Bima, Berita11.com— Ketua Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) Muhammad Asrul meminta pemerintah agar mengeavluasi program Sekolah Rakyat (SR).
Menurut mahasiswa program megister UMY ini, anggaran besar pada program SR berpotensi menimbulkan korupsi. Untuk itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut.
Adapun sikap LMND sejak awal menolak program SR, karena dalam kacamata OKP ini program ini tidak efektif membenahi pendidikan di Indonesia.
“Orientasi dari Kemensos melahirkan Sekolah Rakyat karena angka putus sekolah. Dalam kacamata mereka banyaknya angka putus sekolah karena faktor ekonomi, seharusnya yang perlu dibenahi itu faktor ekonomi keluarga siswa, bagaimana anak -anak putus sekolah bisa mengakses pendidikan,” kata Asrul di sela menghadiri temu kangen alumni dan anggota aktif LMND se-Kota Bima dan Kabupaten Bima serta diskusi publik bertajuk Tambang Solutif atau Masalah untuk Kemajuan Ekonomi Nusa Tenggara Barat, di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Minggu (24/8/2025).
Menurut alumnus program studi S1 Teknik Pertambangan ini, pemerintah lebih tepat melaksanakan program sekolah gratis dari pada Sekolah Rakyat. Apalagi sudah diperkuat keputusan MK tentang sekolah gratis, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta.
“Sekarang banyak juga guru, ratusan guru mundur, banyak siswa yang mundur dari efek Sekolah Rakyat. Itu kan aloakasi anggaran Sekolah Rakyat cukup besar. Bayangin nggak kalau dialokasikan untuk membenahi banyaknya infrastruktur sekolah dasar yang ada di Indonesia. Itu masih banyak, ratusan sekolah yang masih rusak infrastrukturnya perlu dibenahi,” katanya.
Anggaran untuk Sekolah Rakyat, lanjut Asrul, jauh lebih berfaedah jika dimanfaatkan untuk menanbah kuota beasiswa dan perbaikan asrama-asrama mahasiswa dan saluran sanitasi di sekolah sekolah dasar.
“Kita juga mendorong anggaran Sekolah Rakyat bisa digunakan untuk kesejahteraan guru. Guru-guru sekarang itu banyak berita berita berseliwiran, stamen Menteri Keuangan gaji guru jadi beban negara entah hoaks. Itu kan memang kecil, apalagi yang honorer itu bayangin entah satu bulan, tiga bulan sekali, ada yang enam bulan sekali kan kasihan, padahal gajinya nggak seberapa,” kata Asrul.
Asrul mengatakan, LMND melihat ada potensi tinggi korupsi pada pengelolaan anggaran Sekolah Rakyat. “Kita menganggap anggaran gede itu potensi korupsinya tinggi, makanya LMND sejak awal menolak Sekolah Rakyat. Kita pinginnya udalah perbaiki sekolah yang ada, benahi infrastrutkurnya, benahi tenaga pendidiknya dan beri kesejahteraan kepada pendidikan,” katanya.
“Untuk Sekolah Rakyat kita belum melihat sejauh mana efeknya. Dalam analisa kita nggak terlalu siginifkan. Harus dievaluasi oleh pemerintah,” tandasnya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
