Bima, Berita11.com— Ketika pertama kali merasakan gejala penyakit gula di tengah kehamilannya yang baru memasuki bulan ketiga, Serlin tak lagi diliputi kecemasan soal biaya pengobatan. Perempuan yang tinggal di Kelurahan Jatibaru, Kota Bima, itu memilih langsung datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima, tempat yang selama ini menjadi rujukan pengobatannya.
“Saya takut kenapa-kenapa karena ada gula saat hamil. Jadi mending diperiksa dulu, surat rujukan juga sudah saya bawa,” ujarnya kepada Petugas BPJS SATU Senin (16/6/2025).
Bagi Serlin, layanan kesehatan kini jauh lebih mudah diakses, terutama setelah ia terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ia mengaku rutin memeriksakan kondisi kehamilannya di Puskesmas dan RSUD tanpa dipusingkan oleh biaya tambahan yang biasanya menjadi momok ketakutan terbesar bagi pasien terutama bagi pasien yang kurang mampu.
Pengalaman Serlin juga mencerminkan peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Bima, khususnya dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
“Saya pernah menjalani operasi di rumah sakit dan dirawat selama dua hari. Selama proses perawatan tak ada diminta mengeluarkan biaya sepeser pun. Alhamdulillah semuanya di jamin oleh program JKN,” katanya.
Ia pun merasa puas dengan perhatian tenaga medis. Dokter datang setiap hari untuk memantau kondisinya. Obat-obatan yang dibutuhkan juga tersedia, tanpa harus membeli dari luar rumah sakit.
“Saya sangat puas tidak ada kendala selama berobat, dimana obatnya ada terus tidak pernah diminta beli di luar,” tambah Serlin.
Tidak hanya soal pembiayaan, Serlin juga menyoroti kemudahan administratif dalam proses pendaftaran. Ia cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat berobat.
“Tidak ada diminta fotokopi lagi, sekarang cukup tunjukkan KTP/NIK saja sudah dapat dilayani di fasilitas kesehatan,” ucap Serlin.
Serlin mengakui integrasi data dan sistem layanan kesehatan digital mulai dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Bima. Dengan adanya kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi pemerintah pusat agar layanan kesehatan publik semakin efisien dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan pasien penyakit kronis.
“Kepuasan terhadap layanan bagi peserta JKN di rumah sakit bukan hanya saya yang merasakannya. Pasien lain yang menggunakan JKN juga menyebut bahwa selama menjadi peserta JKN, belum pernah mengalami kendala berarti, baik dari segi pelayanan medis maupun administratif. Alhamdulillah sangat membantu. Jadi tidak perlu lagi memikirkan biaya tambahan kalau mau ke Puskesmas atau rumah sakit,” ungkap Serlin.
Namun, di balik pujian tersebut, Serlin tetap berharap pelayanan yang baik ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Saya tidak memberikan saran khusus, tetapi menekankan bahwa keberlangsungan pelayanan yang konsisten adalah hal yang paling diharapkan masyarakat. Karena selama ini pelayanan yang saya rasakan sangat baik, jadi enggak ada pesan atau keluhan dari saya,” ujarnya singkat.
Peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Bima memang menjadi fokus utama pemerintah daerah Sekretaris Daerah Kota Bima pada Triwulan I 2025 atau per 1 April 2025 sebelumnya menyebut bahwa target Universal Health Coverage (UHC) sudah tercapai, di mana lebih dari 95 persen penduduk Kota Bima telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, warga tak perlu lagi khawatir soal biaya saat ingin mengakses layanan kesehatan dasar maupun lanjutan.
Kehadiran BPJS Kesehatan dan Program JKN juga turut mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan, termasuk melakukan pemeriksaan rutin di Puskesmas atau rumah sakit. Bagi Serlin dan banyak warga lainnya, layanan ini bukan sekadar bantuan administratif, tetapi menjadi jaminan rasa aman bagi masa depan keluarga mereka. [B-22]
Follow informasi Berita11.com diGoogle News
