Bima, Berita11.com— Massa Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Kabupaten Bima menyorot kondisi fisik atap sekolah dasar negeri (SDN) Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang rusak dan tidak layak.
Sorotan itu disampaikan massa LMND Kabupaten Bima saat menggelar aksi di Jalan Lintas Bima-Sumbawa di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Senin (6/3/2023) lalu.
Massa yang dipimpin oleh Ketua EK LMND Kabupaten Bima, Fikril mendesak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima agar transparan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk penanganan sekolah rusak di Kabupaten Bima.
Dikatakannya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Untuk medukung wajib belajar, pemerintah menyediakan fasilitas dan tenaga pengajar.
Selain itu, setiap tahun Kementrian Keuangan menyalurkan DAK fisik kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasaran sekolah. Namun yang terjadi di Kabupaten Bima menurut dia, alokasi anggaran tidak tepat sasaran.
“Sebab masih banyak sekolah yang tidak diperbaiki, salah satu contoh objektifnya adalah SDN Sakuru ruangannya tidak bisa dipakai, sehingga guru dan siswa menggunakan tenda untuk tempat pembelajaran dan masih banyak sekolah lain juga yang minim fasilitas,” kata dia saat orasi di depan kampus STKIP Taman Siswa Bima.
Dalam aksinya, massa EK LMND Kabupaten Bima mengusung enam tuntutan, yaitu mendesak Kementrian Agama Provinsi NTB agar transparan terkait dana haji. Massa LMND juga menolak kenaikan biaya haji.
Selain itu, mendesak Kejaksaan Tinggi NTB tidak tebang pilih dalam menegakan hukum kasus korupsi dana Krdit Usaha Rakyat (KUR) tani di Lombok Timur. Mendesak keterbukaan alokasi anggaran Komiten Nasional Olahraga Indonesia (KONI) dan meminta agar kinerja KONI Kabupaten Bima dievaluasi.
Massa juga meminta agar pemerintah daerah mewujudkan stadion sepak bola. Mendesak Pemkab Bima transparan terkait alokasi dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) tahun 2022.
Mendesak Dinas Dikbdupora Kabupaten Bima transpara terkait alokasi DAK fisik untuk pembangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun 2022. Selain itu, massa LMND juga mendesak Pemkab Bima membangun kantor UPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kebutuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat.
“Pancasila sebagai falsafah sekaligus ideologi bangsa Indonesia, tidak pernah dipraktikkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Kemudian sudah dikalahkan oleh watak pemangku jabatan yang bersifat mementingkan kepentingan individu atau hanya dijadikan sebagai simbol kelompok,” kata Fikril.
Dalam aksinya, massa LMND Kabupaten Bima sempat hendak menggelar unjuk rasa di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, namun dihalau aparat kepolisian. Massa kembali menggelar aksi di depan kampus STKIP Taman Siswa dan sempat menghadang mobil pengangkut bahan bakar milik Pertamina. [B-12]
