehingga dapat berpotensi menimbulkan konflik antarwarga.
“Kini masyarakat mengeluh atas pekerjaan yang belum selesai sampai dengan sekarang,” ujar Mumus melalui perrnyataan tertulis kepada media, Jumat (29/12/2023).
Menurut Mumus, pelaksanaan proyek jembatan Desa Kore Kecamatan Sanggar tersebut mestinya dimulai pada 15 Juni 2023 lalu, namun malah mulai dikerjakan mulai November 2023 lalu. Padahal pada akhir tahun telah masuk musim hujan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.
Dikatakan dia, mestinya pelaksanaan proyek memertimbangkan kondisi lingkungan setempat. “Diduga kuat pelaksanaan proyek jembatan tersebut disengaja diperlambat dan perkerjaan pun tidak transparan sehingga pelaksanaan proyek mengerjakan di musim hujan,” kata dia.
Mumus meminta semua pemangku kepentingan (stake holder) dan Frokopimda Provinsi NTB dan Kabupaten Bima menghentikan pekerjaan jembatan sementara, karena menuai masalah dalam proses pelaksanaanya. Dia juga menilai pelaksanaan proyek jembatan tersebut tidak procedural.
PPK Proyek Bantah Jembatan Dikerjakan asal jadi
Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah oleh Berita11.com, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB, Miftahuddin Anshary membantah jika proyek jembatan penghubung jalan provinsi di Kecamatan Sanggar itu dikerjakan asal jadi.
Diakui Mifahuddin, pengerjaan proyek jembatan Kore memang terlambat. Namun hal tersebut tidak dibuat-buat oleh pelaksana.
“Itu tidak dikerjakan asal-asalan, cuman terjadi keterlambatan mulai pekerjaan pengeboran pondasi bore pile, karena menunggu ketersediaan jadwal alat dari luar daerah, sehingga startnya mulai Oktober,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui layanan media sosial whatshapp.
Dijelaskan dia, sesuai kontrak durasi pelaksanaan proyek jembatan Kore selama enam bulan sampai akhir Desember 2023. Total pagu proyek tersebut Rp4 miliar.
“Kalau pekerjaan dimulai Juli, cuman terkendala alat bore pile aja yang datang Oktober. Sementara semua pekerjaan tergantung dari pelaksanaan pondasi struktur,” jelas Mifahuddin.
Ditambahkan dia, jika hingga batas waktu pada akhir Desember 2023 pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, maka akan mendapat pinalti keterlambatan.
Informasi yang diperoleh Berita11.com, progress pembangunan jembatan penghubung Desa Kore dengan Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, baru selesai bangunan pengeboran pondasi bore pile. [B-22/ B-17]
Follow informasi Berita11.com di Google News
