Kota Bima, Berita11.com— Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi mengikuti rapat koordinasi (Rakor) inspektur daerah seluruh Indonesia secara virtual, Rabu (25/1/2023).
Rakor diikuti Wali Kota Bima di ruang rapat Wali Kota Bima, kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. H Lutfi juga didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Sekretaris BPKAD Kota Bima, Kepala Dikbudpora Kota Bima, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima serta Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bima Kota.
Selain Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, H Tito Karnavian, Rakor juga diikuti Jaksa Agung Republik Indonesia, Kabareskrim Polri, sejumlah gubernur, bupati, wali kota, inspektur daerah se-Indonesia, Kapolda, Kajari, Kajati, dan Forkopimda se-Indonesia.
Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengatakan, rapat koordinasi para inspektur sebagai wujud tindaklanjut delapan poin arahan Presiden Jokoi saat rapat koordinasi nasional beberapa hari lalu di Sentul Bogor.
“Kegiatan hari ini terdapat tiga poin. Pertama, penandatanganan nota kesepahaman, launching (peluncuran) aplikasi laporan APIP dan diskusi panel pengawasan pengelolaan APBD Irjen Kementerian Keuangan, Pendidikan ,Kesehatan, dan Bina Keuangan Daerah,” ujar Tomsi.
Dijelaskannya, Rakor juga diikuti 700 orang, di antaranya inspektur jenderal kementerian dan lembaga, seluruh inspektur kabupaten dan kota. Peserta Rakor yang hadir secara virtual 902 peserta, terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, kejaksaan, Polri, para inspektur daerah.
Sementara itu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin mengatakan, MoU dalam rangka mensinergikan langkah-langkah antara Inspektorat, APH dan APIP. Nota kesepahaman juga untuk menangani informasi yang dinilai APIP maupun APH. Tujuan utamanya bersinergi agar tidak terjadi gaduh.
“Kepada para Kajati dan Kajari jangan lakukan sesuatu di luar tugas. Saya juga inginkan adanya pengawasan dari masyarakat, buat laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang penting subtansinya benar berbuat itu,” ujar Burhanuddin.
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, Rakor merupakan tindaklanjut rapat Forkopimda se-Indonesia beberapa hari lalu di Sentul Bogor yang dihadiri lebih kurang 4.500 peserta.
“Ada beberapa poin yang perlu kita follow up (tindaklanjut), meskipun saat ini kita menganut desentralisasi sebagian, tetapi penanggung jawab terakhir pemerintah pusat dan daerah adalah bapak presiden,” ujar Tito.
Mantan Kapolri itu mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, tujuan utama yang hendak dicapai pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga di tengah situasi global yang tidak menentu.
Tito menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini 5,72 persen, sedangkan inflasi 5,51 persen. “Artinya kenaikan harga barang dan jasa masih minim,” kata dia.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal utama APBN yang diproyeksikan Rp3.016 triliun pada tahun 2023 yang bersumber dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan lain-lain. Dari Rp3.016 triliun, sebanyak Rp814 triliun ditransfer ke daerah, dalam bentuk transfer dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus berbagai macam, dana insentif daerah yang berprestasi, dana otonomi khusus dan dana lainnya.
“Artinya, anggaran pemerintah merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global hari ini, diharapkan kepada pemerintah daerah agar dalam penggunaan anggarannya betul-betul dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” pintanya. [B-19]
