Bima, Berita11.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima menantang Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhamad Erwin, membuka data Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD secara transparan kepada publik, menyusul polemik pengelolaan anggaran tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Bima, Muzakir, mengatakan keterbukaan diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai besaran anggaran Pokir, mekanisme pembagian alokasi kepada anggota DPRD, serta dasar hukum yang digunakan.
“Buka datanya. Publik perlu tahu berapa total pagu Pokir, berapa alokasi masing-masing anggota, siapa yang menentukan pembagiannya, dan apa dasar hukumnya,” tegas Muzakir, dalam pernyataan tertulis, Rabu (21/10/2026).
HMI juga meminta klarifikasi atas informasi yang sebelumnya beredar mengenai anggaran sekitar Rp60 miliar untuk mengakomodasi Pokir anggota DPRD Kabupaten Bima. Menurut Muzakir, angka tersebut perlu diuji melalui dokumen penganggaran resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Selain total anggaran, HMI mempertanyakan mekanisme pembagian Pokir antara pimpinan dan anggota DPRD. Organisasi mahasiswa tersebut meminta penjelasan mengenai kemungkinan perbedaan alokasi, pihak yang menetapkan pembagian, serta regulasi yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
HMI juga mendesak agar program Pokir yang berkaitan dengan Muhamad Erwin dibuka secara terperinci, meliputi nama kegiatan, nilai anggaran. [B-25]
Follow informasi Berita11.com di Google News
