Bima, Berita11.com— Sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) mengingatkan Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima agar tidak terlena dalam memimpin daerah. Masalahnya, banyak masalah sosial di Kabupaten Bima yang belum tertangani.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Taman Siswa Faisal mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Bima agar memperhatikan kondisi kerusakan lingkungan (hutan) dan persoalan sampah yang kian berserak dan menumpuk di sejumlah wilayah Kabupaten Bima.
Faisal juga mengkritik kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bima saat ini yang menurutnya belum menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masih lamban dalam merespon isu-isu yang dihadapi rakyat seperti masalah sampah dan kerusakan hutan.
Menurut dia, Pemkab Bima harus terpacu dengan upaya penanganan sampah di Kota Bima yang dilakukan Wali Kota Bima walaupun efeknya belum sepenuhnya signifikan. Ia mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Bima agar tidak terlena dengan program Selasa Menyapa yang belum sepenuhnya menyentuh substansi kebutuhan rakyat.
Dikatakan mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi Informasi STKIP Taman Siswa Bima ini, walaupun belum genap satu tahun, Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima harus mampu mengakselerasi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Visi-misi perubahan yang diusung kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini belum menunjukkan tanda-tanda semakin lebih baik, namun masih terpacu pada aspek penciteraan.
“Jangan sampai visi perubahan tidak ada gerakan nyata untuk mewujudkan itu. Jangan sampai terlena, karena satu tahun dan lima tahun tak terasa, rakyat menanti perubahan itu,” katanya di depan kampus STKIP Taman Siswa belum lama ini.
Menurut Faisal, persoalan sampah dan kerusakan lingkungan (hutan) yang berkontribusi terhadap perubahan iklim merupakan persoalan besar yang akan mengancam depan Kabupaten Bima dan memerlukan gerakan cepat dari kepala daerah meresponnya. Tidak saja persoalan lingkungan, namun juga menyangkut masalah sosial lain dan persoalan ekonomi.
Kritikan yang sama juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa BEM REMA STKIP Taman Siswa Bima, Andri Setiawan. Ia menyorot belum adanya keseriusan Bupati dan Wabup Bima dalam menangani persoalan lingkungan terutama masalah sampah yang menjadi ancaman nyata ke depan, di mana hal itu dapat dilihat dari arah kebijakan anggaran untuk penanganan lingkungan.
Menurut Andri sampai saat ini Pemkab Bima belum memiliki road map penanganan sampah dan masalah kerusakan hutan sehingga penanganan sampah di Kabupaten Bima tidak jelas.
Ia juga menyentil visi perubahan yang diusung karena belum ada tanda-tanda nyata, baik dari aspek fisik maupun nonfisik. Ia mengingatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar bekerja on the track dan merespon cepat isu-isu sosial yang dihadapi rakyat. Bukan sebaliknya menonjolkan aspek penciteraan.
Dikatakan dia, kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini tidak boleh terlena dengan program Selasa Menyapa karena belum menyentuh substansi kebutuhan rakyat di Kabupaten Bima. “Jangan sampai terlena, karena tidak lama lagi genap satu tahun. Belum ada tanda-tanda perubahan,” katanya.
Pada kesempatan yang berbeda, Sekretaris Umum Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Bima, Fardan menyorot komitmen dan tindakan nyata Bupati dan Wabup Bima terhadap masalah sampah dan kerusakan lingkungan yang menimbulkan dampak bencana alam setiap tahun.
Menurut dia, sampai saat ini kepala daerah dan wakil kepala daerah belum menunjukkan tanda-tanda nyata merespon isu krusial yang dihadapi masyarakat, termasuk persoalan lingkungan yang selama ini menjadi salah satu konsen perjuangan SMI untuk menyuarakannya.
Ia juga menyorot persoalan kesejahteraan masyarakat atau pertumbuhan ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda awal yang lebih baik. Termasuk melalui penyiapan regulasi yang pro terhadap rakyat. Ia mencontohkan tentang peraturan pelaksana dalam bentuk Perbup dari Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Petani yang sampai saat ini belum dibuat Pemkab Bima.
Dikatakan dia, selama ini SMI Cabang Bima bersama sejumlah OKP lain sudah sering menyuarakan tentang regulasi turunan tersebut, akan tetapi belum direspon pemerintah daerah. “Kota Bima sudah mulai bergerak untuk penanganan sampah walaupun belum siginifikan. Tapi Kabupaten Bima belum menunjukkan arah perubahan, masih sebatas jargon,” sorotnya.
Kritik yang sama disampaikan aktivis Mahasiswa Pencinta Lingkungan STIPAR Soromandi (MAPATA), Adrian Maulana. Ia mengingatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadikan isu lingkungan seperti masalah sampah yang kian menumpuk dan tidak tertangani sebagai salah satu isu serius yang harus segera ditangani.
Ia juga mengingatkan kepala daerah pentingnya roadmap penanganan sampah di Kabupaten Bima. Menurutnya, selama ini belum ada action nyata dari kepala daerah. Masalah sampah di sejumlah desa di Kabupaten Bima dibiarkan tanpa penanganan maupun upaya-upaya nyata dari pemerintah daerah.
“Harus ada kepedulian, karena masalah sampah adalah ancaman serius bagi kehidupan ke depan,” ujarnya.
Pada sisi lain, sejumlah aktivis mahasiswa menginginkan kepala daerah dan wakil kepala daerah merumuskan kebijakan yang pro terhadap lingkungan termasuk penanganan sampah. Misalnya membuat regulasi atau kebijakan daerah membatasi penggunaan botol air minum plastik (air minum dalam kemasan/ AMDK) di bawah satu liter sebagaimana yang diterapkan Provinsi Bali yang bisa dimulai dari lingkungan birokrasi dan pelaku usaha serta masyarakat luas.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Suryadin yang dikonfirmasi terkait sorotan sejumlah pimpinan OKP menjelaskan, Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr Irfan Zubaidy dilantik Februari 2025 lalu, artinya belum genap setahun menjalankan tugas.
“Dalam beberapa bulan terakhir program Selasa Menyapa telah dilaksanakan di sejumlah kecamatan,” ujar Suryadin.
Menurut mantan dosen ini, masyarakat di lokasi kegiatan program Selasa Menyapa sudah merasakan manfaat pelayanan langsung secara terintegrasi yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD)
“Kegiatan tersebut tetap dilakukan evaluasi internal secara rutin untuk memastikan program tersebut tepat sasaran,” katanya.
Suryadin mengisyaratkan, program Selasa Msendiri masih dilaksanakan di beberapa kecamatan lain. Menurutnya, untuk melihat apakah kegiatan tersebut sudah berjalan secara optimal atau belum, tentu setelah program tersebut berjalan di semua kecamatan.
“Pemerintah daerah tentu saja mengapresiasi berbagai saran dan masukan dari semua elemen masyarakat bagi penyempurnaan kegiatan tersebut,” katanya. [B-31]
Follow informasi Berita11.com di Google News
