Bima, Berita11.com— Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ardiwin, mengungkapkan Kepala SMPN 6 Satap Monta, Junaidin, mengakui pernah mengeluarkan tujuh ijazah yang diduga bermasalah pada 2024–2025.
Pengakuan tersebut disampaikan Junaidin saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat khusus DPRD Kabupaten Bima, Kamis (12/11/2026).
Ardiwin menjelaskan, dalam RDP tersebut Junaidin awalnya tidak mengakui pernah mengeluarkan ijazah yang dipersoalkan. Namun, setelah diperlihatkan dokumen ijazah, yang bersangkutan akhirnya mengakui pernah mengeluarkannya.
“Ada tujuh ijazah yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Junaidin pada 2024–2025 yang di-scan. Namun, ijazah tersebut diketahui bermasalah setelah Karim mengikuti tes TNI untuk kelengkapan administrasi, karena nomor ijazah tersebut tidak terdata di Dapodik,” ungkap Ardiwin saat dikonfirmasi Minggu (15/11/2026).
Menurut Ardiwin, Kepala SMPN 6 Satap Monta, Junaidin sempat menerbitkan surat keterangan (suket) dan menarik kembali ijazah yang dipersoalkan. Namun, langkah tersebut sudah terlambat karena persoalan itu telanjur mencuat.
Terkait hasil RDP, Ardiwin mengatakan Komisi IV DPRD Kabupaten Bima sebatas memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta keterangan dan mengklarifikasi persoalan tersebut.
Hasil pembahasan selanjutnya akan diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima untuk menentukan langkah atau sanksi yang akan diambil.
“Intinya, kami hanya memanggil pihak-pihak terkait dan meminta keterangan serta mempertanyakan kejelasannya. Namun, keputusannya akan kami teruskan kepada Ketua Dewan (DPRD) terkait sanksi apa yang akan diambil. Kami akan menunggu keputusan dari pihak Ketua Dewan,” ujarnya.
Sebelumnya, Forum Komunikasi Pemuda Pelopor Pembangunan (FKP3) Kabupaten Bima mendesak DPRD Kabupaten Bima menggelar RDP untuk mengusut dugaan pemalsuan ijazah tingkat SMP milik salah satu alumnus SMPN 6 Satap Tanjung Baru, Kecamatan Monta.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat pengaduan bernomor 007/FKP3/BMA/X/2026 tertanggal 8 Oktober 2026 yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bima melalui Komisi IV.
Ketua FKP3 Kabupaten Bima, Adhar, mengatakan pihaknya melakukan penelusuran awal terhadap ijazah atas nama Fariman. Hasil penelusuran tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut.
Menurut Adhar, hasil verifikasi awal menunjukkan nomor ijazah yang dipersoalkan tidak ditemukan dalam Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) maupun pangkalan data pendidikan yang mereka telusuri.
Persoalan tersebut mencuat setelah Fariman mengikuti proses verifikasi dokumen untuk memenuhi persyaratan seleksi calon anggota TNI. Saat itu, nomor ijazah yang digunakan disebut tidak ditemukan dalam sistem pendataan.
Atas temuan tersebut, FKP3 meminta DPRD memanggil Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, serta pihak sekolah untuk memberikan penjelasan.
FKP3 juga meminta dilakukan verifikasi forensik guna memastikan keaslian dan keabsahan ijazah yang dipersoalkan.
Sebelumnya, operator SMPN 6 Satap Tanjung Baru, Mustakim, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Pikiran-Rakyat, menjelaskan bahwa ijazah tersebut merupakan hasil pemindaian atau scan yang kemudian dicetak di Kota Bima.
“Ijazahnya hasil scan dan tulis tangan,” ujar Mustakim.
Sementara itu, Sekretaris Dikbudpora Kabupaten Bima, Faturrahman, sebelumnya mengaku belum melihat secara langsung dokumen ijazah yang dipersoalkan tersebut. Ia menyatakan akan menelusuri persoalan itu lebih lanjut. [B22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
