Jakarta, Berita11.com— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu program prioritas utama nasional dalam RAPBN 2027. Pemerintah menyiapkan pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp240,20 triliun.
Dari total pagu tersebut, sekitar Rp232,50 triliun hingga Rp232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional atau MBG.
Anggaran tersebut ditujukan untuk menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk anak sekolah dan kelompok prioritas lainnya.
Pagu anggaran BGN 2027 tersebut merupakan hasil efisiensi dari usulan awal indikatif sebesar Rp270,20 triliun.
Di sisi lain, pemerintah bersama DPR RI menyepakati anggaran subsidi energi dalam APBN 2027 sebesar Rp261,50 triliun. Angka tersebut turun dibandingkan pagu sebelumnya sebesar Rp272,94 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan subsidi BBM dan LPG 3 kilogram disepakati sebesar Rp131,39 triliun.
Rinciannya, subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp103,05 triliun.
Sementara itu, subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp130,10 triliun. Angka tersebut terdiri atas subsidi tahun berjalan sebesar Rp117,84 triliun dan kurang bayar tahun 2025 sebesar Rp12,26 triliun.
“(Besaran) subsidi energi A (BBM dan LPG 3 kg) plus (subsidi) B (listrik) Rp261,502 triliun,” ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Said menjelaskan, penurunan anggaran subsidi energi berkaitan dengan pembenahan data penerima subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Menurut dia, pengurangan sejumlah anggaran subsidi, termasuk minyak tanah, solar, dan LPG 3 kilogram, tidak berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap masyarakat miskin.
“Penurunan subsidi tersebut karena disertai dengan pembenahan data penerima subsidi, sehingga akan lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran subsidi energi kita,” kata Said.
Ia mengatakan pemerintah akan terus menyempurnakan data penerima subsidi.
Said juga menyoroti pentingnya penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima subsidi.
“Mereka yang berada di desil bawah malah cenderung kurang mendapat manfaat atas pelaksanaan subsidi energi. Oleh sebab itu, penyempurnaan DTSEN sebagai basis penerima subsidi juga akan terus disempurnakan oleh pemerintah,” ujarnya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
