Bima, Berita11.com— Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Kabupaten Bima menyoroti pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Program tersebut dinilai belum berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Kabupaten Bima, Al Faruq, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan selama beberapa pekan terakhir, ditemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam penyaluran MBG di beberapa sekolah di Kabupaten Bima.
“Kami menemukan adanya kekurangan komponen gizi penting dalam setiap porsi makanan yang disalurkan kepada siswa. Selain itu, beberapa aspek pendukung juga belum memenuhi standar,” ujar Al Faruq, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, temuan tersebut meliputi kondisi fisik dapur yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan, proses operasional yang kurang terstruktur, sumber bahan makanan yang tidak jelas, serta belum tersedianya fasilitas pembuangan akhir sampah yang memadai.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada kesehatan dan perkembangan peserta didik apabila tidak segera ditangani.
HMI MPO Kabupaten Bima telah mengumpulkan sejumlah data dan dokumentasi, termasuk foto lokasi dapur serta rekaman wawancara dengan pihak sekolah dan siswa.
Temuan itu, kata Faruk, akan direkomendasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Bima untuk ditindaklanjuti.
HMI MPO menilai permasalahan tersebut menunjukkan belum optimalnya kinerja kepala SPPG dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi mahasiswa itu meminta agar BGN mengevaluasi secara komprehensif seluruh kepala SPPG di Kabupaten Bima.
Selain itu, HMI MPO juga mendesak agar izin operasional dapur MBG yang belum memenuhi standar dicabut sementara hingga seluruh komponen program diperbaiki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap pihak terkait segera merespons secara cepat dan bertanggung jawab karena program ini menyangkut kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Al Faruq.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional dan Tim Satgas MBG Kabupaten Bima belum memberikan keterangan resmi terkait kritik dan permintaan evaluasi tersebut. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
