Pandeglang, Berita11.com– Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Pandeglang memberikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah dalam menangani bencana banjir hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pandeglang Selatan baru-baru ini.
Ketua Umum PABPDSI Kabupaten Pandeglang, Raki Jubaedi, menyatakan bahwa respons kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat terdampak, khususnya di Kecamatan Patia, Angsana, Pagelaran, dan Sumur.
“Kami mengapresiasi tinggi langkah-langkah respons cepat yang dilakukan pemerintah. Kehadiran negara di tengah warga yang terdampak banjir sangat nyata dan memberikan bantuan yang dibutuhkan saat masa tanggap darurat,” ujar Raki dalam keterangannya di Pandeglang, Selasa (20/1/2026).
Meski mengapresiasi langkah darurat, Raki yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Perhimpunan Advokat Muslim Indonesia (Peradmi) Banten ini menekankan bahwa penanganan banjir di Pandeglang Selatan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan jangka pendek. Menurutnya, persoalan tahunan ini memerlukan intervensi struktural yang lebih mendalam.
Berdasarkan tinjauannya, Raki mengidentifikasi bahwa salah satu pemicu utama meluapnya air ke permukiman adalah kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliman yang kian memprihatinkan.
“Banjir ini adalah persoalan tahunan. Akar masalahnya ada di bagian hulu Sungai Ciliman yang sudah mengalami penyempitan dan pendangkalan serius. Jika ini tidak dibenahi, debit air akan terus meluap setiap musim hujan tiba,” tuturnya.
Ia pun mendorong pemerintah pusat untuk mengambil peran lebih besar dalam solusi permanen melalui program normalisasi sungai secara menyeluruh, yang mencakup pelebaran dan pengerukan di wilayah hulu.
“Kami berharap ada upaya penanggulangan permanen. Tanpa adanya normalisasi di hulu, dampak sosial dan ekonomi masyarakat akan terus terganggu setiap tahunnya. Koordinasi lintas level pemerintahan adalah kunci sukses penanganan banjir secara komprehensif,” pungkas Raki.
Dukungan dari organisasi perangkat desa ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan kondusif tanpa ada gangguan disinformasi di tingkat akar rumput. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
