Bima, Berita11.com— Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendesak Presiden untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul adanya temuan praktik penyaluran yang dinilai menyimpang dari semangat awal program, serta persoalan ketidakmerataan distribusi.
Terdapat dua fokus utama yang menjadi sorotan dan kritik masyarakat: perubahan menu makanan dan ketidakmerataan sasaran penerima.
Menu Dapur Umum Diganti, Tak Sesuai Standar Gizi
Kekecewaan diungkapkan oleh sejumlah orang tua siswa di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terkait dengan perubahan menu MBG yang disalurkan melalui dapur umum atau Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
“Kok tiba-tiba diganti roti. Padahal saat hari pertama ulangan juga yang dibagikan adalah menu nasi dan lauk pauknya. Ini aneh tiba-tiba diganti di tengah jalan,” protes Rahma, salah satu walid murid di Kecamatan Bolo, Jumat (5/12/2025).
Semangat utama program MBG adalah menyediakan makan siang gratis dengan gizi seimbang untuk meningkatkan nutrisi anak-anak sekolah. Namun, dilaporkan bahwa sebagian dapur umum mengganti menu nasi dan lauk-pauk dengan paket yang dinilai minim gizi.
Paket pengganti tersebut hanya terdiri dari roti, satu kotak susu dengan harga sekitar Rp1.500, dan sebutir telur. Jika diakumulasikan, nilai per porsi makanan tersebut diperkirakan tidak mencapai Rp10.000.
Pihak pengelola dapur umum (SPPG) berdalih sengaja mengganti menu nasi dengan paket tersebut karena siswa sedang mengikuti ujian semester sekolah selama sepekan terakhir. Dalam paket tersebut, mereka menambahkan sedikit buah sebagai pelengkap.
Korwil SPPG Kabupaten Bima, Bagus Naeni Santoso tak membantah perubahan menu MBG yang dilakukan salah satu SPPG di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Sesuai hasil koordinasi pihaknya dengan pengelola dapur umum melalui salah satu SPPI, perubahan menu karena pertimbangan saat ini siswa sedang menghadapi ujian semeter.
Distribusi Tak Merata, Ibu Menyusui dan Balita Terlantar
Selain masalah kualitas dan menu, persoalan ketidakmerataan distribusi juga menjadi keluhan serius. Di Kecamatan Soromandi, misalnya di Desa Bajo, penyaluran MBG dilaporkan tidak dilakukan secara merata dan terkesan diskriminatif.
Banyak kelompok penerima manfaat yang seharusnya diprioritaskan, seperti ibu menyusui dan balita, justru tidak mendapatkan jatah MBG. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan utama program untuk menekan kasus stunting menjadi tidak tercapai.
“Sebagian balita dan ibu menyusui dapat, tapi sebagian tidak dapat padahal droping MBG di Soromandi sudah hampir seminggu. Ini terkesan diskriminatif. Apa harus ada kedekatan dulu dengan pengelola dapur umum baru diberi MBG bagi ibu menyusui dan balita?,” sesal salah satu ibu menyusui di Desa Bajo Kecamatan Soromandi.
Usulan Penggantian Skema Bantuan Tunai
Sejumlah warga di Kabupaten Bima meminta Presiden agar mempertimbangkan untuk mengganti skema program MBG dalam bentuk bantuan tunai. Usulan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa pengelolaan oleh dapur umum atau pihak ketiga cenderung belum terjamin 100 persen profesional dan sering kali gagal menjangkau kelompok penerima manfaat yang paling layak.
Dengan skema bantuan tunai, diharapkan tujuan Presiden menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kasus stunting dapat tercapai lebih efektif dan tepat sasaran.
“Presiden perlu mengevaluasi dan melihat realitas di lapangan. Jangan-jangan presiden hanya diberi laporan bagus-bagus saja. Padahal kondisi di lapangan tidak 100 sesuai yang diharapkan,” ujar salah satu warga di Kabupaten Bima. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
