Bima, Berita11.com— Senator Indonesia dari Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmi bersilaturahmi dengan puluhan elemen masyarakat di Kabupaten Bima yang terdiri dari pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), civil society organization (CSO/OMS) dan karang taruna.
Silaturahmi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia itu berlangsung di kafe Kahawa Street Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Sabtu (2/8/2025) sore.
Sejumlah elemen yang hadir antara lain, Ketua Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kabupaten Bima, Sekretaris EK LMND Kabupaten Bima, Sekretaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bima, pimpinan Karang Taruna sejumlah desa di Kecamatan Bolo dan anggota CSO.
Senator Mirah Midadan Fahmi menyampaikan apresiasi atas keluangan waktu sejumlah elemen masyarakat (konstituenya) bersilaturahmi dengannya. Ia menjelaskan, sejak menjadi duta masyarakat NTB di DPD RI, dirinya tetap turun menemui konstituen. Hampir setiap bulan dirinya menemui masyarakat.
Tidak hanya di Pulau Sumbawa, dirinya juga menyambangi masyarakat di Pulau Lombok yang juga menjadi konstituennya. Mirah menyampaikan, dirinya tetap meluangkan waktu untuk masyarakat di tengah kesibukannya sebagai Badan Komunikasi Parlemen (DPD RI).
“Cukup banyak waktu untuk kami alokasi waktu untuk berdiskusi dengan parlemen negara negara lain, tujuannya unjuk mencegah konflik negara anggota parlemen. Terus menjalin kerja sama antara negara. Tentu kerja sama itu tidak hanya membutuhkan satu kali pertemuan, tapi banyak pertemuan,” ujar Senator Mirah Midadan Fahmi saat menyapa sejumlah peserta silaturahmi.
Mirah menyampaikan, dirinya sengaja mengundang sejumlah elemen masyarakat. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk menjembatangi kepentingan rakyat, termasuk yang memerlukan intervensi dari pemerintah pusat. “Sebelumnya kami sudah jalan di beberapa kabupaten di Pulau Lombok, kemudian di Pulau Sumbawa, Dompu dan terakhir di Kabupaten Bima hari ini,” ujarnya.
Mirah mengungkapkan salah satu aspirasi konstituen yang ditemuinya di Pulau Sumbawa, sebagian besar menyuarakan terkait kelangkaan dan penjualan LPG 3 kg (bersubsidi) di atas harga eceran tertinggi. Kemudian berkaitan masalah pemblokiran rekening oleh PPATK.
“Jika ada peraturan pemerintah pusat menyulitkan pemerintah daerah atau masyarakat sampaikan ke mada (saya),” seru Mirah di hadapan peserta diskusi.
Pada momentum tersebut, sejumlah elemen masyarakat menyampaikan ekspektasinya kepada Senator Mirah Midadan Fahmi. “Persoalan LPG subsidi saat ini tidak bisa diselesaikan pemerintah daerah. Mungkin terjadi miss comunnication antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait gas LPG. Mungkin bisa diatensi ibu Mirah Midadah,” harap pengurus Karang Taruna Desa Tambe Kecamatan Bolo.
Pada kesempatan yang sama CSO sekaligus Ketua Badan Permusyaratan Desa Darusalam Kecamatan Bolo, Rosdiana menyampaikan harapanya agar Senator Mirah Midada mendukung upaya elemen di Desa Darusalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa, salah satunya menyesuaikan potensi Desa Darusalam sebagai salah satu desa pesisir di wilayah barat Kabupaten Bima.
Rosdiana mengungkapkan, upaya pengembangan desa dengan mengandalkan dana desa terbatas. Terutama setelah pemerintah mengarahkan agar dana desa juga digunakan untuk mendukung kegiatan Koperasi Desa Merah Putih.
“Untuk dari pemerintah desa hanya sedikit sedikit. Kami harapkan adanya perhatian Mbak Mirah,” harap Rosdiana.
Pada kesempatan yang sama, penggiat literasi dari Desa Rato Kecamatan Bolo, Jasman mengungkapkan harapannya agar kegiatan literasi di desa didukung senator.
Jasman menyampaikan siap menjadi agen tingkat lapangan (grass root) bagi Senator Mirah Midadan. “Sekarang kami membantu literasi Quran untuk menfilter kebiasaan remaja terhadap konten-konten negatif di tengah anak dan remaja,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan pemuda Kecamatan Bolo, Hanif menyampaikan permasalahan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lapangan.
Menurut dia, selama ini para pelaku UMKM di lapangan hanya dijadikan objek pajak (pendapatan asli daerah/ PAD) oleh pemerintah daerah. Namun pada aspek lain pemerintah daerah abai terhadap kondisi pelik yang dihadapi para pelaku usaha. Misalnya permasalahan kelangkaan dan penjualan LPG 3 kg di atas HET.
Pemerintah daerah kata dia, memperketat penggunaan LPG 3 kg (bersubsidi) untuk para pelaku UMKM. Namun pada sisi lain, pemerintah daerah abai penegakan hukum terhadap penggunaan LPG bersubsidi untuk sektor lain seperti kegiatan petani tambak, sektor pertanian dan peternakan.
“Pemerintah ini seolah-olah melempar tapi sembunyi tangan. Bantuan untuk UMKM tidak ada dari pemerintah daerah walaupun kami ada kelengkapan PIRT. Pendampingan juga tidak ada,” ujarnya.
Sementara itu, kader Himpunan Mahasiswa Islam, Afatah berharap isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang disuarakan sejumlah elemen OKP di Pulau Sumbawa menjadi atensi Senator Mirah Midadan Fahmi.
“Ada beberapa hal yang menciderai perjuangan teman teman mahasiswa dianggap melakukan perusakan fasilitas negara,” katanya.
Ia juga berharap Senator Mirah Midadan memperjuangkan agar jembatan penghubung Lewa Mori di Kabupaten Bima segera terwujud.
Merespon aspirasi konstituennya, Senator Mirah Midadan Fahmi mengisyaratkan akan menanggapi serius persoalan yang disampaikan masyarakat. Berkaitan kelangkaan dan penjualan LPG bersubsidi di atas HET akan dikomunikasikannya dengan pihak pemerintah daerah.
Mirah juga menanggapi polemik penggunaan LPG bersubisidi oleh pelaku usaha. Menurutnya, para pelaku usaha di Kabupaten Bima umumnya masuk kelompok ultra UMKM, bukan sebagai pelaku UMKM. Karena standardisasi UMKM memiliki omzet rata-rata di atas Rp150 juta.
“Nanti rekomendasikan akan kami buatkan ke Bupati dan Wakil Bupati Bima. Pemerintah itu tidak bisa menunggu hasil saja. Sebenarnya di Bima lebih domiman usaha ultra mikro, bukan UMKM,” ujarnya.
Menurut alumnus Master of Science Economic Development, University of Glasgow the United Kingdom yang sedang menempuh program doktoral Universitas Indonesia ini, pelaku ultra UMKM layak mendapatkan LPG 3 kg untuk mendukung kegiatan usaha. Berbeda jenis dengan para pelaku usaha menengah ke atas atau UMKM dengan omzet rata-rata Rp150 juta.
Dikatakanya, harus ada skema pengawasan yang baik berkaitan penyaluran LPG 3 kg (bersubsidi), khususnya penggunaanya untuk sektor lain seperti perikanan, pertanian dan peternakan selain untuk kebutuhan rumah tangga dan ultra UMKM.
“Kemudian terkait psikolog saya bisa sampaikan ke kawan kawan saya komunikasikan ke kawan psikologi. Nanti akan saya suarakan pada saat paripurna. Tolong sampaikan detailnya kepada saya. Saya bantu pendampingan. Selama ini terkait kekerasan seksual saya baru mendapatkan dari media kekerasan di pondok pesantren Pulau Lombok,” ujarnya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
