Jakarta, BERITA11.com— Pemerintah kembali menyiapkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh. Masyarakat kini dapat memantau informasi penerima bantuan melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pengecekan BSU 2026 dapat diakses melalui situs https://bsu.kemnaker.go.id. Pada laman tersebut telah tersedia menu Cek NIK untuk memberikan informasi terkait penerima bantuan.
Namun, berdasarkan informasi pada laman resmi Kemnaker per Sabtu (14/11/2026), mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 masih menunggu pengumuman resmi dari kementerian.
Artinya, meskipun menu Cek NIK sudah tersedia, masyarakat perlu menunggu petunjuk resmi agar dapat mengetahui hasil pengecekan status penerimaan bantuan.
Cara Cek BSU dengan NIK 2026
Bagi pekerja yang ingin mengetahui informasi penerima BSU 2026, berikut langkah yang dapat dipersiapkan melalui kanal resmi Kemnaker:
- Buka browser melalui HP atau komputer.
- Kunjungi situs https://bsu.kemnaker.go.id.
- Cari menu Cek NIK pada halaman utama.
- Masukkan NIK atau 16 digit nomor KTP sesuai petunjuk sistem apabila fitur pengecekan sudah diaktifkan.
- Lengkapi kode keamanan atau CAPTCHA jika diminta.
- Ikuti instruksi yang ditampilkan pada halaman.
- Periksa informasi status penerima BSU setelah proses pengecekan tersedia.
Kemnaker mengingatkan masyarakat untuk memantau perkembangan informasi melalui situs resmi tersebut karena mekanisme pengecekan akan diumumkan secara resmi.
Besaran BSU 2026 Rp900 Ribu
Berdasarkan informasi resmi Kemnaker, BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.
Dengan demikian, setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Program tersebut ditujukan untuk membantu pekerja atau buruh memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Syarat Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan subsidi upah. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Berikut kriteria penerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai ketentuan.
- Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi dasar untuk menentukan calon penerima bantuan. Namun, pekerja yang memenuhi kriteria belum tentu otomatis ditetapkan sebagai penerima karena masih harus melalui proses verifikasi dan validasi data.
Cek BSU Melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Aplikasi JMO
Selain melalui situs Kemnaker, informasi terkait status calon penerima BSU juga dapat dipantau melalui kanal BPJS Ketenagakerjaan.
Pekerja dapat menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dengan mengikuti langkah berikut:
- Unduh aplikasi JMO melalui Google Play Store atau App Store.
- Buka aplikasi dan masuk menggunakan akun yang telah terdaftar.
- Cari menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Cek Eligibilitas BSU jika tersedia.
- Lengkapi informasi identitas yang diminta.
- Ikuti petunjuk untuk mengetahui informasi status kepesertaan dan kelayakan penerima.
Ketersediaan fitur dan mekanisme pengecekan dapat mengikuti pembaruan layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Waspadai Link Palsu Pencairan BSU
Pekerja dan buruh diimbau berhati-hati terhadap informasi maupun tautan palsu yang mengatasnamakan program BSU 2026.
Masyarakat sebaiknya tidak memberikan NIK, nomor rekening, PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal.
Pengecekan informasi bantuan hendaknya dilakukan melalui kanal resmi pemerintah, terutama situs Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id.
Pastikan pula informasi mengenai penetapan penerima dan pencairan bantuan berasal dari pengumuman resmi, bukan pesan berantai yang belum dapat dipastikan kebenarannya.[B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
