Bogor, Berita11.com— Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra memaparkan sejumlah potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) menjelang kontestasi Pilkada 2024.
Salah satu fase kritis yang berpotensi menimbulkan kekacauan saat Pilkada adalah minggu tenang. Hal tersebut disampaikan Herindra di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/ 2024) lalu.
“Saya hanya ingin menyampaikan beberapa fase kritis pada pelaksanaan Pilkada, yang pertama pada saat pelaksanaan kampanye. Ini juga banyak gangguan, dan ancaman yang berpotensi mengganggu terhadap pelaksanaan Pilkada,” kata Herindra.
Dalam minggu tenang, jelas dia, justru banyak terjadi hal-hal yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Ia menegaskan bahwa BIN mulai beroperasi senyap saat hari pencoblosan sudah dekat.
“Kemudian, yang kedua adalah saat minggu tenang, di mana di situ banyak terjadi adanya, mungkin namanya minggu tenang, tapi kadang justru di minggu tenang itu tidak tenang. Justru banyak mobilisasi yang di situlah peran intelijen, tertutup kegiatannya. Banyak gerakan-gerakan yang tidak terdeteksi tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada,” kata dia.
Herindra membeberkan, berdasarkan hasil analisis BIN, semua wilayah Indonesia masuk kategori rawan. Artinya, konflik di tengah masyarakat imbas Pilkada bisa pecah sewaktu-waktu.
“Peta ancaman, kita petakan hampir semua wilayah di Indonesia rawan terhadap ancaman gangguan, hambatan tantangan,” kata Herindra.
Kendati demikian, ia yakin karena Pilkada sudah sering digelar dan menjadi tanggung jawab. “Sebagai aparatur negara untuk mencegah terjadinya konflik. Nanti Kapolda, Pangdam sudah bisa memetakan,” ujar dia.
Mantan Wakil Menteri Pertahanan ini menyebut sejumlah ancaman yang mungkin terjadi selama pelaksaan Pilkada. Mulai dari radikalisme, invisible hand hingga aksi terorisme.
“BIN memetakan adanya beberapa ancaman tantangan dan gangguan di antaranya eksternal, saya engga terlalu detail, masing-masing wilayah beda ancaman, tantangan, hambatan,” kata Herindra.
Herindra membeberkan, masalah keamanan siber hingga marak hoaks di media sosial menjadi perhatian. KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas Pilkada harus bekerja keras dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Ia meminta KPU dan Bawaslu meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait Pilkada agar tidak memicu konflik.
“Hambatan saya sampaikan ada logistik, kerusakan logistik, miss koordinasi KPU-Bawaslu, validasi data masih ada, perubahan komposisi peserta Pilkada, kurang edukasi kepada masyarakat,” kata Herindra.
Berdasarkan pemetaan BIN, gangguan saat Pilkada terkait polarisasi masyarakat, black campaign, kemudian netralitas ASN jadi gangguan berpotensi konflik horizontal, jual beli surat suara penggelembungan suara, money politik, bentrok antarpendukung. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
