Mataram, Berita11.com— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Mataram menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan mendesak di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai belum mendapat penyelesaian serius dari pemerintah daerah.
Kritik tersebut disuarakan HMI MPO Mataram melalui aksi demonstrasi di kantor Pemerintah Provinsi NTB, Kamis (17/4/2026) lalu, dengan membawa empat tuntutan utama, mulai dari infrastruktur jalan hingga tata kelola birokrasi.
HMI MPO menyoroti beberapa ruas jalan strategis yang masih rusak berat dan belum tertangani. Jalan tersebut dinilai penting karena menjadi penghubung antarwilayah serta penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Beberapa ruas jalan yang disorot yakni Lunyuk–Ropang–Moyo Hulu di Sumbawa, Poto Tano–Taliwang–Maluk, Sembalun–Sapit–Sumbawa, Wera–Ambalawi–Kota Bima, serta Langgudu Selatan–Sape.
Pengurus HMI MPO Mataram, M Adam Ikbal, mengatakan kerusakan jalan telah berlangsung lama dan berdampak pada meningkatnya biaya logistik, terhambatnya distribusi hasil pertanian, hingga terganggunya akses kesehatan masyarakat.
“Kami mendesak Pemprov NTB segera merealisasikan penyelesaian persoalan tersebut. Jangan biarkan masyarakat menjadi korban karena lambatnya koordinasi dan teknis,” ujarnya.
Sorotan berikutnya terkait rencana penyewaan 72 unit mobil listrik untuk kendaraan dinas dengan nilai kontrak mencapai Rp14 miliar per tahun.
Ketua Formatur HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Prasada, mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Kami mendukung transisi energi. Namun saat jalan penghubung antarwilayah masih rusak, publik berhak mengetahui apakah sewa 72 mobil listrik merupakan prioritas, termasuk kajian kebutuhan dan skema sewanya,” kata Hakim.
HMI MPO juga menyoroti tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Mereka menilai promosi dan mutasi jabatan dalam setahun terakhir diduga belum sepenuhnya berbasis sistem merit.
Menurut organisasi tersebut, kondisi itu berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik serta menghambat pelaksanaan program pembangunan.
“Meritokrasi adalah nyawa birokrasi. Jika rusak, pelayanan publik pasti terdampak,” tegasnya.
Program unggulan “Desa Berdaya” turut menjadi sorotan. HMI MPO menilai program tersebut belum menunjukkan hasil signifikan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Mereka meminta pemerintah menghadirkan langkah konkret, seperti perbaikan infrastruktur desa, penyaluran anggaran tepat sasaran, serta menghindari intervensi politik dalam proses pendampingan desa. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
