Bima, Berita11.com— Wacana anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Bima meminta kenaikan gaji yang kemudian diklarifikasi sebagai permintaan kenaikan tunjangan disorot sejumlah elemen masyarakat dan organisasi sipil termasuk mahasiswa. Lantas seberapa kah dukungan anggaran legislatif di Kabupaten Bima selama ini?
Merujuk data LRA APBD Kabupaten Bima dari SIPD Kemendagri, selama setahun kegiatan operasional DPRD termasuk belanja pegawai, gaji dan tunjangan DPRD hingga sejumlah jenis belanja alat dan bahan kegiatan legislatif serta belanja modal dalam setahun mencapai Rp44 miliar lebih. Selama tahun 2023 misalnya, realisasi belanja DPRD Kabupaten Bima mencapai Rp44.753.290.991,00 atau 96,25 persen dari post anggaran Rp46.496.422.864. Jumlah ini lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun sebelumnya Rp43.599.919.447,00.
Mengutip data LRA APBD Kabupaten Bima tersebut, belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bima Rp20.379.880.635,00 yang terdiri dari belanja uang representasi DPRD Rp1.004.010.000,00. Kemudian, belanja tunjangan keluarga DPRD Rp103.002.480,00, tunjangan beras DPRD Rp76.134.240,00, uang belanja paket DPRD Rp100.401.000,00, belanja tunjangan jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp130.508.700,00.
Kemudian belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Rp5.103.000.000,00. Belanja tunjangan reses DPRD Rp1.266.300.000,00. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD Rp174.620.217,00. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp6.053.364.498,00.
Belanja iuran jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp75.102.930,00. Belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD Rp2.065.392,00. Belanja jaminan kematian DPRD Rp2.065.392,00. Kemudian belanja tunjangan perumahan DPRD Rp5.970.000.000,00. Belanja tunjangan transportasi DPRD Rp4.908.000.000,00. Belanja uang jasa pengabdian DPRD Rp4.725.000,00. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD Rp252.000.000,00.
Sementara itu, belanja barang dan jasa DPRD Kabupaten Bima setahun Rp19.422.919.136,00, antara lain terdiri dari belanja barang pakai habis, belanja suku cadang alat angkutan, belanja bahan bakar dan pelumas, belanja alat bahan untuk kegiatan (alat tulis kantor) Rp192.223.000,00. Belanja makanan dan minuman rapat Rp5.703.670.000,00. Belanja tenaga ahli Rp300.000.000,00. Kemudian belanja perjalanan dinas paket meeting luar daerah Rp8.758.131.000,00. Belanja uang dan atau jasa diberikan kepada pihak ketiga, pihak lain atau masyarakat Rp104.000.000,00. Belanja kursus atau pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan Rp903.000.000,00.
Kemudian belanja modal Rp493.606.000,00, antara lain terdiri belanja peralatan dan mesin, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use).
Adapun realisasi belanja DPRD Kabupaten Bima setahun yang mencapai Rp44.753.290.991,00, sebanyak Rp24.836.765.855,00 merupakan belanja pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan ASN, termasuk tunjangan PPPK, tunjangan fungsional fungsional ASN, tunjangan keluarga ASN. [B-19]
