Peneliti FITRA Soroti Dugaan Rehabilitasi Rumah Bupati Bima Menggunakan APBD, Minta Status Aset Dijelaskan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bima, Berita11.com— Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ramli, turut menanggapi polemik dugaan penggunaan APBD Kabupaten Bima untuk merehabilitasi rumah pribadi Bupati Bima, Ady Mahyudi.

Ramli mengatakan, penggunaan APBD untuk rehabilitasi rumah kepala daerah perlu dilihat berdasarkan status aset, peruntukan bangunan, serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Legalitas belanja tersebut harus disertai penjelasan mengenai dasar kebutuhan dan pertanggungjawabannya.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bima perlu menjelaskan apakah rumah yang direhabilitasi tersebut merupakan rumah jabatan atau aset pribadi kepala daerah.

“Kejelasan status aset menjadi penting karena penggunaan APBD harus memiliki dasar hukum, fungsi, dan peruntukan yang jelas,” ujarnya saat dimintai tanggapan oleh Berita11.com, Jumat (20/11/2026).

BACA JUGA:  Ini Daftar Nama Bawaslu Kabupaten dan Kota Masa Bakti 2023-2028 di NTB

Sebelumnya, disitat dari Bima TV, rumah Bupati Bima, Ady Mahyudi, yang berlokasi di Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, mendapat rehabilitasi menggunakan APBD Murni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025.

Informasi yang dihimpun Bimakini menyebutkan, sejumlah bagian rumah tersebut direhabilitasi pada awal 2025, tidak lama setelah Ady Mahyudi memenangkan Pilkada Kabupaten Bima.

Pekerjaan rehabilitasi meliputi penimbunan dan perataan tanah di halaman belakang rumah yang kemudian dicor semen untuk dijadikan tempat parkir. Selain itu, rehabilitasi juga mencakup musala, pagar, dan kamar mandi.

Rehabilitasi rumah tersebut dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima, Aries Munandar, MT. Menurut Aries, penggunaan APBD untuk rehabilitasi rumah Bupati diperbolehkan sesuai ketentuan.

BACA JUGA:  Vonis lebih Berat, Hakim Tipikor Tambah Hukuman Penjara Dua Terdakwa Korupsi KUR BNI Woha

“Apa saja yang direhabilitasi dan berapa anggarannya, saya sudah lupa,” kata Aries saat diwawancarai Bimakini seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bima, Jumat (13/11/2026).

Pekerjaan rehabilitasi itu disebut mulai dilaksanakan melalui APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Namun, proses perencanaannya turut menjadi sorotan karena APBD 2025 telah ditetapkan DPRD Kabupaten Bima melalui rapat paripurna pada Desember 2024, ketika Ady Mahyudi belum resmi menjabat sebagai Bupati Bima.

Saat dimintai penjelasan mengenai proses perencanaan rehabilitasi rumah tersebut, termasuk kemungkinan adanya pekerjaan yang belum tercantum dalam perencanaan awal APBD, Aries Munandar mengarahkan Bimakini untuk mengonfirmasi persoalan itu kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Aries juga mengaku tidak mengingat total anggaran yang digunakan untuk rehabilitasi rumah tersebut. [B-22]

Follow informasi Berita11.com di Google News

Pos terkait