Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Pemkab Bima Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan

Rakor Monitoring dan Evaluasi Progres Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara secara virtual yang diikuti Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Kabupaten Bima, Selasa (6/10/2026).
Rakor Monitoring dan Evaluasi Progres Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara secara virtual yang diikuti Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Kabupaten Bima, Selasa (6/10/2026).

Bima, Berita11.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mendorong penguatan sektor pertanian, peternakan, serta perikanan dan kelautan sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah.

Strategi tersebut diarahkan pada optimalisasi komoditas unggulan melalui pengembangan hilirisasi dan industri pengolahan berbasis potensi lokal.

Bacaan Lainnya

Upaya itu disampaikan Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Kabupaten Bima dalam Rapat Koordinasi Pembahasan, Monitoring, dan Evaluasi Progres Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang digelar secara virtual, Selasa (6/10/2026).

Plt. Kepala Bidang PSDA Bappeda Kabupaten Bima, Rita Nirmala, S.Si., memaparkan sejumlah analisis strategis untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bima, dengan target dalam RPJMD 2026 sebesar 5,67 persen.

BACA JUGA:  Mundur dari PNS, Hj Eka Indra Kumala Djuwita Ingin Mengabdikan diri agar Pulau Sumbawa Setara dengan Daerah lain

Dalam forum yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri tersebut, strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan yang selama ini menjadi basis perekonomian daerah.

Selain sektor pertanian dan peternakan, sektor perikanan dan kelautan juga menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan ekonomi daerah.

Bappeda Kabupaten Bima juga terus melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data kinerja melalui laman resmi kendaliekonomi.kemendagri.go.id.

Hingga 30 September 2026, sebanyak 23 dari 34 indikator yang tersedia telah diinput oleh Kabupaten Bima. Capaian tersebut setara dengan 68 persen.

Pemkab Bima menargetkan proses penginputan dan pemenuhan indikator tersebut terus dituntaskan sebagai bagian dari evaluasi kinerja sekaligus dasar dalam memperkuat kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Siapkan Kawasan Industri Berbasis Hasil Pertanian

Pada hari yang sama, Bappeda Kabupaten Bima juga mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

Rapat tersebut membahas laporan antara penyusunan Feasibility Study (FS) Kawasan Industri Berbasis Hasil Pertanian dan Perkebunan Lokal di Kabupaten Bima.

BACA JUGA:  Duta Kota Bima Kelurahan Lewirato Juara 1 Lomba Desa Kelurahan tingkat Provinsi NTB

Penyusunan FS tersebut menjadi salah satu langkah untuk menjawab masih terbatasnya fasilitas penunjang industri pengolahan hasil bumi di Kabupaten Bima.

Dokumen tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi basis data sekaligus landasan ilmiah bagi Pemkab Bima dalam menentukan arah kebijakan dan peluang investasi strategis di sektor pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

Kerja sama penyusunan FS dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB bersama Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM) FISIP Universitas Brawijaya.

Dalam prosesnya, telah mengerucut tiga alternatif lokasi potensial untuk pengembangan kawasan industri tersebut.

Dua lokasi berada di Desa Pandai, sedangkan satu lokasi lainnya berada di Desa Risa, Kecamatan Woha.

Pengembangan kawasan industri berbasis komoditas lokal diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan, tetapi juga membuka peluang investasi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat rantai ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima. [B-19]

Follow informasi Berita11.com di Google News

Pos terkait