Kota Bima, Berita11.com — Inflasi Kota Bima pada April 2026 tercatat sebesar 4,23 persen. Angka tersebut dinilai belum berada pada kondisi berbahaya, tetapi tetap perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Akademisi Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima, Fajrin Hardinandar, menilai inflasi yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah sama-sama dapat memengaruhi kesehatan ekonomi daerah.
“Inflasi rendah juga bisa menjadi sinyal melemahnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat,” ujarnya dikutip Minggu (10/5/2026).
Menurut Fajrin, salah satu kelompok yang paling cepat merasakan dampak inflasi adalah pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menilai inflasi Kota Bima kemungkinan besar dipicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, kemudian diikuti sektor transportasi, pendidikan, listrik, dan bahan bakar.
Namun, Fajrin mempertanyakan apakah kenaikan harga bahan pokok benar-benar ikut meningkatkan kesejahteraan petani dan pedagang kecil di daerah.
“Secara teori, kenaikan harga pangan seharusnya ikut menguntungkan petani atau pedagang kecil. Tetapi kondisi di lapangan belum tentu demikian,” katanya.
Ia menjelaskan, Nilai Tukar Petani (NTP) di sejumlah subsektor di NTB, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, masih relatif rendah jika dibandingkan periode sebelumnya.
Padahal, sebagian besar kebutuhan pangan di Kota Bima berasal dari Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Pulau Lombok.
“Artinya, konsumsi akhir di Kota Bima seharusnya ikut menguntungkan petani dan pedagang lokal. Tetapi data menunjukkan kondisi tersebut belum sepenuhnya terjadi,” jelasnya.
Karena itu, Fajrin meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima menelusuri rantai distribusi dan pembentukan harga secara lebih mendalam.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya margin distribusi yang terlalu tinggi dalam rantai perdagangan atau pengadaan bahan pangan tertentu.
“Tentu ini masih perlu ditelusuri lebih jauh. Tetapi pemerintah daerah perlu memastikan kenaikan harga benar-benar memberi dampak positif bagi petani dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Selain itu, Fajrin mengkritisi pernyataan yang menyebut inflasi Kota Bima dipengaruhi ketidakpastian ekonomi nasional dan global.
Menurutnya, penjelasan seperti itu perlu dibarengi dasar metodologis dan model empiris yang jelas.
“Kalau inflasi daerah dikaitkan dengan kondisi ekonomi nasional dan global, maka jalur transmisinya ke ekonomi lokal harus bisa dijelaskan secara akademis,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah memperkuat diskusi bersama tim ahli ekonomi sebelum menyampaikan pernyataan resmi terkait kondisi inflasi daerah.
“Penjelasan kepada publik harus berbasis data, metodologi, dan kondisi riil masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima mencatat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada April 2026 sebesar 4,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 112,69. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala BPS Kota Bima, Tuti Juhaeti, menjelaskan bahwa inflasi terjadi akibat kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. “Secara umum, hampir semua kelompok mengalami kenaikan harga, sehingga mendorong inflasi tahunan di Kota Bima,” ujarnya.
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,28 persen dan inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) sebesar 2,09 persen.
Sejumlah kelompok pengeluaran menjadi penyumbang utama inflasi. Kelompok pendidikan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 6,97 persen, diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,78 persen serta transportasi sebesar 4,03 persen. Sementara itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi 4,34 persen, dan kelompok pakaian serta alas kaki naik 1,12 persen.
Menurut Tuti Juhaeti, kenaikan pada sektor pendidikan dipicu oleh biaya pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah. Di sisi lain, sektor transportasi terdorong oleh kenaikan tarif angkutan, terutama angkutan udara.
Komoditas yang dominan menyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, tarif angkutan udara, biaya pendidikan tinggi, rokok, ayam hidup, tomat, serta air kemasan. Selain itu, berbagai makanan jadi seperti bakso dan ikan bakar juga ikut mendorong kenaikan harga.
Meski demikian, beberapa komoditas turut menahan laju inflasi atau mengalami deflasi, seperti ikan nila, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, serta tarif angkutan antarkota.
BPS menilai, tekanan inflasi di Kota Bima masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan, biaya jasa transportasi, serta kebutuhan pendidikan dan konsumsi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas strategis yang sering bergejolak. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
