Bima, Berita11.com— Persoalan sampah yang berceceran di sepanjang jalan lintas Sumbawa-Bima (jalan nasional) di wilayah Kabupaten Bima kembali menjadi sorotan publik. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan penanganan kebersihan lingkungan oleh instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima.
Ketua Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kabupaten Bima, Nu’man, menilai keberadaan sampah yang menumpuk dan berserakan di sejumlah titik jalan utama tidak hanya mengganggu estetika daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta mencoreng citra Kabupaten Bima di mata pengguna jalan dan para pendatang.
“Sebagai jalur strategis yang setiap hari dilalui masyarakat umum, kondisi jalan lintas nasional tersebut seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah,” ujar Nu’man melalui layanan media sosial whatshapp, Sabtu (9/5/2026).
Namun, menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan masih rendahnya pengelolaan kebersihan dan penanganan sampah secara maksimal.
Selain lemahnya pengawasan dan penanganan teknis di lapangan, ia juga menilai mandeknya kerja-kerja DLH Kabupaten Bima tidak terlepas dari belum dibayarkannya gaji tenaga PPPK paruh waktu oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Kondisi tersebut diduga berdampak langsung terhadap menurunnya efektivitas kerja petugas kebersihan dan pelayanan lingkungan di lapangan.
“Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ini. Bagaimana mungkin pelayanan kebersihan bisa berjalan maksimal apabila hak-hak para pekerja, khususnya tenaga PPPK paruh waktu, belum dipenuhi dengan baik,” tegasnya.
Atas dasar itu, EK LMND Kabupaten Bima mendesak Bupati Bima untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima. Evaluasi tersebut dinilai penting guna memastikan adanya langkah konkret dan tanggung jawab nyata dalam menangani persoalan sampah yang terus berulang.
EK LMND juga meminta Pemerintah Kabupaten Bima segera menyelesaikan persoalan pembayaran gaji tenaga PPPK paruh waktu agar pelayanan kebersihan dan penanganan lingkungan dapat berjalan optimal serta tidak terus mengalami hambatan.
Nu’man menegaskan bahwa persoalan lingkungan bukan sekadar urusan kebersihan semata, melainkan menyangkut kesehatan publik, kenyamanan masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga wajah daerah.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan, Ketua EK LMND Kabupaten Bima bersama sejumlah anggota juga telah mendokumentasikan foto-foto kondisi sampah yang berserakan di sepanjang jalan lintas nasional sebagai bukti situasi di lapangan.
Pihaknya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan agar persoalan sampah tidak terus menjadi keluhan masyarakat. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
