Bima, Berita11.com— Aktor nasional dan Goodwill Ambassador Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika-ActionAid) Reza Rahadian, dialog secara terbuka dengan sejumlah pemangku pendidikan, antara lain perwakilan guru, orang tua, komunitas sekolah, serta Pemerintah Kabupaten Bima yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga dan Asisten I Setda Kabupaten Bima, Kamis (7/8/2025) malam.
Dalam dialog yang berlangung di ruang rapat utama kantor Pemkab Bima yang dipandu Board of Executive/Fundraising Director Yappika-ActionAid, Sri Indiyastutik, Reza Rahadian menyampaikan situasi pendidikan di Kabupaten Bima dan mendorong strategi pemerintah daerah untuk membenahi infrastruktur sekolah dan meningkatkan kemampuan literasi siswa.
“Malam ini berdialog bersama Pemerintah Kabupaten Bima untuk perbaikan dan kemajuan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Bima. Bagaimana komitmen bersama agar pendidikan di Kabupaten Bima semakin lebih baik,” ujar Sri Indiyastutik saat membuka dialog.
Aktor nasional dan Goodwill Ambassador Yappika-ActionAid, Reza Rahadian, mengatakan, terdapat delapan sekolah sasaran yang didampingi Yappika- ActionAid dan mitra lokalnya YISA Ambalawi. Sejumlah sekolah tersebut memiliki keterbatasan khusus dari aspek fisik (infastruktur) dan permasalahan kemampuan siswa dari aspek literasi dan numerasi.
“Ada delapan sekolah dampingan kami di Kabupaten Bima. Saya kalau melihat kondisi lapangan cukup kaget dan mungkin postingan dari sore menjadi perhatian, bagaimana kondisi sekolah. Cukup lama mengajukan perbaikan sekolah, sudah lima tahun tapi belum mendapatkan perbaikan. Kalau saya pribadi berharap dapat pengambil kebijakan, bisa punya komitmen bersama, itu harapan kami,” ujar Reza saat mengawali dialog.
Reza menyampaikan terdapat 116 sekolah rusak dengan tingkat literasi numerasi rendah yang tersebar di sejumlah pelosok Indonesia yang menjadi pendampingan Yappika-ActionAid. Delapan sekolah di antaranya berada di Kabupaten Bima yang tersebar empat sekolah di Kecamatan Soromandi dan empat sekolah di Kecamatan Wera.
“Memang masing-masing daerah, mitranya (Yappika) pasti pemerintah daerah. Itu kami selalu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Harapan dukungan implementasinya bagaimana layanan sekolah lebih baik,” ujarnya.
Upaya pendapingan oleh Yappika dan mitra lokal jelas Reza untuk mewujudkan Sekolah Aman. Yaitu aman dari ancaman ruang kelas roboh (infrastruktur yang baik), aman dari pembelajaran yang buruk (pembelajaran yang berkualitas), aman dari kecelakaan karena bencana, aman dari kekerasan dan pelecehan seksual serta aman dari gizi buruk.
Aktor film Habibie & Ainun ini juga menceritakan pengalamannya saat berkunjung langsung ke sejumlah sekolah sasaran pendampingan Yappika-ActionAid dan YISA Ambalawi, yakni SDN Inpres Bala dan SDN Inpres Ntoke Kecamatan Wera. Di sana Reza mendapati relaitas miris wajah pendidikan di Bima.
Dalam satu ruang belajar yang didatangi Reza dan tim Yappika, satu ruang kelas digunakan untuk dua rombongan belajar (rombel). Ruangan belajar hanya dibatasi papan. Kondisi itu membuat proses belajar tidak maksimal karena siswa pasti terganggu suara para pangajar yang beradu suara keras.
“Saya kaget tadi saat datang ke sekolah proses belajarnya itu satu kelas dua rombel. Satu menghadap ke utara dan satu mengahdap selatan. Jadi gurunya sama sama keras suaranya. Itu kalau saya jadi siswa bingung suara yang mana yang didengar. Jangan-jangan saat ibunya bilang ayo lihat ke depan, yang belakang (ruang sebelah) juga mengahadap. Itu kondisi di lapangan, saya yakin bapak ibu sudah sangat memahaminya,” ujar Reza.
Potret miris lainnya kata Reza, terkait kondisi siswa. Terdapat sejumlah siswa yang hanya masuk sekolah hanya 3-4 hari setiap pekan karena mengikuti orang tua yang bekerja di ladang. Kadang secara bergantian masuk sekolah dengan saudaranya.
“Kalau dari sisi anak, gurunya menyampaikan anak-anak ikut berladang, seminggu ada satu siswa dari sekian siswa yang kami datangi rumahnya orang tuanya sendiri menyampaikan, anak saya biasanya sekolah seminggu 3-4 kali. Biasanya ikut saya ke ladang, nanti gantian sama kakaknya, adiknya sekolah. Sehingga itu mempengaruhi penyerapan kegiatan belajar mengajar di sekolah,” cerita Reza.
Reza juga menyerap cerita dari sejumlah pengajar. Permasalahan yang mereka dihadapi terkait kemampuan adaptasi terhadap perubahan kurikulum yang umumnya berlangsung cepat.
Reza menyarankan pemangku kebijakan di daerah agar tidak menggelar pelatihan terpusat di kota, tetapi mendatangi langsung sekolah-sekolah dalam melatih dan meningkatkan kompetensi guru. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan lebih ramping. Selain itu, proses transfer ilmu pengetahuan (knowlodge) dapat berlangsung maksimal. Karena tidak ada distorsi saat proses transfer ilmu hanya diwakilkan kepada 1-2 guru.
Menanggapi penyampaian aktor nasional sekaligus Goodwill Ambassador Yappika-ActionAid, Reza Rahadian, Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur pendidikan.
Menurut dia, dengan kondisi APBD Kabupaten Bima yang terbatas, selama ini Pemkab Bima hanya mampu mengadalkan uluran tangan dari pemerintah pusat melalui bantuan dana alokasi khusus (DAK) yang saat ini nomenklaturnya diubah menjadi block grant.
“Kebutuhan yang kita dengan dana yang tersedia memang sangat minim itu yang terjadi di Bima. Tingkat rayap (anai-anai) di Bima itu tinggi, sehingga kemarin kita berusaha saat pertemuan nasional kayu ini diganti dengan besi, sehingga bisa bertahan. Orang kalau di Jakarta umur (sekolah) 10 tahun masih layak, kalau di Bima umur empat tahun tidak layak karena rayapnya luar biasa,” ujar Zunaidin.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima ini juga menjelaskan penyebab jumlah siswa dalam satu rombel tidak merata. Dalam satuan pendidikan tertentu jumlah siswanya tidak mencapai standar rombel. Hal itu menurut Zunaidin, karena jumlah penduduk antardesa di Kabupaten Bima tidak merata.
“Memang rata-rata satu rombel sudah 28 siswa. Padahal di Bima ini ada desa yang 5.000 jumlah penduduknya dan ada desa yang jumlah penduduknya hanya 700. Untuk desa yang jumlah penduduknya 700 kalau dipaksa sekolah satu ruangan mungkin jumlah siswa hanya 7-11 orang siswa. Yang jumlah penduduk sampai 5.000 terima kelas 1 hampir 60-70,” ungkap Zunaidin.
Pada sisi lain kata dia, terdapat siswa yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah dengan jarak 200-300 meter dari rumah. Namun juga terdapat siswa yang tinggal jauh lintas desa yang jaraknya hingga beberapa kilometer. “Ketimpangan ini terasa betul,” imbuh Zunaidin.
Zunaidin bersyukur atas program Sekolah Aman yang dilaksanakan Yappika-ActionAid bersama mitra lokal YISA Ambalawi mendampingi delapan sekolah sasaran di Kabupaten Bima dengan sejumlah indikator, termasuk untuk mendorong tingkat literasi dan numerasi serta mencegah kasus perudungan (bullying) di lingkup pendidikan.
“Moga-moga dari delapan sekolah dampingan Yappika dapat berkembang 80 sekolah. Terus di dalam satu sekolah kadang kadang di Bima ini di SD, saya minta TK diikutkan supaya tidak hanya menjadi penonton, walaupun usianya kecil agar diberi manfaat dan layanan yang sama,” harap mantan penilik pendidkan ini.
Pada kesempatan yang sama, Asisten I Setda Kabupaten Bima yang juga Pelaksana Harian Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Fathullah juga menyampaikan apresiasi kepada aktor nasional dan Goodwill Ambassador Yappika-ActionAid, Reza Rahadian dan tim Yappika serta YISA Ambalawi.
Ia mengisyaratkan sejumlah problem pendidikan temasuk permasalahan infrastruktur di delapan sekolah dampingan program Sekolah Aman oleh Yappika-ActionAid dan YISA Ambalawi akan dibenahi pemerintah daerah secara bertahap.
“ini akan menjadi masukan, baik dari Yappika dan guru, dan kepala sekolah akan menjadi perbaikan untuk ke depan. Jadi probelem yang terus menerus itu akan kita upayakan dibenahi,” ujar Fathullah.
Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima ini mengungkapkan, Kabupaten Bima hanya memiliki APBD sebesar Rp1,8 triliun yang sebagian besar sumbernya berasal dari transfer pemerintah pusat. Adapun pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bima hanya Rp200 miliar setiap tahun. Komposisi APBD Kabupaten Bima sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai 60 persen, sedangkan belanja modal hanya 30 persen.
“Kita juga cukup memaklumi sekolah sekolah yang disampaian Mas Reza secara fisik tidak layak, tapi kami tidak akan terus mengeluh, tapi sedikit demi sedikit membenahinya, baik lewat APBD maupun lewat yayasan maupun berupaya melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran, dulu DAK sekarang block grant,” ujar mantan guru ini.
Fathullah juga tak membantah realitas 60 persen siswa di wilayah Kabupaten Bima masih bermasalah dengan literasi dan numerasi. Tak sekadar membaca, namun tidak bisa menghayati dan memahami isi bacaan.
“Secara personal masyarakat Bima suka sekolah. Itu bisa diketahui hampir di seluruh pesantren di Bima, ini juga yang mempengaruhi IPM kita. Sebenarnya tidak putus sekolah. Misalnya tamatan SD yang mendaftar sekolah lanjutan 10.000 orang, yang lanjut ke SMP 7.000 itu sisanya 2.000 hampir di seluruh pesantren yang ada di Indonesia ini ada orang Bima karena tren sekarang di Bima itu masuk pesantren. Itu yang tidak terdeteksi,” kata dia.
Ia mengisyaratkan pemerintah daerah akan menerima dan menindaklanjuti catatan-catatan dari Yappika-ActionAid. Bila perlu ia berharap agar dapat dibahas dalam seminar atau desiminasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala SDN Inpres Wora Kecamatan Wera, H Nurdin berharap pemerintah daerah dan stake holder terkait membantu sekolah yang ia pimpin untuk membantu mewujudkan tambahan ruangan belajar.
Selama ini pihaknya telah berupaya mengantisipasi kekurangan fasilitas pendukung di sekolah seperti meja dan bangku menggunakan bantuan operasional sekolah (BOS). Namun untuk membangun tambahan ruangan kelas membutuhkan anggaran yang tak sedikit sehingga memerlukan intervensi dari pemerintah daerah dan pihak terkait lain.
“Sekarang masih berjalan, karena masih kurangnya bangunan yang satu kelasnya jumlah siswanya 40 orang, sehingga setelah kami melakukan evaluasi menjadi kesulitan bagi guru kami untuk menyampaikan materi belajar, sehingga kami membagi rombel itu di perpustakaan,” ujar dia.
Nurdin menyampaikan apresiasi kepada Yappika-ActionAid dan YISA Ambalawi yang telah menfasilitasi dan mempermudah proses belajar siswa. “Ada siswa yang tujuh bulan mengikuti orang tua di ladang, bukan juga karena faktor tidak mampu tapi karena orang tua khawatir anaknya tidak aman ditinggalkan sendiri. Cuma sekarang kami melakukan evaluasi, kami mengambil inisiatif di setiap dusun itu belajar di setiap dusun dua kali seminggu yaitu hari Sabtu dan Jumat,” kata Nurdin.
Selain itu, setelah mendapat pendampingan dari Yappika-ActionAid dan YISA Ambalawi, pihaknya juga memaksimalisasi proses evaluasi dan peran guru. “Adapun di jam sekolah, kami memaksimalkan guru-guru langsung menjemput anak anak yang kemampuan untuk diberikan pembelajaran khusus, kami tidak samakan dengan siswa lain,” kata dia.
Sementara itu, guru SDN Teh Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Suci Cahyati berharap pemangku kebijakan pendidikan di Kabupaten Bima seperti Dinas Dikbudpora agar turun langsung melihat kondisi lapangan untuk mengetahui pendampingan yang dibutuhkan guru sehingga sejumlah permasalahan pendidikan dapat diatasi.
Ia juga menginginkan agar ada terobosan yang disiapkan pemerintah daerah melalui stake holder terkait agar masyarakat khususnya wali murid menyadari pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan numerasi.
Selama ini kata dia, dirinya dan sejumlah guru di SDN Inpres Teh yang menjadi salah satu pendampingan program Sekolah Aman oleh Yappika-ActionAid dan YISA Ambalawi telah berupaya melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, salah satunya dengan menerima siswa belajar di rumahnya di luar jam sekolah.
“Saya pribadi menawarkan kepada orang tua bagaimana saya membuka lebar-lebar pintu rumah saya agar anak anak bisa datang belajar, tapi sebulan dua bulan hingga tiga bulan tidak direspon. Lalu kami satu persatu guru datang ke rumah rumah siswa. Tapi dukungan orang tua tidak ada,” ujar Suci.
Aktor nasional dan Goodwill Ambassador Yappika-ActionAid, Reza Rahadian, menambahkan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan tidak bisa menyalahkan salah satu pihak tertentu.
“Saya sudah banyak mendatangi wilayah-wilayah terpencil banyak sekali mendatangi selama 10 tahun bersama Yappika. Problemenya kadang-kadang paling sering, orang orang (pejabat) biasanya datang ke sekolah sekolah yang kondisinya sudah bagus dan saya tidak bilang di Bima ini tidak ada sekolah yang bagus. Saya lari keliling 2,5 jam itu sekolah-sekolah yang bagus banyak, sekolah yang rapi banyak. Problemnya sekolah yang tidak tersentuh itu rusak parah, bukan rusak sedang, baik infrastruktur, kemudian kemampuan literasi numerasi itu,” kata Reza.
Reza mengugkapkan, ia melihat dan menguji langsung kemampuan literasi siswa di Bima. Siswa kelas III bukan hanya tidak bisa merangkai kalimat dan memahami makna bacaan, akan tetapi masih sebatas mengeja.
“Saya sering mendapat (respon) Mas Reza jangan hanya datang ke sekolah-sekolah yang rusak dan terpencil. Karena saya tidak ada kebutuhan untuk datang ke sekolah yang bagus. Kalau sekolah yang bagus buat apa saya datang ke sekolah itu. Perhatian saya hanya ke sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian, karena itu kadang-kadang pemerintah daerah (luput) itu, yang diurusi itu bukan satu sekolah tapi mungkin ada 200-san sekolah,” kata dia.
Kondisi tersebut lanjut Reza, membutuhkan kolaborasi. Pihak-pihak di luar pemerintah berjibaku bersama dengan pemerintah untuk memantau dan melihat sekolah-sekolah yang lepas dari perhatian.
“Sekolah-sekolah dampingan Yappika dan YISA Ambalawi bapak-ibu dapat melihat dan berkunjung dan paling tidak menurut saya perbaikan itu jangan terlalu rumit,” katanya mengingatkan.
Pada saat dialog, sejumlah guru dan kepala sekolah juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap intervensi politik melalui proses mutasi dan degradasi tanpa melalui pertimbangan profesional.
Dialog ini menghasilkan sebuah komitmen bersama yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Bima, YAPPIKA-ActionAid, dan Yayasan YISA. Adapun isi komitmen itu mencakup:
- Menyusun peta jalan (roadmap) perbaikan sekolah dasar di Kabupaten Bima
- Meningkatkan literasi dan numerasi dengan membangun ekosistem peningkatan kualitas guru
- Meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dasar
- Perbaikan di SD Inpres Bala dan SDN Teh
- Tidak ada pemindahan guru atas afiliasi politik
Selain aktor nasional dan Goodwill Ambassador Yappika-ActionAid, Reza Rahadian, dialog terbuka juga dihadiri District Coordinator YISA Ambalawi, Hersan Hadi, Direktur YISA Ambalawi, Junaidin, Board of Executive/Fundraising Director Yappika-ActionAid, Sri Indiyastutik, Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima Zunaidin, Asisten I Setda Kabupaten Bima sekaligus Plh Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima, Fathullah, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Maman, dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bima sekaligus Kepala Bidang Kependidikan dan Tenaga Pendidikan Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Ico Rahmawati serta Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bima, Husnul Khatimah.
Sekilas program Sekolah Aman di Kabupaten Bima
Yappika ActionAid dan Yayasan YISA Ambalawi melaksanakan program Sekolah Aman di dua kecamatan di Kabupaten Bima, yaitu Kecamatan Soromandi dan Kecamatan Wera. Sasaran program tersebut, pendampingan terhadap delapan sekolah di wilayah tersebut.
Sebanyak delapan sekolah sasaran program Sekolah Aman pendampingan Yayasan YISA Ambalawi dan Yappika ActionAid, yaitu SDN Inpres Lewintana, SDN Teh, SDN Sowa dan SDN Inpres Sai di Kecamatan Soromandi. Kemudian SDN Wora, SDN Inpres Sangiang Pulau, SDN Inpres Bala, dan SDN Inpres Ntoke di Kecamatan Wera.
Sekolah Aman dimaksudkan aman dari ancaman ruang kelas roboh (infrastruktur yang baik), aman dari pembelajaran yang buruk (pembelajaran yang berkualitas), aman dari kecelakaan karena bencana, aman dari kekerasan dan pelecehan seksual serta aman dari gizi buruk.
Berdasarkan hasil riset oleh Yayasan YISA Ambalawi dan Yappika ActionAid, situasi literasi sekolah dasar di delapan lokasi program Sekolah Aman di Kabupaten Bima. Dari 435 siswa kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 yang diriset, sebanyak 83 siswa (19,08 %) masuk kategori literasi baik atau level 5. Kemudian 198 siswa (45,52%) masuk kategori literasi sedang atau level 3-4. Sebanyak 154 siswa (35,40 %) masuk kategori literasi kurang atau level 1-2.
Tak berbeda jauh dari kondisi literasi, situasi numerasi sekolah dasar dari delapan lokasi riset, juga menunjukan kondisi tidak baik saja. Dari 435 siswa kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 yang diriset, sebanyak 82 siswa (18,85%) masuk kategori baik atau level 5, sedangkan 185 siswa (42,53%) masuk dalam kategori sedang atau level 3-4. Sementara 168 siswa (38,62%) masuk kategori kurang atau level 1-2.
Sementara itu, kondisi lapangan (profil) delapan sekolah dasar binaan Yayasan YISA Ambalawi dan Yappika ActionAid, SDN Inpres Lewintana Kecamatan Soromandi misalnya, jumlah siswanya 65 orang yang terdiri dari 35 laki-laki dan 30 perempuan. Jumlah guru ASN ditambah operator dan guru honorer 40 orang. Jumlah tersebut hampir sama dengan total jumlah siswa. Padahal idealnya rasio satu guru berbanding 10 siswa.
District Coordinator YISA Ambalawi, Hersan Hadi mengatakan, dengan kondisi jumlah guru yang banyak, siswa di sekolah tersebut seharusnya seluruhnya tidak lagi memiliki masalah literasi atau sudah bisa membaca. Pada aspek fisik, kegiatan belajar mengajar di SDN Inpres Lewintana tidak didukung infrastruktur yang 100 persen memadai. Sebanyak enam ruang kelas di SDN Inpres Lewintana kondisi plafon ruangan bolong dan terlepas. Sementara ruang kepala sekolah digabung dengan perpustakaan dan ruang guru.
“Kondisi WC sekolah rusak berat atau tidak ada WC. Siswa di sekolah ini BAB di tempat warga,” ujar Hersan.
Sementara itu, kondisi tujuh sekolah lain juga tidak jauh berbeda, baik dari sisi fisik bangunan yang rusak dan kondisi literasi-numerasi.
Untuk mewujudkan Sekolah Aman pada delapan sekolah dasar pendampingan tersebut, Yappika ActionAid Yayasan YISA Ambalawi menyalurkan sejumlah bantuan, yaitu 800 Majalah Bobo, 1.600 buku cerita anak, 600 buku membaca dan berhitung anak, 1.536 buku anak Cerita Rakyat Nusantara, 1.920 paket buku anak lancar membaca tanpa mengeja, 40 kotak kotak belajar mainan kayu mengeja suku kata, dan 80 sempoa alat hitung 17 tiang.
Selain itu, memberikan dukungan sebagai bentuk respon langsung atas siswa terdampak bencana banjir pada bulan Februari 2025 di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yaitu 61 pasang seragam SD dan SMP, 61 pasang sepatu sekolah untuk siswa SD dan SMP, 61 rangsel sekolah untuk siswa SD dan SMP, 61 pak buku tulis isi 10 buku, 26 pasang kaos kaki SD dan SMP, 32 jilbab SD dan SMP, 72 bolpoin, 72 pensil, dan 72 penghapus (stip).
Kemudian dukungan lain untuk sekolah dasar sasaran program Sekolah Aman di Kabupaten Bima, pembentukan Komunitas Sekolah. Sebanyak 120 anggotanya dari 8 Sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, pemerintah desa dan orang tua siswa, yang tugasnya membantu siswa dalam belajar membaca dan menulis di lingkungan masyarakat secara berkelompok, baik di rumah warga, di pondok baca, di bawah pohon ataupun di sekolah. Kegiatan ini sudah berjalan selama dua bulan dan sudah membuahkan hasil meningkatnya literasi dan numerasi siswa.
Tidak saja membentuk Komunitas Sekolah, selama pendampingan program Sekolah Aman, Yayasan YISA Ambalawi yang didukung Yappika Actionaid juga meningkatkan kapasitas guru tentang literasi melalui pelatihan dan menghasilkan 80 guru terlatih. Sebanyak 60 guru melakukan inovasi setelah menerima pelatihan literasi.
Sebelumnya Bupati Bima, Ady Mahyudi menyatakan pemerintah daerah yang dipimpinnya mendukung penuh kegiatan pendampingan terhadap sekolah sasaran program Sekolah Aman di Kabupaten Bima.
“Pada prinsipnya Pemkab Bima sangat wellcome menerima dengan baik. Apa yang menjadi kondisi ril, memang masih jauh panggang dari api,” ujarnya.
Ia mengisyaratkan, secara bertahap sejumlah sekolah yang infrastrukturnya rusak dan bermasalah tentang literasi dan numerasi akan dibenahi oleh pemerintah daerah. Menurutnya, salah satu opsi yang memungkinkan di antaranya dukungan block grant untuk mengatasi masalah fisik ruang kelas dan masalah WC sekolah.
Diakui Bupati Bima, penataan dan pembenahan fisik sekolah agar menjadi Sekolah Aman adalah tanggung jawab pemerintah daerah.
“Insya Allah step by step kita akan benahi lebih baik lagi menjadi sekolah yang aman. Terima kasih atas kehadiran para kepala sekolah. Jangan patah semangat memberikan yang terbaik,” harap Bupati Bima.
Sebelumnya, Bupati Bima, Ady Mahyudi, Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin juga sudah menandatangi nota kesepahaman (MoU) dengan Direktur Yayasan YISA Ambalawi, Junaidin Yusuf. [B19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
