Kota Bima, Berita11.com— Ketua Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND), Rahmat Ardiansyah mengingatkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima yang baru dilantik agar mengimplementasikan seluruh visi-misi secara nyata. Salah satunya dengan mewujudkan birokrasi berkualitas yang dapat melayanani kepentingan publik (masyarakat) dengan baik.
Menurut Ardiansyah, Wali Kota Bima baru harus mampu menata dan mewujudkan birokrasi bersih dan sehat, jauh dari pola korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satunya dengan menerapkan merit system. Sebuah kebijakan dan manajemen yang didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi.
Ardiansyah berharap dalam mutasi dan promosi pejabat, pimpinan daerah di Kota Bima memerhatikan prinsip manajemen sumber daya manusia (SDM) yang menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat atau the right man on the right place. Serta memastikan tidak ada setor menyetor dalam promosi pejabat, sehingga bisa melayani kepentingan publik (rakyat) dengan baik.
“Terpenting menempatkan pejabat sesuai kepetensi. Tidak mengangkat (pejabat) karena sejumlah mahar,” ujar Ardiansyah di Kota Bima, kemarin.
Dikatakan dia, pada prinsipnya EK LMND Kota Bima mendukung program dan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru selama baik untuk kemaslahatan hajat hidup orang banyak. “Harapannya, konsositensi pemerintah (kepala daerah dan wakil kepala daerah baru) dalam mewujudkan visi-misi sebagaimana yang disampaikan saat kampanye,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Departemen Kajian dan Bacaan EK LMND Kota Bima, Erlan berharap, pemerintahan baru di Kota Bima di bawah kepemimpian H Arahman H Abidin dan Ferry Sofiyan juga mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui akses informasi publik, termasuk berkaitan anggaran, sehingga publik (masyarakat) bisa berpartisipasi ikut mengawal jalannya pemerintahan hingga terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Menurut dia, partisipasi masyarakat termasuk kalangan mahasiswa sangat penting, karena Kota Bima telah memiliki rekam jejak merah terkait korupsi. Untuk itu, ia meminta setiap organisasi perangkat daerah menyiapkan informasi terkait program serta informasi berisi anggaran secara berkala. Misalnya disiapkan melalui website OPD yang dapat diakses oleh masyarakat.
“Pemerintah Kota Bima melalui OPD (satker) harus konsiten mewujudkkan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat undang-undang (KIP), sehingga masyarakat termasuk mahasiswa bisa ikut mengawal program, termasuk dokumen anggaran harus disiapkan secara berkala di website,” ujarnya.
Erlan menyatakan, komitmen Wali Kota Bima, H Arahman H Abidin menata dan mewujudkan lingkungan Kota Bima yang bersih dari sampah merupakan hal bagus dan sesuai kondisi saat ini. Hanya saja, komitmen tersebut harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten yang juga nantinya akan bisa dibaca dari arah kebijakan anggaran dan program pendukung lainnya. [B-19]
