Masyarakat Butuh Pelayanan, Tokoh Pemuda Adat Tabi Minta Pemerintah segera Siapkan Pj Gubernur Papua

Jayapura, Berita11.com— Tokoh pemuda dari wilayah adat Tabi, Martinus Kasuay mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk menyelamatkan pelayanan publik bagi masyarakat Papua akibat kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang masih sakit.

“Jadi, kalau sekarang Pak Gubernur sakit, biarlah ada orang-orang yang mengurus beliau, seperti dokter dan perawat, sedangkan urusan pemerintahan perlu dihadirkan pejabat sementara untuk mengurus masyarakat yang ada di Papua. Ini penting. pemerintah pusat jangan tutup mata,” pinta Martinus di Sentani di Papua, Minggu (23/10/2022).

Bacaan Lainnya

Menurut pria yang Sekretaris Barisan Merah Putih ini, dengan adanya pejabat baru yang memimpin tatakelola Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua, maka roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan kembali maksimal. Selama gubernur sakit, masyarakat pada umumnya akan mengeluhkan pelayanan dari pemerintah. Karena ada dana-dana pembangunan yang tersendat dan sebagainya.

BACA JUGA: Dukung Pemeriksaan oleh KPK, Ketua Dewan Adat Suku Moi Imbau Masyarakat segera Tinggalkan Kediaman Lukas Enembe

Dalam pengamatan Martinus, beberapa bulan terakhir ini, para pejabat Pemprov Papua maupun elit politik di Bumi Cenderawasih sibuk mengurus kesehatan gubernur dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

“Kalau kita semua mau mengurusi yang sakit, lalu bagaimana dengan rakyat? Gubernur kan hanya satu orang, sudah ada yang mengurus. Masyarakat kan banyak. Masyarakat ini perlu diurus, bukan dibiarkan, atau semua masyarakat mau dibiarkan sakit?” ujar Martinus.

Mengenai tuduhan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Martinus kembali menegaskan sikapnya mendukung KPK memeriksa Lukas sesuai aturan yang berlaku di negara ini.

“Kalau seluruh pejabat Papua mau diperiksa, periksa saja, tetapi masyarakat perlu diselamatkan,” tegas Martinus.

Martinus juga mengkritisi status baru Gubernur Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua sebagaimana dikukuhkan oleh Dewan Adat Papua (DAP) versi Dominikus Sorabut. Menurut Martinus, pengukuhan itu tidak sah.

BACA JUGA: Rumah Bos SPBU di Kabupaten Bima Terbakar, Nilai Kerusakan Tembus Rp150 Juta

“Kami di Papua ada tujuh wilayah adat dengan struktur kepemimpinan yang berbeda-beda dalam suku. Menurut versi adat saya dari budaya Tabi, Kepala Suku diangkat berdasarkan garis keturunan. Tetapi di wilayah adat Lapago dan Meepago, siapa yang kuat dalam perang, dia yang menjadi kepala suku,”ujar Martinus.

Karena itu Martinus bersikeras bahwa pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bagi seluruh orang Papua adalah tidak sah. Dirinya juga menentang para pendukung Lukas Enembe yang tengah bermanuver menjadikan adat dan budaya Papua tameng untuk melindungi Lukas Enembe dari proses hukum oleh KPK.

“Adat dengan pemerintah jangan baku adu, harus dipisahkan. Para pemangku adat adalah mitra pemerintah,”tutup Martinus. [B-12]

Pos terkait