Kota Bima, Berita11.com— BPJS Kesehatan Cabang Bima menggelar pertemuan evaluasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) bersama PIC Prolanis dari seluruh Puskesmas di Kota Bima dan Kabupaten Bima.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha menyebut evaluasi tersebut dilakukan terhadap capaian indikator angka kontak, rujukan nonspesialistik, dan khususnya capaian rasio peserta prolanis terkendali, serta kendala teknis dan administratif yang dihadapi Puskesmas terkait klaim kegiatan kelompok prolanis.
“Prolanis adalah upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang hidup dengan penyakit kronis. Peran Puskesmas sangat penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih preventif dan berkelanjutan,” ujar Arie, Selasa (29/7/2025).
Arie menambahkan, meski capaian Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT) masih di bawah 5% dan angka kontak belum mencapai target 150 permil, semangat perbaikan terus dilakukan.
Ia menyoroti pentingnya fokus kerja PIC Prolanis, mengingat banyak yang merangkap tugas lain seperti PIC P-care dan PIPP. “Kami mendorong agar PIC Prolanis dapat fokus pada tugas utamanya agar capaian KBK bisa optimal,” ujarnya.
Arie juga menekankan perlunya ketelitian dalam penginputan data RPPT, terutama untuk kasus hipertensi. Ia mencontohkan Puskesmas Langgudu yang telah menginput data RPPT namun hanya sebagian tercatat sebagai capaian. BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan sistem untuk memastikan apakah terjadi kesalahan teknis atau penginputan, dan jika perlu, akan dilaporkan ke kantor pusat untuk perbaikan sistem.
Terkait dengan rendahnya nilai KBK di beberapa Puskesmas yang berdampak langsung pada insentif PIC Prolanis. Puskesmas Langgudu Timur, kekurangan tenaga entri data menjadi salah satu penyebab utama.
“BPJS Kesehatan mendorong agar setiap Puskesmas memiliki tim khusus untuk mendukung pelaksanaan Prolanis secara optimal dan berharap untuk klaim GDP/GDS peserta Prolanis harus dilengkapi hasil laboratorium yang ditandatangani dokter,” katanya.
Arie juga menekankan pentingnya rekrutmen peserta baru untuk memperluas cakupan layanan dan memudahkan pencapaian target RPPT.
Arie menambahkan, BPJS Kesehatan mendorong agar setiap petugas memiliki akses user PCare secara mandiri, guna memperlancar proses pelaporan dan menghindari penggunaan akun milik orang lain. Pengajuan nama petugas dapat dilakukan melalui surat resmi ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan akses yang sesuai.
“Diharapkan seluruh Puskesmas untuk segera melakukan perbaikan dalam pelaksanaan Program Prolanis,” katanya.
Setiap Puskesmas diminta untuk menyempurnakan dokumen SPJ klaim kegiatan kelompok dengan dokumentasi yang lengkap dan sesuai standar audit. “Selain itu, rekrutmen peserta Prolanis perlu ditingkatkan agar cakupan layanan semakin luas dan target RPPT dapat tercapai” harap Arie.
Penagihan klaim kegiatan dan promotif Prolanis juga harus dilakukan secara tepat waktu, dengan memastikan kelengkapan seluruh berkas pendukung. BPJS Kesehatan Cabang Bima menekankan pentingnya optimalisasi peran PIC Prolanis, termasuk memastikan bahwa setiap PIC memiliki akses user Pcare secara mandiri untuk memperlancar proses entri data. Di sisi lain, Puskesmas yang mengalami kendala teknis atau administratif diharapkan segera berkoordinasi secara intensif dengan BPJS Kesehatan agar solusi dapat segera ditemukan dan implementasi program berjalan lebih efektif.
“Semoga Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar Puskesmas dan BPJS Kesehatan, serta mendorong inovasi layanan kesehatan berbasis komunitas. Dengan komitmen bersama, Prolanis diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pengelolaan penyakit kronis dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bima,” tambah Arie.
Perwakilan Puskesmas Wera, Irwati menyampaikan sejumlah kendala teknis di lapangan terkait upaya sinergi dan perbaikan layanan yang menjadi fokus evaluasi Prolanis oleh BPJS Kesehatan.
Menurutnya, salah satu hambatan yang kerap terjadi adalah keterbatasan jaringan internet yang mempengaruhi proses input data peserta dan pelaporan kegiatan. Selain itu, koordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan kadang membutuhkan waktu lebih lama karena perbedaan sistem dan jadwal layanan.
“Kami mengalami kendala dalam penggunaan user P-Care yang tidak dapat diakses, sehingga proses entri data peserta yang telah dikontak dan diperiksa menjadi terhambat, berharap hambatan tersebut dapat segera diatasi, mengingat kelancaran input data sangat berpengaruh terhadap pemantauan kondisi kesehatan peserta Prolanis secara berkala,” ujar Irwati. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
