Bima, Berita11.com— Puluhan tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa hingga pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima menandatangani Petisi Rakyat Nanga Wera di atas kain putih, yang di antaranya menyatakan perang terhadap pembalakan liar terhadap hutan.
Pembubuhan tanda tangan dukungan terhadap petisi tersebut digelar di lapangan Desa Nanga Wera Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mulai Jumat (21/2/2025). Setelah itu, satu persatu pimpinan ormas dan aktivis membubuhkan tanda tangan di atas kain putih, termasuk aktivis anti Narkoba dari Kabupaten Bima, Uswatun Hasanah alias Badai NTB.
Tokoh masyarakat Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Ahmad Idrus mengatakan, Petisi Rakyat Nanga Wera digagas oleh dirinya. Ide tersebut menyikapi dampak besar bencana alam banjir bandang yang merenggut nyawa delapan warga di Kecamatan Wera pada Januari 2025 lalu.
“Untuk mengajak seluruh rakyat yang ada di NTB, khususnya di Kecamatan Wera untuk ikut mendukung pergerakan kami melakukan advokasi,” ujar Ahmad Idrus saat dihubungi melalui layanan media social, Jumat (21/2/2025).
Tidak sekadar membubuhkan tanda tangan di atas kain putih, aktivis pemuda dan mahasiswa, kata Ahmad, juga akan menggelar unjuk rasa di depan kantor Camat Wera Kabupaten Bima, pada Senin (24/2/2025).
“(Unjuk rasa menyuarakan kepada) Pemerintah Provinsi berkaitan pengelolaan kehutanan, khususnya BKPH (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan) Provinsi NTB. Ketika apa yang menjadi tuntutan kami tidak segera diatensi, maka kami beserta rakyat Wera akan melakukan aksi besar-besaran dan berjilid-jilid,” kata Ahmad.
Dikatakannya, dalam aksi akbar pada Senin (24/2/2025), massa akan menyampaikan enam pokok tuntutan, di antaranya mendesak penerintah daerah segera membenahi infastruktur dan drainase setiap ruas jalan di Kecamatan Wera.
Selain itu, mendesak Camat Wera dan anggota DPRD Kabupaten Bima dari daerah pemilihan 4 (Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi) memperjuangkan infrastruktur di wilayah setempat.
“Selain itu, mendesak Pemerintah Kecamatan Wera segera klarifikasi atas perizinan pembalakan hutan tutupan negara di Desa Wora,” ujar Ahmad.
Massa di bawah bendera Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Wera Menggugat (AMPWM) Kecamatan Wera Kabupaten Bima juga akan mendesak Camat Wera segera berkomunikasi dengan pihak BKPH Provinsi NTB membentuk pos penjagaan dan pemantauan hutan yang melibatkan TNI / Polri di beberapa desa yang rawan illegal logging. “Juga mendesak Pemerintah Kecamatan Wera segera menertibkan hewan liar yang meresahkan masyarakat petani di Kecamatan Wera yang mengakibatkan konfilik sosial,” ujarnya.
Pada bagian lain, koordinator umum AMPWM Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Don Ilan mengisyaratkan, setelah aksi di kantor Camat Wera, massa yang terdiri dari puluhan aktivis pemuda dan mahasiswa di Kecamatan Wera akan melanjutkan unjuk rasa di depan kantor Dinas Kehutanan Provinsi NTB di Mataram.
Secara terpisah, Kepala Desa Nangawera Kecamatan Wera, Umar mengatakan, sebelumnya sudah ada kesepatan dalam masyarakat tidak membabat hutan tutupan yang dapat berimbas terhadap bencana alam.
Menurut mantan Distrik Fasilitator AIPD Australia ini, hutan gundul di Desa Wora Kecamatan Wera, namun imbas bencana alam juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Nanga Wera.
“Ini bukan bicara wilayah siapa yang hutannya gundul, akan tetapi seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bima ini harus dimulai dari hulunya hingga hilir menjadi atensi khusus oleh semua pihak, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten untuk bertindak tegas dan segera melakukan reboisasi serta ada tindak hukumnya,” ujar Umar.
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis yang menandatangani dukungan terhadap Petisi Rakyat Nanga Wera, antara lain Waki Ketua MUI Kabupaten Bima, Ustadz Irwan, Ketua BPD Nanga Wera, Nasarudin, mantan Ketua KNPI Kecamatan Wera, Yadin, Sekdes Nanga Wera Isunarion, Imam Masjid Nanga Wera, HM Tayeb, sejumlah kepala dusun dan tokoh Pendidikan, antara lain Syaruddin Jamal dan H Nurdin. [B-22]
