Dompu, Berita11.com— Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Gerakan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35+ (GTKHNK35+) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Dompu, Senin (8/12/2025).
Dalam aksi tersebut, para guru menuntut kejelasan penerbitan SK PPPK Paruh Waktu dan penyelesaian nasib honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi.
Wakil Ketua DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, turun langsung menemui massa aksi dan menyampaikan bahwa aspirasi para guru telah dibahas bersama anggota legislatif lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa DPRD telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu.
“Apa yang disampaikan guru-guru sudah kami bahas, dan hasilnya akan kami sampaikan kepada bupati. Kalau belum puas, perwakilan kalian bisa berdiskusi langsung dengan bupati,” kata Kurnia di hadapan massa.
Kurnia menegaskan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu sedang berjalan dan menunggu Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN. “Tidak benar jika kalian dizalimi. Proses Pertek sudah diusulkan dan kami kawal agar selesai bulan Desember. Pertek menjadi dasar bupati menerbitkan SK PPPK Paruh Waktu,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Kurnia juga menyoroti nasib guru honorer yang telah mengabdi hingga 20 tahun namun belum terakomodasi dalam pengangkatan PPPK. Ia menyampaikan bahwa DPRD akan meminta pemerintah daerah dan BKD mencari peluang diskresi ke pemerintah pusat.
“Banyak yang sudah 20 tahun bekerja belum diangkat. Kami sedih melihat kenyataan ini. Kami akan minta BKD bersama-sama mencari opsi agar mereka yang sudah lama mengabdi bisa diprioritaskan. Kami juga akan koordinasi dengan anggota DPR RI dari masing-masing partai untuk memperjuangkannya,” tegasnya.
Kurnia menambahkan bahwa terdapat sekitar 1.500 pegawai kategori R3 yang datanya saat ini masih diperbarui oleh BKD. Ia menekankan bahwa seluruh proses administrasi harus dipastikan tuntas pada Desember, termasuk penerbitan Pertek.
“Kita ingin memastikan bulan 12 ini sudah ada Pertek. Itu menjadi salah satu syarat penerbitan SK,” ujarnya.
Aksi berlangsung tertib dengan penjagaan aparat, sementara perwakilan guru tetap menunggu kepastian pemerintah daerah terkait tindak lanjut tuntutan mereka. [B-33]
Follow informasi Berita11.com di Google News
