Bima, Berita11.com– Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bima mengkritik keras wacana Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK).
Kebijakan ini dinilai berpotensi merusak fondasi kesejahteraan sosial yang sedang dibangun negara.
Sekretaris DPC GMNI Kabupaten Bima, Andi Supriyanto menegaskan bahwa jaminan kesehatan nasional bukan sekadar urusan administratif, melainkan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
“Negara harus memastikan setiap warga memiliki akses layanan kesehatan yang adil. Program JKN adalah instrumen strategis untuk mencegah kemiskinan akibat biaya medis yang tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026).
GMNI Kabupaten Bima juga menyoroti bahwa skema PBI JK merupakan bentuk nyata prinsip gotong royong, di mana negara menanggung iuran bagi masyarakat miskin dan rentan. Penonaktifan peserta secara sepihak dianggap menjadi tantangan serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah.
Menurut Andi, keberadaan jaminan kesehatan telah terbukti menurunkan risiko kemiskinan akibat pengobatan mahal, meningkatkan akses layanan preventif (pencegahan), memperkuat produktivitas tenaga kerja melalui rasa aman sosial.
Menyikapi masalah data yang sering menjadi alasan penonaktifan, GMNI Kabupaten Bima mendorong pemerintah untuk segera melakukan reformasi berkelanjutan. Hal ini mencakup pemutakhiran data penerima subsidi yang lebih akurat serta pemerataan fasilitas kesehatan di daerah.
“Ke depannya, sistem jaminan kesehatan harus diarahkan pada digitalisasi data kepesertaan yang transparan serta sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Andi.
Organisasi kemahasiswaan ini berharap pemerintah tidak hanya melihat kesehatan sebagai beban anggaran, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Penguatan layanan primer dan efektivitas birokrasi menjadi kunci agar sistem kesehatan nasional tetap inklusif dan berdaya tahan bagi seluruh rakyat Indonesia. [B19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
