Bima, Berita11.com— Sejumlah warga di Kabupaten Bima menyampaikan apresasi atas upaya pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memudahkan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sejumlah warga menilai, layanan fasilitas kesehatan seperti di tingkat Puskesmas tanpa membebani pasien dengan hasil pemindaian (foto copy) dokumen kependudukan dan tanpa foto copy kartu JKN akan mempercepat pelayanan bagi pasien.
“Tentu ini adalah hal positif, BPJS Kesehatan mendorong Faskes membenahi layanan kesehatan bagi masyarakat (pasien). Kami berharap ini ditindaklajuti oleh setiap Puskesmas,” harap Suharni, warga Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Rabu (29/3/2023).
Suharni mengungkapkan, sebagian anggota keluarganya merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI). Beberapa tahun lalu, almarhum suaminya dirawat di Puskesmas Soromandi Kabupaten Bima. Kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima.
Selama perawatan itu, jelas dia, suaminya yang menderita penyakit diabetes dirawat lebih kurang dua pekan di sal penyakit dalam dan ICCU RSUD Bima hingga mengembuskan napas terakhir. Sebelum itu, suaminya juga menjalani beberapa kali operasi secara gratis dengan bantuan pemerintah melalui JKN.
Ibu lima anak itu tidak bisa membayangkan bagaimana cara membayar obat dan biaya rumah sakit seadainya suaminya tidak masuk dalam peserta JKN BPJS Kesehatan kategori PBI, meskipun saat ini dirinya belum masuk dalam peserta PBI. “Kami sangat bersyukur bisa masuk BPJS Kesehatan gratis (PBI). Itu sangat membantu masyarakat seperti kami,” ujar wanita paruh baya yang juga pedagang sayur itu.
Manfaat yang dirasakan oleh Suharni atas bantuan pemerintah melalui JKN ia rasakan juga saat anak sulungnya menjalani operasi usus buntu belasan tahun silam. Waktu itu, putrinya yang ketika itu duduk di bangku sekolah menengah atas dapat menjalani operasi gratis setelah tercakup sebagai peserta Jamkesmas.
Dia berharap standar layanan kesehatan yang baik di seluruh Faskes di Kabupaten Bima dipertahankan. Adapun kekurangannya diharapkannnya agar terus dibenahi. Termasuk untuk screening kesehatan tidak membani rakyat kecil seperti keluarganya dan masyarakat lain kategori ekonomi menengah ke bawah.
“Pelayanan kesehatan sangat penting (vital) bagi masyarakat, sehingga kami berharap pemerintah terus membenahi berbagai layanannya,” harap dia.
Hal yang sama diungkapkan oleh Sahruni (31 tahun), warga Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Dia mengungkapkan, dirinya sangat terbantu dengan program JKN. Meskipun bukan peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan hanya peserta JKN BPJS Kesehatan kategori mandiri, sistem gotong royong dalam program BPJS Kesehatan sangat membantu dirinya menjalani proses persalinan, tanpa memikirkan biaya jutaan hingga puluhan juta rupiah.
“Alhamdulillah saya peserta BPJS Kesehatan mandiri sangat terbantu dengan adanya program ini,” ujarnya saat masih dirawat di Puskesmas Soromandi usai menjalani persalinan, Jumat (24/3/2023) lalu.
Sahruni mengungkapkan, tidak hanya dirinya, kerabatnya dan sejumlah warga di kampungnya juga merasakan manfaat yang sama menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Dia telah dua kali menjalani persalinan tanpa merasakan beban biaya jutaan rupiah, termasuk saat persalinan anak pertama.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Husen (60 tahun), pasien asal Dusun Wonto, Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.
Dia mengaku sudah beberapa kali dirawat di Puskesmas Soromandi Kabupaten Bima. Manfaat program JKN sangat dirasakan oleh dia dan keluarga.
Husen tidak bisa membayangkan bagaimana cara membayar biaya perawatan jika tidak menjadi bagian dari program JKN. “Programnya bagus. Layanan juga demikian. Sudah dua kali dengan sekarang dirawat di sini beberapa waktu terakhir,” ujar Husen saat ditemui di Puskesmas Soromandi, Jumat (24/3/2023) lalu.
Dia berharap pihak BPJS Kesehatan terus mendorong Faskes pertama seperti Puskesmas meningkatkan layanannya, termasuk dalam kegiatan screening kesehatan dan layanan cepat termasuk di Instalagi Gawat Darurat (IGD) tanpa dokumen lengkap kependudukan seperti hasil pemindaian (fotocopy) kartu keluarga, kartu JKN maupun fotocopy E-KTP.
Husen mendukung upaya BPJS Kesehatan mewujudkan pelayanan cepat dan tanpa diskriminasi, termasuk mendorong pendaftaran pasien dalam layanan Faskes dengan cukup menunjukan E-KTP atau memberikan nomor induk kependudukan. [B-22]
