Mataram, Berita11.com— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengarahkan program literasi ke penguatan pemahaman hukum dan politik masyarakat. Upaya untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kualitas partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Ashari, mengatakan capaian NTB yang berhasil menempati peringkat kedua nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi modal penting untuk memperluas fokus literasi ke sektor yang lebih strategis.
“Literasi tidak cukup hanya sebatas membaca. Masyarakat maupun aparatur pemerintah juga harus memahami regulasi dan proses kebijakan secara menyeluruh,” kata Ashari dikutip Senin (5/5/2026).
Menurutnya, literasi hukum sangat diperlukan terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam merumuskan kebijakan daerah agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Ia mencontohkan prinsip lex superior derogat legi inferiori yang menegaskan bahwa peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
“Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain aspek hukum, Pemprov NTB juga menaruh perhatian pada penguatan literasi politik masyarakat. Ashari menilai pemahaman politik warga masih bersifat pragmatis dan cenderung meningkat hanya menjelang pemilihan umum.
“Pemahaman politik masyarakat harus dibangun secara berkelanjutan. Masyarakat perlu mengetahui alasan dan tujuan suatu kebijakan, bukan sekadar melihat hasil akhirnya,” katanya.
Ia juga menyinggung praktik politik uang yang masih ditemukan dalam proses demokrasi. Menurutnya, peningkatan literasi politik dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi praktik tersebut.
Dalam menjalankan program literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB melibatkan jaringan Bunda Literasi hingga tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan lebih dari 140 komunitas literasi yang tersebar di berbagai wilayah NTB.
Berbagai kegiatan edukatif, termasuk kemah literasi, terus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok usia.
Ke depan, Pemprov NTB berencana meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui pembaruan koleksi buku dan studi komparasi ke luar negeri.
Melalui penguatan literasi hukum dan politik, pemerintah berharap masyarakat NTB tidak hanya memiliki minat baca yang tinggi, tetapi juga menjadi warga yang kritis, sadar hukum, dan aktif dalam proses demokrasi. [B-25]
Follow informasi Berita11.com di Google News
