Mataram, Berita11.com—Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah berharap kehadiran Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Provinsi NTB dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pertambangan yang ada di NTB.
“Sudah saatnya kita memberikan edukasi ke masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi dimasa pandemi ini. Hal–hal yang berhubungan dengan proses pertambangan yang beroperasi di NTB dapat disampaikan kepada masyarakat,” kata Ummi Rohmi saat menerima rombongan PERHAPI Provinsi NTB di Aula pendopo Wagub NTB, Selasa (24/08/2021).
Selain itu, wanita yang akrab disapa Ummi Rohmi ini juga menuturkan, selama ini masyarakat selalu cenderung berfikir bahwa keberadaan tambang di sekitar dapat merusak lingkungan. Padahal apabila tambang dikelola dengan baik, maka akan dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
“Mindset masyarakat terhadap keberadaan tambang selama ini, di mana masyarakat beranggapan dari apa yang sering bibaca dan dilihat, seolah-olah tambang merusak lingkungan, ini yang perlu diluruskan dan diberikan edukasi,”pungkas Ummi Rohmi.
Senada dengan Wagub NTB, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Zainal Abidin mengatakan bahwa isu pertambangan di tengah masyarakat harus segera diberikan edukasi dan masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk terlibat di pertambangan.
“PERHAPI dapat mendidik masyarakat yang ingin terlibat di tambang sehingga mendapatkan ilmu penegtahuan secara langsung dari para ahlinya,” pungkasnya.
Dalam pertemuan ini, Ketua PERHAPI Provinsi NTB, Joni Safaat Adiansyah meminta Wagub NTB sebagai Dewan Pengarah Perhapi NTB. Hal itu karena sepak terjang Wagub NTB di dunia pertambangan selama 10 tahun. “Kami berharap agar PERHAPI NTB dapat bergerak cepat dan berkontribusi di NTB,” ujar alumnus Curtin University, Western Australia (Ph.D) dan Master of Science, Environmental Sciences, Wageningen University, The Netherlands ini.
Joni menuturkan bahwa perkembangan pertambangan di NTB yang dikelola perusahaan sudah bagus, karena pemerintah hadir untuk terus memantau, kewajiban safety terus dilakukan.
“Sementara itu, pertambangan rakyat kita perlu PR yang perlu ekstra untuk bagaimana mengelola tambang rakyat ini agar sesuai dengan kaidah–kadiah pertambangan yang baik yang ditetapkan pemerintah,” ujar mantan General Supervisor Environmental Affairs, Environmental Department PT Newmont Nusa Tenggara, yang juga dosen senior Prodi S1 Teknik Pertambangan ini. [B-19]
