Mataram, Berita11.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kementerian PPN/Bappenas RI, Pemerintah Australia melalui program SKALA, dan UNDP Indonesia meluncurkan Dashboard Perubahan Iklim, Selasa (21/10/2025). Inisiatif ini bertujuan memperkuat kebijakan pembangunan daerah berbasis data dan adaptif terhadap dampak perubahan iklim.
Acara peluncuran berlangsung di Mataram dan dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, M.IP, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan PPN/Bappenas, Maliki, serta perwakilan Pemerintah Australia, Simon Flores.
Wakil Gubernur NTB, yang akrab disapa Umi Dinda, mengatakan hasil studi tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan daerah, terutama untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi di wilayah pesisir.
“Kita telah melihat sendiri dampaknya. Pada Juli lalu, banjir besar di Mataram bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga pengaruh kenaikan muka air laut yang menghambat aliran air,” ujarnya.
Berdasarkan hasil kajian, terdapat 46 desa dari 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB yang diprediksi terdampak kenaikan muka air laut dalam lima tahun ke depan. Desa-desa tersebut akan diprioritaskan dalam program penanganan kemiskinan ekstrem provinsi.
Dalam konteks perencanaan daerah, Umi Dinda menegaskan isu perubahan iklim menjadi bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025–2029 yang merupakan tahap pertama RPJPD NTB 2025–2045. Pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, dan menurunkan kemiskinan melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
“NTB siap menjadi praktik baik nasional dalam penerapan analisis Sea Level Rise,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan Pemerintah Australia, Simon Flores, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov NTB dan mitra kerja atas terlaksananya studi tersebut. Ia menyebut kerja sama antara Australia, Bappenas, dan UNDP Indonesia merupakan bentuk dukungan konkret terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
“Indonesia adalah mitra strategis Australia. Tantangan perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut adalah isu yang dihadapi bersama,” ujarnya.
Hasil kerja sama ini menghasilkan Decision Support System Dashboard, sebuah platform berbasis data untuk membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dampak perubahan iklim dan menyusun kebijakan penanganan yang lebih tepat sasaran.
“Studi ini bukan hanya tentang data, tetapi tentang masa depan masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim,” tambah Simon.
Deputi Bappenas, Maliki, dalam kesempatan yang sama menegaskan fenomena kenaikan muka air laut bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sudah terjadi. Menurut proyeksi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), kenaikan permukaan laut setinggi satu meter dapat berdampak pada lebih dari 1,7 juta keluarga di Indonesia.
“Analisis saja tidak cukup. Hasilnya harus diterjemahkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan,” tegasnya.
Peluncuran studi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim. Melalui kolaborasi internasional, NTB diharapkan menjadi contoh daerah tangguh yang mampu menghadapi dampak perubahan iklim dengan kebijakan adaptif dan berbasis data. [B-31]
Follow informasi Berita11.com di Google News
