Mataram, Berita11.com—Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi menyebut 42 persen warga NTB di daerah pesisir, terdampak perubahan iklim, layanan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar.
Menyusul kondisi tersebut, menurut Gita, perlu disiapkan dan direncanakan stakeholder terkait seperti Dinas Lingkunga Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTB.
Gita mengatakan, perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan dan merusak berbagai aspek kheidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia.
“Beberapa dampak utama dari perubahan iklim, meliputi peningkatan suhu global yang mengakibatkan terjadinya gelombang panas yang ekstrim, kenaikan permukaan laut yang disebabkan pencairan es di kutub sehingga mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir pantai di mana NTB terdapat 403 pulau,” kata Gita saat menjadi keynote speaker workshop Inovasi Data Perencanaan dan Penganggaran Adaptif Terhadap Perubahan Iklim untuk Layanan Dasar Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Santika, Mataram, Senin (11/11/2024).
Gita juga mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang terdampak, untuk berfikir lebih sistematis dan mendasar, sehingga mampu menghadapi perubahan iklim.
Diisyaratkannya, pemerintah daerah konsisten dalam merespon fenomena tersebut, dengan melaksanakan mitigasi perubahan iklim, seperti melakukan transisi energi terbarukan, memperluas pemanfaatan tenaga surya untuk sumber listrik, memperluas dan memperbanyak pembangunan microhidro.
Sementara itu, Policy and Advocacy Director SKALA, Mega Kapoor mengatakan, program SKALA berfokus pada empat elemen strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu pengelolaan keuangan, standardisasi pelayanan minimal, penguatan perencanaan, pengarahan dan evaluasi berbasis data dan analisi, pengaruh getsy, kesetaraan gender disabilitas dan inklusi sosial.
“SKALA bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan utama tingkat nasional dan daerah, wilayah perioritas sekala mencakup NTB, Aceh, NTB, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Barat Daya,” kata dia.
Ia menjelaskan, untuk memenuhi layanan dasar yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim, dibutuhkan program yang inovatif berbasis data akurat, terbaru dan terintegrasi.
“Kami percaya bahwa NTB bisa memprediksi potensi bencana dengan lebih akurat, mampu memberi peringatan dini dan memastikan pelayanan dasar tetap berlangsung disaat terjadi bencana,” katanya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
